Tujuh Reformasi Ini Dorong Kemudahan Berusaha RI Melonjak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Proyek pembangunan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), Kalimalang, Jakarta, 23 Mei 2016. Pembangunan jalan Becakayu menelan biaya investasi Rp 7,2 triliun, biaya konstruksi Rp 4,785 triliun, dan biaya pembebasan tanah Rp 449 miliar. TEMPO/Subekti

    Proyek pembangunan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), Kalimalang, Jakarta, 23 Mei 2016. Pembangunan jalan Becakayu menelan biaya investasi Rp 7,2 triliun, biaya konstruksi Rp 4,785 triliun, dan biaya pembebasan tanah Rp 449 miliar. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Washington - Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengapresiasi setidaknya ada tujuh langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dan berhasil mendongkrak peringkat kemudahan berusaha. Langkah ini membuat peringkat dunia Indonesia naik 15 peringkat ke posisi 91 tahun ini.

    Chaves mengatakan tujuh reformasi usaha yang dilakukan Indonesia itu meliputi kemudahan memulai usaha, memperoleh sambungan listrik dan pendaftaran properti. Selain itu langkah reformasi juga dilakukan saat memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak.

    Baca:
    Bank Dunia: Peringkat Kemudahan Berusaha RI Naik Jadi 91
    Bank Dunia: Risiko Fiskal RI Mereda
    Ini Alasan Jokowi Pilih Kiagus Badaruddin Jadi Kepala PPATK

    Di Jakarta dan Surabaya, Chaves mencontohkan, proses mendapatkan sambungan listrik untuk pergudangan menjadi lebih cepat setelah adanya penambahan pasokan listrik oleh penyedia layanan. "Hal ini berakibat pada berkurangnya waktu yang diperlukan bagi kontraktor untuk melakukan pekerjaan luar," ujar Chaves, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 26 Oktober 2016.

    Chaves menjelaskan, penyedia layanan listrik di Surabaya juga telah menyederhanakan proses permintaan sambungan baru. Dengan begitu, semakin mudah bagi pengusaha untuk memperoleh sambungan listrik.

    Saat ini rata-rata di Indonesia, hanya diperlukan 58 hari bagi sebuah usaha untuk memperoleh sambungan listrik, dibandingkan tahun lalu yaitu 79 hari. “Komunitas usaha global serta pengusaha lokal akan lebih terdorong dengan semakin mudahnya proses menjalankan usaha di berbagai bidang," kata Chaves.

    Beberapa reformasi lainnya dalam satu tahun terakhir, menurut Chaves, terlihat dalam upaya mendorong penggunaan sistem online. Misalnya, memulai usaha menjadi lebih mudah karena adanya berbagai sistem online yang fungsional. Ia mengatakan, saat ini seorang pengusaha di Indonesia hanya memerlukan 25 hari untuk memulai sebuah usaha, dibandingkan sebelumnya yang mencapai 48 hari.

    Proses pendaftaran transfer properti juga diperkuat pemerintah Indonesia melalui proses digitalisasi pencatatan tanah dan pembuatan sistem informasi geografis. Kemudian, proses pembayaran pajak saat ini menjadi lebih mudah setelah adanya sistem online untuk mendaftar dan membayar iuran kesehatan.

    Reformasi lain, kata Chaves, termasuk prosedur khusus bagi klaim bernilai kecil agar berbagai pihak bisa mewakili dirinya sendiri sehingga mempermudah penegakan kontrak di Indonesia."Proses ekspor dan impor juga menjadi lebih mudah," katanya.

    Hal ini didukung perbaikan layanan bea cukai dan penyerahan dokumen di bawah kebijakan satu atap. "Indonesia memperkuat akses kredit dengan menciptakan sebuah pendaftaran jaminan yang modern," tutur Chaves.

    Namun, menurut Chaves ada beberapa hal yang masih bisa diperbaiki. "Untuk menjaga momentum reformasi, sepertinya masih ada ruang untuk lebih menyederhanakan prosedur serta mengurangi waktu dan biaya untuk memulai usaha, pendaftaran properti dan implementasi kontrak."

    Tahun ini, laporan Doing Business Bank Dunia mempertimbangkan hambatan terkait gender untuk tiga kelompok indikator yaitu memulai usaha, pendaftaran properti, dan penegakan kontrak. Chaves mengungkapkan di Indonesia, tidak ada hambatan bagi pengusaha perempuan di bidang yang diukur itu.

    Selain itu, kelompok indikator membayar pajak sekarang juga menyertakan informasi tentang proses pasca pelaporan yaitu terkait audit pajak dan pengembalian pajak. "Indonesia lebih unggul dari negara-negara lain di Asia Timur dan Pasifik," ujar Chaves.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.