Jokowi 'Todong' Arifin Panigoro Ikut Tax Amnesty  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengusaha Arifin Panigoro. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Pengusaha Arifin Panigoro. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri MedcoEnergi Arifin Panigoro mengaku sudah diingatkan Presiden Joko Widodo untuk segera mengikuti kebijakan pengampuan pajak (tax amnesty), minimal deklarasi. Ia  mengaku sudah diingatkan  sejak awal pekan ini.

    "Aku sudah ditodong (untuk ikut) sejak hari Selasa. Jadi aku harus (ikut)," ujar Arifin saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, usai mengikuti pertemuan soal tax amnesty dengan Presiden Joko Widodo bersama pengusaha, Kamis malam, 22 September 2016.

    Arifin melanjutkan bahwa dirinya tidak hanya akan melakukan deklarasi, namun juga repatriasi. Ia belum bisa memastikan kapan, namun mengapresiasi langkah Presiden yang memperbolehkan pengusaha untuk deklarasi periode pertama dahulu dan mengurus repatriasinya belakangan.

    Baca Juga: Sofjan Wanandi Imbau Pengusaha Ikut Tax Amnesty

    "Mengumpulkan apa yang dilaporkan agak rumit ya. Jadi, kalau administrasi dan repatriasi diundur sampai Desember, itu lumayanlah. Itu nolong," ujar Arifin.

    Beberapa pengusaha  telah mengikuti program amnesti pajak yang diberlakukan sejak Juli lalu. Mereka juga membuat pernyataan publik setelah melaporkan hartanya. Mereka adalah pemilik Grup Lippo, James Riady; pemilik Grup Gemala, Sofjan Wanandi; serta Thohir bersaudara, yakni Erick Thohir dan Garibaldi “Boy” Thohir; dan putra Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, Hutomo Mandala Putra.

    Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengimbau para pengusaha untuk segera mengikuti program amnesti pajak. "Terserah saja sih kalau tidak mau ikut. Tapi 2018 saya kejar kalian," kata Sofjan dalam sosialisasi amnesti pajak di Plaza Simas, Jakarta, Sabtu, 10 September 2016.

    Simak: Kalla Minta Singapura Jangan Ikut Campur Soal Tax Amnesty

    Sofjan mengatakan dua tahun dari sekarang, pengusaha tak akan bisa lagi mengakali laporan pajaknya. Indonesia, kata dia, telah sepakat mengikuti Kebijakan Keterbukaan Informasi Perpajakan dan Perbankan atau Automatic Exchange of Information (AEOI).

    Pengusaha yang terbukti menyembunyikan harganya akan dikenai hukuman. "Melalui amnesti pajak inilah kesempatannya untuk mendapat ampunan," kata Sofjan.

    ISTMAN MP|VINDRY FLORENTIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.