Caltex Minta Insentif dari Pemerintah
Jumat, 29 April 2005 17:33 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Jumat, 29 April 2005 17:33 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Mayarakat Sipil akan Gugat PP Izin Tambang Ormas di Hari Kesaktian Pancasila
Jokowi Resmikan Smelter Freeport Indonesia di Gresik, Apa Gunanya Smelter?
Sejarah Singkat dan Sepak Terjang Perusahaan Tambang Vale Indonesia
Pertambangan Nikel di Halmahera Dinilai Overproduksi dan Melampaui Daya Dukung Lingkungan
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Mayarakat Sipil akan Gugat PP Izin Tambang Ormas di Hari Kesaktian Pancasila
1 hari lalu
Tim advokasi mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan bersifat diskriminatif.
PT Bukit Asam Raih 5 Penghargaan dari Kementerian ESDM
2 hari lalu
PTBA berkomitmen untuk konsisten dalam mengimplementasikan praktik pertambangan yang baik.
Jokowi Resmikan Smelter Freeport Indonesia di Gresik, Apa Gunanya Smelter?
3 hari lalu
Presiden Jokowi meresmikan smelter tembaga Freeport Indonesia di Gresik. Apa itu smelter?
Pemerintah Rencanakan Tambah Saham Kepemilikan di Freeport Indonesia sampai 61 Persen, Kilas Balik Akuisisi Freeport
7 hari lalu
Jokowi berujar tentang rencana pemerintah menambah kepemilikan di PT Freeport Indonesia hingga 61 persen, begini kilas balik akuisisi Freeport
Sejarah Singkat dan Sepak Terjang Perusahaan Tambang Vale Indonesia
20 hari lalu
Vale Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang yang dikenal karena fokusnya di industri pertambangan, tepatnya pengolahan nikel terintegrasi.
Pertambangan Nikel di Halmahera Dinilai Overproduksi dan Melampaui Daya Dukung Lingkungan
31 hari lalu
AEER mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium dan evaluasi atas izin tambang nikel di wilayah Daerah Aliran Sungai Ake Kobe, Halmahera
Daftar Barang dan Jasa Tidak Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan
36 hari lalu
Pemerintah akan meneken peraturan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. Barang dan jasa ini tidak terdampak.
Daftar Lengkap Barang yang Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025
36 hari lalu
Pemerintah telah mengatur kenaikan tarif PPN yang tadinya 11 persen menjadi 12 persen pada tahun depan. Berikut daftar lengkap barang terdampak.
Peringati HUT RI ke-79 versi Nelayan dan Masyarakat Pesisir, Kiara Beri Teguran kepada Pemerintah
42 hari lalu
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai kondisi nelayan di usia ke-79 Indonesia berada di titik nadir.
Penerimaan Pajak Merosot 5,8 Persen, Sektor Manufaktur dan Pertambangan Tumbuh Negatif
45 hari lalu
Menteri Keuangan, Sri Mulyani memaparkan secara sektoral, penerimaan pajak dari industri pengolahan atau manufaktur serta industri pengolahan masih anjlok hingga Juli