Reshuffle Kabinet: Sri Mulyani Disebut Tolak Tawaran Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • World Bank Group Managing Director, Sri Mulyani Indrawati, menemui media saat acara pembukaan konferensi Indonesia Green Infrastructur Summit 2015 di Jakarta, 9 Juni 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    World Bank Group Managing Director, Sri Mulyani Indrawati, menemui media saat acara pembukaan konferensi Indonesia Green Infrastructur Summit 2015 di Jakarta, 9 Juni 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo dijadwalkan telah mengumumkan perombakan kabinet. Ada enam pos yang diisi menteri baru, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Perdagangan, dan Sekretaris Kabinet.

    Menurut pantauan  Tempo beberapa waktu yang lalu, ada dua orang yang ditawari posisi menteri. Mereka adalah Sri Mulyani, bekas Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas yang kini menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia, dan Kuntoro Mangkusubroto yang merupakan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    "Ibu Sri menolak secara halus tawaran tersebut," ujar salah satu pejabat yang mengetahui hal tersebut, akhir bulan Juni lalu.

    Menurut pejabat itu, pada pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negera, Sri Mulyani ditawari jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

    Lain halnya dengan Kuntoro. Meskipun sumber Tempo tadi menyebut Kuntoro ditawari masuk kabinet, dia menolaknya. "Tidak ada yang mengajak saya," ujar Kuntoro secara terpisah kepada Tempo.

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah membagikan undangan resmi pelantikan menteri Kabinet Kerja hasil perombakan jilid pertama. Pelantikan akan digelar Rabu, 12 Agustus 2015 pukul 13.10 WIB.

    TIM TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.