Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Susi: Kembalikan Indonesia sebagai Negara Maritim

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
MenteriKelautan Dan Perikanan,Susi Pudjiastuti, mengikuti rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 1 April 2015. Rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI ini diselenggarakan di Gedung Nusantara. TEMPO/Dhemas Reviyanto
MenteriKelautan Dan Perikanan,Susi Pudjiastuti, mengikuti rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 1 April 2015. Rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI ini diselenggarakan di Gedung Nusantara. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa pemerintah menghendaki untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim dalam pertemuan dengan sejumlah duta besar negara-negara asing antara lain dari kawasan Uni Eropa, Asia, dan Amerika Selatan.

"Hari ini saya ingin mengingatkan misi pemerintah adalah membuat Indonesia menjadi negara maritim yang lebih kuat setelah selama ini kami lebih kerap disebut sebagai negara agrikultur," kata Menteri Susi saat memberikan sambutan dalam acara International Relations/Donors Meeting di Hotel Mandarin, Jakarta, Kamis.

Sejumlah duta besar yang hadir antara lain berasal dari negara Vietnam, Peru, Norwegia, Jerman, Polandia, Afrika Selatan, dan Hungaria.

Dalam pertemuan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga mengatakan kata kunci untuk membangkitkan Indonesia sebagai negara maritim dan dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah.

"Keberlanjutan penting karena pertumbuhan tidak hanya untuk satu generasi tetapi ratusan generasi mendatang," katanya.

Apalagi, Menteri Susi mengemukakan bahwa kawasan perairan dan pembangunan sektor kemaritiman di Tanah Air pada saat ini relatif telah terabaikan sejak lama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Susi juga menuturkan tentang banyaknya imigran Rohingya dan Bangladesh yang datang ke daerah Aceh, Indonesia, sama halnya seperti imigran asal Afrika yang bergelombang datang ke Uni Eropa melalui Mediterania.

"Mereka mencari penghidupan yang lebih baik yang tidak didapat di negara asal mereka" katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengemukakan, pihaknya perlu belajar ke sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand.

Hal tersebut, lanjutnya, karena negara-negara tersebut memiliki jumlah ekspor komoditas perikanan yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia, meski luas perairan mereka dapat dinilai minim.

 

ANTARA
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

3 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.


Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

3 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

15 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

25 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

44 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

44 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

44 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

45 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

46 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

58 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.