Analis: Kunci Jaga Investasi, DPR-Pemerintah Akur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Ketua DPR, Setya Novanto, ketika mendengar perolehan suara pada Sidang Paripurna pemilihan pimpinan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 8 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ekspresi Ketua DPR, Setya Novanto, ketika mendengar perolehan suara pada Sidang Paripurna pemilihan pimpinan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 8 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Analis PT Woori Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada, menyatakan parlemen dan pemerintah ke depan harus akur jika ingin menjaga iklim investasi. Apabila pemerintah dan parlemen tak mampu menjaga keharmonisan, kata Reza, hal itu akan berbahaya bagi iklim investasi.

    "Jika ada penjegalan di DPR, dapat dipastikan mendapat respons negatif dari pelaku pasar," ujarnya kepada Tempo, Ahad, 12 Oktober 2014. (Baca: Ini Sebabnya Dana Asing Kabur dari Indonesia)

    Menurut Reza, pelaku pasar menunggu banyak hal dari pemerintahan baru. Pertama, setelah isu penundaan pelantikan presiden terjawab, pelaku pasar ingin tahu susunan kabinet ke depan. "Penting sekali untuk mengetahui bagaimana presiden terpilih Joko Widodo menempatkan orang, apakah memilih berdasarkan kapabilitas atau hal lain," tuturnya.

    Reza menambahkan, secara umum, orang tak akan mempermasalahkan apabila komposisi kabinet juga diisi oleh nama-nama dari partai, asal sesuai dengan kapabilitas dan persepsi dalam masyarakat. "Misalnya, dari PPP untuk menduduki Menteri Agama masih direspons positif ketimbang mendudukkan nama yang berasal dari PPP untuk menjabat Menteri Perindustrian," ujar Reza. (Baca: Samsung Incar Kawasan Industri Jababeka)

    Kedua, pelaku pasar menunggu realisasi program kerja dari pemerintahan yang baru. Menurut Reza, harmonisasi antara pemerintah dan parlemen menjadi kunci penting untuk mewujudkan realisasi program kerja Joko Widodo yang dinilai tak populer dan butuh pembiayaan besar. "Drama politik kemungkinan masih akan berlangsung sampai lima tahun mendatang ketika parlemen masih enggan melepaskan diri dari dendam koalisi,” kata Reza.

    DINI PRAMITA

    Terpopuler
    Di Yogya, Zuckerberg Coba Facebook di Pos Ronda 
    Pengganti Ahok Mantan Koruptor, Ini Kata Gerindra
    Amir Syamsuddin: Nurhayati Sudah Diberi Sanksi 
    Zuckerberg Lihat Sunrise di Borobudur Luput dari 'Radar'  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.