Kalla Kirim "Mata-Mata" Sebelum Resmikan Layanan Baru BKPM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada Tempo Economic Briefing dengan tema

    Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech pada Tempo Economic Briefing dengan tema "Mengembalikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016" di Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan layanan izin investasi tiga jam di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam pidato peluncuran layanan itu, Kalla mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk menguji layanan izin investasi itu secara sembunyi-sembunyi.

    Kalla mengaku ingin membuktikan layanan benar-benar efektif bagi investor. "Saya baru datang ke sini setelah saya minta seseorang untuk uji layanan, jalan atau tidak. Kalau tidak jalan, salah pula kita umumkan itu sekarang," ujarnya, Senin, 11 Januari 2016.

    Dia menjelaskan, BKPM mempercepat delapan produk perizinan. Nantinya akan terus bertambah secara bertahap. Adapun, produk-produk perizinan yang diberikan pada investor dalam layanan itu antara lain, izin investasi, nomor pokok wajib pajak (NPWP), akta pendirian perusahaan dan surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    Layanan lain adalah pemberian tanda daftar perusahaan (TDP), rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA), angka pengenal importir produsen (API-P), dan nomor induk kepabeanan (NIK).

    Jadi, sejumlah kementerian yang telah menerbitkan berbagai aturan penting sudah menyerahkan pelaksanaan perizinannya kepada BKPM. "Ini pelimpahan kewenangan dari menteri, agar tidak terjebak kemacetan mengurus izin dan lebih cepat dari sebelumnya. Sebenarnya tiap menteri yang mengerjakan tapi tidak di mejanya, ada orangnya di tempat ini," kata JK.
    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.