TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Dewan Hortikultura Nasional Benny Kusbini menilai pemerintah kurang memperhatikan sektor hortikultura. "Yang sering dibicarakan hanya kopi, jeruk, dan beras," ujarnya dalam acara Penguatan Roadmap Hortikultura di Menara Kadin, di Jakarta, Senin, 29 September 2014.
Menurut Benny, saat ini banyak permasalahan di sektor hortikultura Indonesia yang belum mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah. Di antaranya masalah infrastruktur yang jelek, lahan yang sedikit, tidak ada penyokong dana untuk petani, sumber daya manusia yang tidak menguasai pertanian, serta iklim usaha yang tidak dapat diprediksi. "Harusnya ada dukungan buat petani dari pemerintah," ujar dia. (Baca: Pengusaha Brunei Minati Agrobisnis Indonesia)
Benny menganggap permasalahan-permasalahan tersebut selama ini membuat produktivitas hortikultura Indonesia sangat rendah. "Pemerintah daerah sedikit sekali menyinggung mengenai hortikultura," ucapnya. Kementerian Perdagangan dinilai kurang melakukan komunikasi dengan pihak luar untuk mempromosikan hasil hortikultura.
Saat ini, kata Benny, luas area tanam sayuran Indonesia hanya seluas 40 m2 per kapita. Angka ini jauh tertinggal dari Cina yang seluas 200 m2 per kapita dan Thailand yang seluas 100 m2 per kapita. Kepemilikan petani atas lahan garapan juga masih rendah. Petani Indonesia rata-rata hanya memiliki 0,2-0,3 ha per petani. (Baca: Piala Dunia, Konsumsi Kopi Bakal Meningkat)
Selain itu, konsumsi sayuran masyarakat Indonesia hanya sebesar 40 kg/kapita/tahun. Angka ini lebih rendah dari standar Badan Pangan Dunia (FAO) yang mematok sebesar 80 kg/kapita/tahun. Sedangkan untuk impor, pada 2011, nilai impor hasil hortikultura mencapai 17,6 triliun. Untuk 2014 diperkirakan volume impor hortikultura akan mencapai 600 ribu ton, atau meningkat 50 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 400 ribu ton. (Baca: Fadel Muhammad: Agribisnis Indonesia Salah Kelola)
PRIO HARI KRISTANTO
Terpopuler:
'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh'
5 Argumen DPR Soal Pilkada DPRD yang Terbantahkan
Gugat UU Pilkada, SBY Dianggap Sumpah Palsu
SBY Diminta Segera Teken UU Pilkada
