Tabungan Bebas Biaya Administrasi, Mau?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad. ANTARA/Yudhi Mahatma

    Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad. ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat 2014 di Jakarta International Expo, 20-21 Desember 2014. Bekerja sama dengan industri keuangan, lembaga tersebut mengenalkan Layanan Keuangan Mikro. (Baca: OJK Terbitkan Sertifikat Beragun Aset Perumahan)

    Sejumlah produk ditawarkan, dari tabungan bebas biaya admistrasi, pembiayaan mikro, asuransi mikro, pegadaian mikro, dana pensiun mikro, sampai reksadana mikro. (Baca: Aturan Bank Nirkantor, Bank BUKU 1 Bisa Ikut)

    Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad meminta industri keuangan lebih dekat dengan masyarakat, terutama pelaku ekonomi mikro. Ia juga meminta agar layanan yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. (Baca: Tahun Depan, Beli Saham IPO Bisa Lewat Internet)

    Tujuannya, agar industri jasa keuangan menjadi sahabat masyarakat. "Kami dorong perluasan akses dan peningkatan pengetahuan masyarakat," kata Muliaman dalam pembukaan Pasar Keuangan Rakyat 2014, Sabtu, 20 Desember 2014. (Baca: Waspada Investasi Bodong, Apa Saja Cirinya)

    Muliaman mengatakan masih ada jutaan penduduk Indonesia yang belum bisa mengakses produk dan jasa keuangan. Penyebabnya antara lain adalah pengetahuan yang terbatas, tidak punya agunan, dan struktur geografis.

    "Dengan berlakunya layanan keuangan tanpa kantor, tahun depan akan dapat mendorong akses keuangan ke wilayah yang sulit dijangkau lembaga jasa keuangan," tutur Muliaman.

    KHAIRUL ANAM

    Terpopuler:
    Natal dan Tahun Baru, BI Siapkan Rp 88 Triliun
    Natal dan Tahun Baru, Tiket Citilink Ludes
    Alex Sinaga Resmi Pimpin Telkom  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.