Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Caltex Minta Insentif dari Pemerintah

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Pekanbaru:PT Caltex Pasific Indonesia mengharapkan insentif dari pemerintah untuk dapat meningkatkan kembali produksinya. Tanpa insentif tersebut, menurut Manajer Public & Goverment Affair Sumatera Caltex, Djati Sussetya. Caltex yang merupakan anak perusahaan Chevron Texaco milik Amerika Serikat, tak akan mampu bersaing dengan unit bisnis Chevron yang sama di negara lain. Insentif sangat diperlukan terutama untuk mengaktifkan kembali sumur-sumur minyak marjinal yang jumlahnya lebih dari 300 buah di lahan Caltex. Produksi perusahaan minyak tertua di Indonesia ini terus menurun. Saat ini Caltex hanya mampu berproduksi sebanyak 550 ribu barel perhari, padahal sebelumnya produksi Caltex bisa mencapai 750 ribu barel per hari.Menurut Djati, bila sumur-sumur marjinal dapat diaktifkan kembali, maka produksi bisa dimungkinkan untuk naik. "Tetapi tanpa insentif dari pemerintah, siapa yang mau, karena penambangan di sumur marjinal sangat tidak ekonomis,"tandasnya.Split yang diterapkan pada Caltex sangat rendah dan tidak kompetitif untuk internasional. Dalam kontrak kerjanya dengan pemerintah, split yang diterapkan pada Caltex adalah 90 : 10. Sekarang ini, fokus Caltex, menurut Djati, hanya menahan laju penurunan produksi. Untuk itu, Caltex menerapkan teknologi baru dengan menggunakan surfactan untuk mengangkat minyak ke permukaan. Sebelumnya, teknologi yang diterapkan menggunakan injeksi air.Penggunaan teknologi surfactan ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Karenanya, untuk sementara waktu teknologi ini baru sebatas pilot project. "Kalau ini berhasil, maka teknologi ini akan kami teruskan. Kalau perlu bangun pabrik surfactan disini agar tidak perlu impor," tuturnya.Djati menyangkal anggapan yagn menyatakan kurang produktifnya Caltex saat ini karena komitmennya yang mulai berkurang kepada Indonesia. Menurutnya, komitmen investasi Chevron Texaco hingga saat ini tidak berkurang, bahkan cenderung bertambah. Jumlah yang diinvestasikan Chevron utuk operasional saja, masih sekitar US$ 610 juta per tahun. Sedang untuk kapitalnya, masih sekitar US$ 200 juta. "Saya rasa anggapan bahwa Caltex akan pergi dari Indonesia tidak benar, karena kontraknya saja baru akan berakhir tahun 2021,"ujarnya.Diakui Djati, Caltex sangat sulit bersaing dengan unit bisnis Chevron lainnya di berbagai negara. Misalnya, Kazhakstan, negara pecahan bekas Uni Sovyet tersebut, saat ini memikat investasi Chevron. Karena, bisnis minyak di negara itu relatif baru, sehingga prosesnya lebih mudah dan pembagian hasilnya pun lebih besar.Untuk itu, Djati berharap agar berbagai kebijakan di Indonesia mengenai kontrak kerja sama minyak ini dapat di perbaiki. Diantaranya, mengenai pembagian hasil dan pengurangan pajak.Chairunnisa
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mayarakat Sipil akan Gugat PP Izin Tambang Ormas di Hari Kesaktian Pancasila

1 hari lalu

Tambang Bauksit. ANTARA
Mayarakat Sipil akan Gugat PP Izin Tambang Ormas di Hari Kesaktian Pancasila

Tim advokasi mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan bersifat diskriminatif.


PT Bukit Asam Raih 5 Penghargaan dari Kementerian ESDM

2 hari lalu

PT Bukit Asam Tbk (PTBA), meraih 5 Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice/GMP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Dok. PT Bukit Asam
PT Bukit Asam Raih 5 Penghargaan dari Kementerian ESDM

PTBA berkomitmen untuk konsisten dalam mengimplementasikan praktik pertambangan yang baik.


Jokowi Resmikan Smelter Freeport Indonesia di Gresik, Apa Gunanya Smelter?

3 hari lalu

Suasana proyek Smelter Freeport di Smelter PTFI, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, Senin, 23 September 2024. Hasil produksi dari pabrik ini diperkirakan akan berkontribusi menambah pendapatan negara hingga Rp80 triliun per tahun. Dok.Corporate Communication PT Freeport Indonesia
Jokowi Resmikan Smelter Freeport Indonesia di Gresik, Apa Gunanya Smelter?

Presiden Jokowi meresmikan smelter tembaga Freeport Indonesia di Gresik. Apa itu smelter?


Pemerintah Rencanakan Tambah Saham Kepemilikan di Freeport Indonesia sampai 61 Persen, Kilas Balik Akuisisi Freeport

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan CEO Freeport-McMoRan sekaligus Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia Richard Adkerson di tambang Grasberg, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis, 1 September 2022. Jokowi juga mengunjungi  Deep Mill Level Zone (DMLZ) underground untuk meninjau tempat ibadah yang berada di bawah tanah. Tempat ibadah tersebut adalah Masjid Jami Baabul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria.  Foto : Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pemerintah Rencanakan Tambah Saham Kepemilikan di Freeport Indonesia sampai 61 Persen, Kilas Balik Akuisisi Freeport

Jokowi berujar tentang rencana pemerintah menambah kepemilikan di PT Freeport Indonesia hingga 61 persen, begini kilas balik akuisisi Freeport


Sejarah Singkat dan Sepak Terjang Perusahaan Tambang Vale Indonesia

20 hari lalu

Sejumlah operator dump truck mengangkut slag atau limbah nikel ke tempat penampungan khusus Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kawasan pertambangan PT Vale Indonesia, Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat 2 Agustus 2024. Sejak 2018, PT Vale telah mendapatkan Izin Pemanfaatan Limbah B3 dan hingga saat ini limbah nikel yang jumlahnya mencapai 4,6 juta ton per tahun tersebut telah dimanfaatkan untuk material konstruksi jalan dan lapisan atas jalan khusus tambang. ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Sejarah Singkat dan Sepak Terjang Perusahaan Tambang Vale Indonesia

Vale Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang yang dikenal karena fokusnya di industri pertambangan, tepatnya pengolahan nikel terintegrasi.


Pertambangan Nikel di Halmahera Dinilai Overproduksi dan Melampaui Daya Dukung Lingkungan

31 hari lalu

Pemandangan lokasi tambang nikel milik PT Vale di Sorowako, Provinsi Sulawesi Selatan, 29 Maret 2023. PT Vale telah memproduksi nikel secara komersial di Sorowako sejak 1978. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Pertambangan Nikel di Halmahera Dinilai Overproduksi dan Melampaui Daya Dukung Lingkungan

AEER mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium dan evaluasi atas izin tambang nikel di wilayah Daerah Aliran Sungai Ake Kobe, Halmahera


Daftar Barang dan Jasa Tidak Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan

36 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Daftar Barang dan Jasa Tidak Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan

Pemerintah akan meneken peraturan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. Barang dan jasa ini tidak terdampak.


Daftar Lengkap Barang yang Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025

36 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Daftar Lengkap Barang yang Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025

Pemerintah telah mengatur kenaikan tarif PPN yang tadinya 11 persen menjadi 12 persen pada tahun depan. Berikut daftar lengkap barang terdampak.


Peringati HUT RI ke-79 versi Nelayan dan Masyarakat Pesisir, Kiara Beri Teguran kepada Pemerintah

42 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Peringati HUT RI ke-79 versi Nelayan dan Masyarakat Pesisir, Kiara Beri Teguran kepada Pemerintah

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai kondisi nelayan di usia ke-79 Indonesia berada di titik nadir.


Penerimaan Pajak Merosot 5,8 Persen, Sektor Manufaktur dan Pertambangan Tumbuh Negatif

45 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  menyampaikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa 13 Agustus 2024. Menteri Keuangan mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Juli 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Penerimaan Pajak Merosot 5,8 Persen, Sektor Manufaktur dan Pertambangan Tumbuh Negatif

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memaparkan secara sektoral, penerimaan pajak dari industri pengolahan atau manufaktur serta industri pengolahan masih anjlok hingga Juli