Deregulasi Berjalan, Pengusaha Tunggu Konsistensi Pemerintah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirut PT Berau Coal Energy Tbk, Rosan P. Roeslani saat konferensi Pers dalam acara Paparan publik di Gedung CIMB Niaga, Jakarta, (2/10). Tempo/Aditia Noviansyah

    Dirut PT Berau Coal Energy Tbk, Rosan P. Roeslani saat konferensi Pers dalam acara Paparan publik di Gedung CIMB Niaga, Jakarta, (2/10). Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Pemerintah sudah meluncurkan selusin paket kebijakan ekonomi dalam kurun delapan bulan terakhir. Paket ke-12 yang diterbitkan pekan lalu di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo mendapat apresiasi dari pelaku usaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani menyatakan arah pengambil kebijakan dengan dunia usaha saat ini sudah mulai beriringan. 

    Berbeda dengan awal 2015 di mana para pelaku usaha mengalami banyak kekhawatiran lantaran mesti menghadapi gelombang perlambatan ekonomi global. "Tahun 2016, rasa optimisme jauh lebih baik," kata Rosan dalam seminar "Bersinergi Mengawal Stabilitas, Mewujudkan Reformasi Struktural" di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 28 April 2016.

    Rasa optimisme Rosan tak lepas dari kebijakan pemerintah merespons perlambatan ekonomi global, yaitu dengan paket deregulasi. Ia menilai selusin paket kebijakan menunjukkan adanya political will dari pemerintah. Namun, di mata pelaku usaha, itu saja tidak cukup. "Kami menunggu implementasinya," ucapnya. 

    Selain itu, konsistensi penting dilakukan pemerintah. Menurut dia, jauh lebih baik kebijakan yang konsisten dibandingkan dengan yang sekali saja meski dampaknya besar. Rosan menuturkan kebijakan yang konsisten dan stabilitas penting bagi pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha. 

    Kadin mengingatkan agar paket kebijakan deregulasi yang sudah ada bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Pasalnya, tidak sedikit keputusan pemerintah pusat yang tidak harmonis dengan pemerintah daerah. Ia mengatakan masih ada proyek infrastruktur yang seret lantaran terhalang peraturan pada level pemda. 

    Contohnya, proyek air yang mesti melibatkan empat instansi, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, DPRD, wali kota/bupati, dan badan regulator air. Bila proyek itu melibatkan dua daerah, prosesnya makin berbelit. "Makanya, di Surabaya, (proyek air) tidak pernah jalan," ucap Rosan. 

    ADITYA BUDIMAN 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.