Gubernur BI Setuju Pemangkasan Anggaran, Ini Alasannya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat berdiskusi di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, 11 November 2015. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat berdiskusi di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, 11 November 2015. TEMPO/ Gunawan Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyetujui pengajuan pemotongan anggaran pengeluaran dan belanja yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk beberapa pos kementerian.

    Menurut Agus, pemangkasan itu dilakukan karena penerimaan pajak dari pemberlakuan program tax amnesty diperkirakan jauh dari yang direncanakan pemerintah sebelumnya.

    Jika pemangkasan anggaran pengeluaran tidak dilakukan dan pemasukan negara dari pajak berkurang, kata Agus, untuk menutup kekurangan, harus dilakukan penambahan utang.

    “Jadi saya menyambut baik. Tinggal kita nanti sama-sama mengikuti yang dipotong semoga anggaran yang betul-betul strategis dan betul-betul yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi,” kata Agus di gedung Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Agustus 2016.

    Dengan pemotongan anggaran, Agus berharap, ke depan, pemerintah dapat merealisasi kebijakan dengan baik sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski, kata dia, secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya tumbuh lebih baik bila semua pihak ikut berpartisipasi.

    “Bukan hanya tergantung pengeluaran pemerintah, tapi juga pengeluaran swasta dalam bentuk konsumsi atau investasi,” ucap Agus.

    Setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan pada Jumat, 5 Agustus lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berencana kembali memotong APBN-P 2016 menjadi Rp 133,8 triliun. Terkait dengan pemotongan itu, kata Sri Mulyani, pemerintah tidak akan mengajukan RAPBN-P 2016 lagi ke DPR. Hal itu berdasarkan Undang-Undang APBN-P 2016 Pasal 26.

    Sri Mulyani berujar, pemotongan dana dalam APBN-P 2016 Rp 133,8 triliun itu berasal dari pemotongan anggaran belanja kementerian dan belanja daerah, yang masing-masing dipangkas Rp 65 triliun dan Rp 68,8 triliun.

    Namun, Sri menegaskan, pemangkasan tidak akan mengurangi kemampuan APBN untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Sebab, pos yang dipotong adalah belanja-belanja yang tidak produktif, seperti belanja pegawai, biaya perjalanan dinas, biaya konsinyering, dan pembangunan gedung-gedung pemerintah.

    DESTRIANITA | ANGELINA ANJAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.