Selasa, 17 September 2019

Data Lemah, Pencabutan Izin Benjina Masih Belum Pasti?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nelayan Burma mengangkat tangan saat petugas mendata kepulangan mereka dar  Pusaka Benjina Resources perusahaan perikanan di Benjina, Kepulauan Aru, Indonesia, Jumat, 3 April 2015. Organisasi Internasional untuk Migrasi menduga bahwa jumlah pekerja paksa yang ada di pulau tersebut dapat mencapai lebih dari 4.000 orang. AP/Dita Alangkara

    Nelayan Burma mengangkat tangan saat petugas mendata kepulangan mereka dar Pusaka Benjina Resources perusahaan perikanan di Benjina, Kepulauan Aru, Indonesia, Jumat, 3 April 2015. Organisasi Internasional untuk Migrasi menduga bahwa jumlah pekerja paksa yang ada di pulau tersebut dapat mencapai lebih dari 4.000 orang. AP/Dita Alangkara

    TEMPO.COJakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum bisa memastikan kapan akan mencabut izin prinsip dan izin usaha PT Pusaka Benjina Resource (PBR) di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan baru mengirim surat permintaan pencabutan izin usaha tanpa melampirkan data-data yang lengkap dan relevan.

    "Surat KKP ke kami cuma satu lembar tanpa lampiran. Kami klarifikasi kemarin dan meminta mana dokumen pendukung," kata Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis, 23 April 2015.

    Menurut Azhar, kemarin BKPM telah mengundang KKP, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Republik Indonesia, serta sejumlah instansi lain yang bertanggung jawab di wilayah operasional PBR di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Ini untuk membahas rencana pencabutan izin prinsip dan izin usaha PBR.

    Azhar menambahkan, BKPM belum bisa bersikap karena persoalan PBR dianggap masih simpang-siur. "Kan, diduga-diduga begitu, tak bisa jadi dasar putusan. Sekarang BKPM menunggu kelengkapan data dari semua instansi."

    Awal April lalu, Menteri KKP Susi Pudjiastuti meminta kepada BKPM mencabut izin usaha PBR. Perusahaan penangkapan ikan yang menggunakan kapal-kapal eks asing itu dituding melanggar ketentuan dan melakukan illegal fishing serta mempraktekkan perbudakan kepada ratusan anak buah kapal asal Myanmar, Laos, dan Kamboja yang mereka pekerjakan.

    KHAIRUL ANAM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Google Doodle, Memperingati Chrisye Pelantun Lilin-Lilin Kecil

    Jika Anda sempat membuka mesin pencari Google pada 16 September 2019, di halaman utama muncul gambar seorang pria memetik gitar. Pria itu Chrisye.