TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Handayani memaparkan beberapa tantangan industri properti ke depan. Menurut Handayani, ketersediaan lahan dan infrastuktur merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh industri properti.
"Yang tak kalah penting adalah bank tanah. Ini sudah dibicarakan tapi belum jadi-jadi. Mudah-mudahan Peraturan Presidennya segera sehingga tanah tidak lagi dikuasai oleh kelompok tertentu," kata Handayani di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017.
Selain itu, menurut Handayani, material bangunan juga menjadi masalah dalam industri properti. Dia bercerita, Thailand membangun 10 ribu rumah bagi masyarakatnya hanya dalam waktu tiga bulan. "Mereka menggunakan fabric pracetak yang mudah diimplementasikan."
Baca: Pengusaha Properti Manfaatkan Teknologi untuk Pemasaran
Dengan penggunaan material bangunan itu, Handayani menuturkan, harga rumah di Thailand menjadi sangat murah. "Beberapa perusahaan di Indonesia sedang melakukan riset bagaimana membuat suatu material bangunan yang layak dan murah sehingga ini tidak lagi menjadi kendala," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana Winayanti juga menyatakan bahwa masalah utama pembangunan perumahan adalah mahalnya harga tanah dan kurangnya ketersediaan tanah.
Simak: Industri Properti Masih Relatif
Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang pun menyiapkan Peraturan Presiden mengenai badan pengelola bank tanah. Kementerian ATR akan mempresentasikan rancangan aturan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dua pekan ke depan.
"Kami harapkan tiga bulan setelah submit ke Menko (diterbitkan). Nantinya, badan pengelola bank tanah akan menjadi land keeper, land purchaser, dan land distributor. Tata kelolanya adalah badan layanan umum," kata tenaga ahli Menteri ATR, Himawan Arif Sugoto.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
