Sharing Economy, Taksi Online, Apakah Untungkan Bangsa?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan mobil angkutan umum KWK parkir di kawasan monas saat melakukan aksi unjuk rasa di merdeka barat, Jakarta, 22 Maret 2016. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Puluhan mobil angkutan umum KWK parkir di kawasan monas saat melakukan aksi unjuk rasa di merdeka barat, Jakarta, 22 Maret 2016. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh taksi online (seperti Uber dan Grab) versus taksi konvensional memunculkan banyak pertanyaan. Sebenarnya, mana yang lebih menguntungkan bagi bangsa ini?

    Bagi Priyambodo, pengguna taksi Uber atau Grab, keberadaan taksi online itu sangat menguntungkan. "Dari rumah saya ke Cibubur menuju bandara Soekarno dengan Uber atau Grab hanya bayar Rp 100 ribu. Kalau menggunakan taksi biasa bisa Rp 200 ribu," katanya.

    Lain halnya bagi para sopir taksi. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Shafruhan Sinungan mengatakan penurunan penghasilan pengemudi berimbas pada penurunan omzet perusahaan. "Rata-rata turun 40 persen sejak taksi online hadir," ujarnya.

    Betul, penghasilan mereka turun. Yang merebut kue pasar pengguna taksi itu sebenarnya bukan cuma Uber dan Grab. Namun, juga ojek online merebut sebagian pasar taksi konvensional. Dengan tarif subsidi, dulu ke manapun di Jakarta cuma Rp 5.000 (sekarang sudah naik ke Rp 10.000 dan belakangan naik menjadi Rp 17.000). Siapa yang tak kepincut tarif murah ini?

    Shafruhan menilai sulit bersaing dengan taksi online karena operator taksi konvensional harus menanggung ongkos operasional lebih berat yang dibebankan regulator. Ongkos yang dimaksud, antara lain, pengujian kendaraan bermotor, perizinan, dan kewajiban memiliki tempat perawatan armada (pul). Akibat ongkos ini, tarif taksi konvensional lebih mahal ketimbang taksi online. "Mereka tidak dibebani seperti kami," kata Shafruhan, yang juga Direktur PT Express Transindo Utama. 

    Express paling terpukul oleh ekspansi bisnis moda transportasi berbasis aplikasi. Anak usaha Grup Rajawali ini hanya meraup laba bersih Rp 11 miliar pada kuartal ketiga tahun lalu. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, Express mengantongi laba Rp 109 miliar.

    Guru Besar Ekonomi Indonesia Prof. Rhenald Kasali meminta semua kalangan menanggapi fenomena itu dengan kepala dingin. Dia menulis kolom di Koran Sindo dengan judul "Selamat Datang Sharing Economy."  Dia meminta semua melihat juga para tukang ojek online, juga sopir taksi online. "Mereka juga tengah mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya," begitu dia menulis.

    "Hadirnya taksi berbasis aplikasi, menurut saya, adalah penanda datangnya era crowd business.". Rhenald menyebut adanya crowd business. Selain Uber dan Grab ada juga www.nebeng.com. Lalu juga ada penyewaan kamar seperti AirBnB, di mana pemilik kamar kosong bisa menyewakan miliknya bersaing dengan hotel. Rhenald menyarankan para pelaku bisnis menyikapi femonena itu dengan berdamai bukan menentang. "Jaringan hotel-hotel internasional menyikapi fenomena maraknya AirBnB dengan bekerjasama. Mereka mengelola kamar rumah para penduduk agar bisa layak seperti hotel," ujar Rhenald

    Majalah Tempo, juga menyoroti persaingan taksi online dan taksi konvensional itu. Dalam opininya majalah tersebut menulis, pemerintah mesti memikirkan cara agar kebijakan yang diambil menguntungkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Berikut ini kutipannya:

    Keberadaan taksi berbasis teknologi digital selayaknya tidak dilihat dari perspektif yang sempit. Demonstrasi sopir taksi konvensional yang didukung perusahaan taksi—karena pasarnya mengecil akibat tak mampu bersaing dengan taksi online—merupakan aksi kekanak-kanakan. Mereka seharusnya mengevaluasi diri. Tarif taksi online memang lebih murah ketimbang taksi pada umumnya. Tapi itu tidak melulu disebabkan oleh pajak yang belum dibayarkan taksi online—karena mekanisme belum mengaturnya. Besar kemungkinan, taksi konvensional selama ini tak efisien atau mengambil untung kelewat banyak. 

    Bagi warga Jakarta dan sejumlah kota besar yang berkejaran dengan waktu, moda angkutan berbasis Internet ini memang menyenangkan: gampang dipanggil, relatif aman, dan murah. Dengan telepon seluler di tangan, mereka bisa mendapatkan Uber, Grab, atau Go-Jek, angkutan roda dua yang juga berbasis aplikasi online, tanpa mencegat di jalan. Inilah salah satu berkah teknologi digital: membuat cepat dan mudah pelbagai urusan.

    Dengan kemudahan itu, jumlah konsumen pemakai Uber atau Grab meningkat pesat. Tak aneh bila jumlah pemilik kendaraan yang bergabung dengan Uber atau Grab juga semakin banyak. Sejak peluncurannya setahun lalu di Jakarta, sedikitnya 6.000 pemilik kendaraan bergabung dengan Grab, perusahaan Malaysia yang berbasis di Singapura. Adapun jumlah anggota Go-Jek lebih fantastis: lebih dari 200 ribu orang. Dalam situasi ekonomi yang masih sulit seperti sekarang, tak bisa dimungkiri, pekerjaan berbekal ponsel pintar menjadi katup penyelamat bagi para sopir dan pengojek. 

    Ekonomi berbagi inilah yang mesti dipertahankan pemerintah: mobil dan sepeda motor yang selama ini tak produktif, melalui Uber, Grab, dan Go-Jek, dapat dipakai untuk mencari uang. Selisih harga yang dibayarkan penumpang—dibandingkan dengan tarif taksi konvensional, yang lebih mahal—dapat dipakai konsumen untuk membeli barang lain. Dengan kata lain, moda transportasi digital punya dampak ekonomi yang lebih luas.


    Tim Tempo | BS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.