Harapan Susi Kasus Benjina Tak Senasib Hai Fa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • MenteriKelautan Dan Perikanan,Susi Pudjiastuti, berbicara di depan jajaran Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 1 April 2015. Rapat tersebut membahas tindak lanjut pelaksanaan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2015 dan nomor 2 tahun 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    MenteriKelautan Dan Perikanan,Susi Pudjiastuti, berbicara di depan jajaran Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 1 April 2015. Rapat tersebut membahas tindak lanjut pelaksanaan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2015 dan nomor 2 tahun 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti meminta proses hukum dugaan perbudakan PT Pusaka Benjina Resource dikawal.

    Susi tak mau kasus perbudakan Benjina berakhir seperti vonis MV Hai Fa. "Media harus mengawalnya setiap hari," kata Susi di kantornya, Jakarta, Rabu, 8 April 2015.

    Pada akhir Desember lalu, pengawas perikanan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP menangkap kapal ikan MV Hai Fa berbendera Panama dengan anak buah kapal dari Cina. Penyidikan kemudian diambil alih oleh TNI Angkatan Laut.

    Namun pada Maret 2015, nahkoda MV Hai Fa hanya divonis denda Rp 200 juta oleh Pengadilan Perikanan Kota Ambon, Provinsi Maluku. Hakim juga memutuskan kapal MV Hai Fa harus dikembalikan, yang membuat Susi berang dan mengajukan banding.

    Kemarin, dalam rapat terbatas di Istana Negara, Presiden Joko Widodo memerintahkan kasus perbudakan Benjina harus segera diselesaikan. Telah disiapkan tim yang terdiri dari Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri, yang khusus akan memproses secara hukum kasus Benjina. "Tapi timnya belum dibentuk," kata Susi.

    Menurut Susi, nantinya, proses hukum akan dilaksanakan oleh sejumlah lembaga. Polri dan Komnas HAM akan menyidik kasus perbudakan. Pencurian ikan, pelanggaran moratorium operasi kapal eks-asing, sampai pelanggaran izin kapal, akan disidik oleh penyidik Kementerian KKP.

    Sementara pelanggaran pajak, imigrasi, dan pelanggaran lainnya akan digarap lembaga penegak hukum terkait. "Dalam rapat terbatas kemarin, penyidik Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bisa jalan sendiri tanpa harus minta penyidikan dari TNI Angkatan Laut," kata Susi.

    KHAIRUL ANAM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.