TEMPO.CO, Jakarta - Implementasi sistem verifikasi legalitas kayu perlu disempurnakan karena diyakini mampu membangkitkan pelaku usaha mebel skala industri kecil dan menengah.
Peneliti Kehutanan Universitas Merdeka Madiun Ramhanta Setiahadi mengungkapkan industri furnitur nasional sangat bergantung kepada pelaku skala industri kecil dan menengah (IKM). Pasalnya, merekalah yang menjadi eksportir mandiri atau pemasok bagi eksportir skala besar.
“Ada 5-6 juta orang di Jawa saja yang terlibat dalam industri furnitur. Ini menandakan industri furnitur sangat bersentuhan dengan masyarakat,” katanya di sela-sela Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VI di Jakarta, Selasa, 29 November 2016.
Karena itu, Rahmanta menilai implementasi sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) sangat menentukan bagi pelaku IKM. Sepanjang 2015, ketika SVLK belum bersifat wajib bagi pelaku IKM, sekitar US$ 1,095 miliar nilai ekspor mebel sudah bersertifikat SVLK.
“Nilai itu sebesar 81% dari total nilai ekspor tahun lalu sebesar US$1,349 miliar,” katanya.
Sebagaimana diketahui, sejak 15 November 2016 SVLK diakui oleh Uni Eropa sebagai lisensi Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT). Dengan lisensi tersebut, produk Indonesia tidak akan terkena uji tuntas saat memasuki 28 negara anggota Uni Eropa. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang mendapatkan lisensi FLEGT.
Pada hari tersebut, Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) merayakan hari pengapalan perdana produk berlisensi FLEGT. Empat anggota Apkindo mendapatkan lisensi FLEGT pertama di Indonesia dan dunia yakni PT Korindo Ariabima Sari, PT Kayu Lapis Indonesia, PT Kutai Timber Indonesia, dan PT Mujur Timber.
Secara serentak, keempat korporasi itu juga melakukan pengapalan perdana hari ini ketika mereka mendapatkan lisensi FLEGT. Sebanyak 23 kontainer akan dikapalkan perusahaan-perusahaan itu dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan Antwerpen, Belgia; Hamburg, Jerman; serta dua kota Inggris yakni Tillbury dan Liverpool.
Kontainer-kontainer berlisensi FLEGT pertama itu akan mengarungi lautan selama kurang lebih 1 bulan dan tiba di kota-kota tujuan sebelum Natal 2016. Sesampai di sana, importir setempat, eksportir dari Tanah Air, pemerintah Indonesia, dan Uni Eropa akan menyambutnya dengan seremoni.
