Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Izin TaniFund Dicabut, ICT Ingatkan Lender agar Hati-Hati Berinvestasi di Fintech P2P Lending

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
TaniFund. X.com
TaniFund. X.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) lending PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund), karena tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan otoritas.

The Development of Information and Communication Technology (ICT) Indonesia buka suara soal pencabutan izin usaha TaniFund itu.

Direktur Eksekutif ICT Indonesia Heru Sutadi mengatakan pemberi dana atau lender harus hati-hati jika ingin berinvestasi di platform pinjaman online berbasis P2P. “Jangan tergiur dengan pengembalian uang yang besar tapi kemudian, uang kita amblas karena tidak dapat dikembalikan peminjam sesuai dengan perjanjian,” kata dia dihubungi Jumat, 10 Mei 2024.

Fintech P2P lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower).

Heru menambahkan pemberi dana harus mempelajari dengan benar bagaimana mekanisme platform memberikan pinjaman, bagaimana platform memilih yang diberikan pinjaman, karena berpengaruh ke pengembalian dana. Ia menilai selama ini mekanisme skor kredit atau credit scoring dari Fintech P2P lending masih lemah sehingga banyak yang gagal bayar.

Credit scoring adalah sebuah penilaian yang dijadikan dasar pertimbangan bagi pemberi pinjaman sebelum menyalurkan dana pinjaman ke peminjam. Di berbagai jasa keuangan banyak dipakai untuk menilai kemampuan bayar peminjam, seperti pengecekan sudah berutang ke mana saja.

Selanjutnya: Menurut Heru, ada yang salah dengan layanan Fintech P2P lending....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


OJK Terbitkan Aturan Perkuat Tata Kelola BPR dan BPRS

4 jam lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam peluncuran peta jalan pengembangan industri Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah di Jakarta Selatan, Senin 20 Mei 2024. TEMPO/Ilona
OJK Terbitkan Aturan Perkuat Tata Kelola BPR dan BPRS

POJK itu diterbitkan untuk mendorong agar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah dapat tumbuh menjadi lembaga keuangan yang berintegritas


Dua Dekade Berkontribusi Rp 5.000 Triliun untuk Negara, SKK Migas Sebut Hulu Migas Jadi Penyumbang Terbesar Setelah Pajak

9 jam lalu

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto ketika ditemui di Kementerian ESDM, Kamis, 12 Oktober 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Dua Dekade Berkontribusi Rp 5.000 Triliun untuk Negara, SKK Migas Sebut Hulu Migas Jadi Penyumbang Terbesar Setelah Pajak

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) menjadi penyumbang negara terbesar kedua setelah pajak.


Bertolak ke Abu Dhabi, Jokowi Jemput Komitmen Investasi Raksasa Properti Uni Emirat Arab untuk IKN

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Bertolak ke Abu Dhabi, Jokowi Jemput Komitmen Investasi Raksasa Properti Uni Emirat Arab untuk IKN

Presiden Jokowi menyebut kepastian soal komitmen investasi perusahaan dari Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties, termasuk dalam rencana anjangsana ke Uni Emirat Arab.


Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad: Kita Ingin OIKN Betul-betul Diberi Kewenangan..

11 jam lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad: Kita Ingin OIKN Betul-betul Diberi Kewenangan..

Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun bagi investor di IKN.


Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua

11 jam lalu

Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Persero) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hari ini, Kamis, 29 Februari 2024. Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden.
Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN memang tidak akan selesai dalam waktu dua atau tiga tahun.


BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Sekarung bawang putih yang diimpor dari Cina di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. Bawang putih yang ada di pasaran merupakan stok lama sebelum pembatasan impor. Tempo/Tony Hartawan
BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

BPS mencatat nilai impor Cina di Indonesia masih mendominasi sepanjang bulan Juni dan semester pertama 2024. Diperkirakan akan terus berlanjut di masa pemerintahan selanjutnya.


Menteri Basuki Hadimuljono Sebut BCA Bakal Groundbreaking Tahap 7 di IKN, Ini Respons BCA

1 hari lalu

Menteri Basuki Hadimuljono Sebut BCA Bakal Groundbreaking Tahap 7 di IKN, Ini Respons BCA

BCA buka suara perihal kabar peletakan batu pertama atau groundbreaking BCA tahap VII di IKN.


Kadin akan Pelajari Dampak Positif dan Negatif Family Office

1 hari lalu

Dhaniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM di acara peluncuran Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia, Rabu, 8 Mei 2024. Dok. Kadin
Kadin akan Pelajari Dampak Positif dan Negatif Family Office

Kadin Indonesia akan pelajari dampak positif dan negatif family office. Dukung Indonesia berkompetisi dengan negara-negara tetangga.


OJK Dorong Percepatan Akses Keuangan di Papua

1 hari lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
OJK Dorong Percepatan Akses Keuangan di Papua

OJK akan mendorong percepatan akses keuangan di Papua. Diharap bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.


Ini Alasan OJK Cabut Izin PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi

1 hari lalu

Ilustrasi OJK / Otoritas Jasa Keuangan. Tempo/Tony Hartawan
Ini Alasan OJK Cabut Izin PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha PT Semangat Gotong Royong dan PT Akur Dana Abadi.