Hanya 36 Persen Orang Indonesia yang Punya Akses ke Bank

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kala besama (kiri-kanan) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Ketua OJK Muliaman Hadad, Gubernur BI Agus Marto dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri keuangan non Bank Fidaus Djeailani saat hari terakhir perdagangan Bursa Efek Indonesia di Jakarta, 30 Desember 2015. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di posisi 4.593,01 poin. TEMPO/Tony Hartawan

    Wakil Presiden Jusuf Kala besama (kiri-kanan) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Ketua OJK Muliaman Hadad, Gubernur BI Agus Marto dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri keuangan non Bank Fidaus Djeailani saat hari terakhir perdagangan Bursa Efek Indonesia di Jakarta, 30 Desember 2015. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di posisi 4.593,01 poin. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan catatan Bank Dunia pada 2011 dan 2014, hanya 36 persen masyarakat di Indonesia yang memiliki akses seperti rekening ke perbankan.

    Kondisi ini masih jauh tertinggal dibandingkan negara seperti Kenya di Afrika dengan porsi akses perbankan rakyatnya sebesar 75 persen dan negara tetangga Thailand sebesar 78 persen.

    "Detailnya, dari 100 orang dewasa, hanya 36 orang yang punya akses ke bank formal. Sementara, Kenya yang notabene negara tertinggal di dunia saja sudah berhasil membuat 75 persen penduduk dewasanya memiliki akses keuangan melalui mobile banking," kata Analis Bank Indonesia Rezha Mario Ibrahim, Kamis, 31 Desember 2015.

    Adapun penyebabnya dipaparkan Rezha terbagi dalam dua sisi, yaitu dari supply lembaga keuangan dan demand masyarakat.

    Menurut dia, sektor perbankan butuh biaya besar untuk mendirikan kantor cabang di seluruh pelosok Tanah Air. Belum lagi Indonesia dengan karakteristik kepulauan akan berpengaruh pada ketersediaan listrik dan sinyal yang sudah menjadi tulang punggung bagi operasionalnya.

    Sarana infrakstruktur yang ada saat ini diakui Rezha belum cukup optimal bagi kinerja perbankan, apalagi untuk membuka kantor di setiap daerah. Secara bisnis rencana ini akan merugikan perbankan.

    "Sedangkan dari sisi demand masyarakat, seperti ketiadaan uang, biaya produk relatif mahal, dan jarak dari tempat tinggal yang cukup jauh," katanya.

    Adapun Bank Indonesia kata Rezha selalu mendorong perbankan dan masyarakat untuk terus meningkatkan akses perbankan dan gerakan nontunai.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.