Mengapa Pengusaha Properti Minta Aturan Laik Fungsi Dicabut

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung gedung bertingkat dikawasan Central Business Distrik (CBD) di Jakarta, 9 Februari 2017. Penambahan pasokan perkantoran ini menyebabkan tingkat hunian (okupansi) tertekan. Tempo/Tony Hartawan

    Gedung gedung bertingkat dikawasan Central Business Distrik (CBD) di Jakarta, 9 Februari 2017. Penambahan pasokan perkantoran ini menyebabkan tingkat hunian (okupansi) tertekan. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku usaha industri properti meminta pemerintah menghapus aturan terkait sertifikat laik fungsi atau SLF dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

    Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan, SLF kontraproduktif dengan upaya deregulasi di sektor properti. Aturan tersebut juga berpotensi menambah biaya yang akhirnya berdampak kepada harga produk properti.

    “Jangan sampai seperti ketika PBB [pajak bumi dan bangunan] diserahkan kepada pemerintah daerah dan menjadi kendala, karena prosesnya berbulan-bulan. Akibatnya pengembang tidak bisa membangun,” katanya kepada Bisnis baru-baru ini.

    Aturan SLF sendiri mewajibkan pengembang untuk mengajukan penerbitan sertifikat untuk memanfaatkan bangunan gedung berupa hunian dan fasilitas di dalamnya melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di setiap kabupaten atau kota.

    Baca
    Seruan Boikot Ramai di Twitter, Begini Penjelasan Indosat  
    Tanggapi Seruan Boikot, Indosat Ooredoo Rilis Pernyataan Resmi  
    Buntut Ajakan Boikot Indosat Lewat Twitter

    Apabila seluruh persyaratan dipenuhi, maka PTSP akan mengeluarkan SLF yang berlaku selama 20 tahun untuk rumah tinggal dan rumah tinggal deret, dan 5 tahun untuk bangunan gedung lainnya.

    Daniel menuturkan, pihaknya khawatir atuaran dalam PP No. 64/2016 itu akan menjadi bom waktu bagi sektor properti di dalam negeri. Pasalnya, daerah dinilai masih belum maksimal dalam merealisasikan ketentuan tersebut.

    Menurut dia, pemerintah pusat sebenarnya juga mengakui kalau pemerintah daerah belum siap merealisasikan PTSP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sendiri mencatat baru 20 daerah dari total 540 kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki PTSP.

    Dia menyebut keberadaan aturan mengenai SLF itu juga akan membuka peluang baru praktek pungutan liar yang selama ini menjadi persoalan di birokrasi. “Kalau tujuannya untuk pembangunan hunian MBR [masyarakat berpenghasilan rendah] yang baik itu sangat bagus, tetapi kalau produk ini keluar sebelum ada pembicaraan dengan pengembang, maka akan mejadi persoalan tersendiri,” ujar Daniel.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.