Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fuad Rahmany: Banyak Orang Kaya Ngemplang Pajak  

image-gnews
Ahmad Fuad Rahmany. ANTARA/Wahyu Putro A
Ahmad Fuad Rahmany. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan masih banyak orang kaya di Indonesia yang tidak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Hal itu terlihat dari timpangnya pertumbuhan ekonomi dan semakin banyaknya orang kaya dibanding dengan realisasi penerimaan pajak dari orang pribadi.

“Aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus meningkat, tetapi jumlah orang pribadi yang membayar pajak masih sedikit,” kata Fuad dalam acara silaturahmi dengan media di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis malam, 26 Juni 2014. (Baca: Media Diminta Awasi Sidang Kasus Pajak Asian Agri)

Ditjen Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak pada 2013 untuk karyawan atau PPh 21 sebesar Rp 90 triliun dan ditargetkan pada tahun ini bisa mencapai Rp 116 triliun. Sedangkan PPh orang pribadi pada tahun lalu sebesar Rp 4,4 triliun dan ditargetkan pada 2014 menjadi Rp 7,4 triliun. “Padahal potensinya sangat besar,” ujar Fuad.

Tidak maksimalnya pungutan pajak orang pribadi, menurut dia, disebabkan masih dibatasinya kewenangan direktorat untuk mengakses rekening bank. Banyak orang kaya yang diduga merekayasa kepemilikan kekayaannya sehingga menyulitkan direktorat untuk menghitung kewajiban pajak yang sebenarnya. (Baca: Kenaikan Pajak Kendaraan Tak Efektif Pangkas Macet)

Fuad mencontohkan, ada orang kaya yang memiliki mobil Lamborghini dan tak membayar pajak, tapi tak bisa disentuh Ditjen Pajak yang tak memiliki akses ke data rekening bank si pemilik mobil mewah tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Untuk mengakses datanya (pemilik mobil) saja kami tidak dikasih oleh dealer. Mereka merekayasa status kepemilikan mobilnya,” tutur Fuad. Namun, jika Ditjen Pajak bisa mengakses rekening bank, menurut Fuad, orang kaya yang tak patuh itu tak lagi bisa mengelak. (Baca: DKI Akan Naikkan Pajak Hiburan)

Berdasarkan data yang dimilikinya, ada sekitar 165 ribu orang Indonesia yang menyimpan uang di bank di atas Rp 5 miliar. Hal itu menggambarkan kekayaan dari pemilik rekening bank. “Tidak mungkin kalau dia punya kekayaan Rp 5 miliar terus didepositokan di bank karena bunganya tidak seberapa. Saya kira kekayaannya pasti besar sekali.”

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terpopuler:
Enam Pengusaha RI Masuk Daftar 48 Dermawan Asia
Begini Kemasan Rokok Inggris dan Australia
Penjualan Indosat, Fuad Bawazier: Megawati Keliru
Bali Towerindo Akan Tambah 80 Tower di Bali

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


OJK akan Tambah Iuran Program Pensiun, Ini 6 Daftar Potongan Gaji yang Harus Dibayar Karyawan

1 hari lalu

Ilustrasi beberapa pekerja sedang rapat serius. shutterstock.com
OJK akan Tambah Iuran Program Pensiun, Ini 6 Daftar Potongan Gaji yang Harus Dibayar Karyawan

Ini 6 daftar potongan gaji yang harus dibayar karyawan. OJK akan tambah iuran program pensiun baru.


Ernest Prakasa dan Abdur Arsyad Ikut Kritik Kebijakan Ekonomi dan Masalah Sosial Era Jokowi

4 hari lalu

Komika, sutradara, produser film, Ernest Prakasa. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ernest Prakasa dan Abdur Arsyad Ikut Kritik Kebijakan Ekonomi dan Masalah Sosial Era Jokowi

Kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah makin gencar disuarakan berbagai kalangan, termasuk Ernest Prakasa dan Abdur Arsyad.


Begini Pola Penipu yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak

6 hari lalu

Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Shutterstock
Begini Pola Penipu yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mesti mencegah penipuan melalui email tagihan pajak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak.


Daya Beli Masyarakat Disinyalir Menurun, Apa Saja Faktornya?

10 hari lalu

Warga tengah membeli kebutuhan pokok di sebuah toko ritel moderen di Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Laju konsumsi rumah tangga yang tumbuh positif didukung oleh daya beli masyarakat yang terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali. Tempo/Tony Hartawan
Daya Beli Masyarakat Disinyalir Menurun, Apa Saja Faktornya?

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat adalah harga barang dan jasa. Apa faktor lainnya?


Sri Mulyani Koordinasi Intensif dengan Prabowo soal Kenaikan PPN: Presiden Terpilih yang Menetapkan

11 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ucapkan 'Selamat' kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara pada, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sri Mulyani Koordinasi Intensif dengan Prabowo soal Kenaikan PPN: Presiden Terpilih yang Menetapkan

Sri Mulyani menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah kebijakan, termasuk kenaikan PPN


Bea Cukai Sebut Akan Periksa Bawaan Kaesang-Erina Gudono, Berikut Kasus-kasus Kontroversi Bea Masuk dan Cukai

11 hari lalu

Tangkapan layar dari video pendek yang menunjukkan momen Kaesang Pangarep dan Erina Gudono turun dari jet pribadi dan langsung berjalan menuju mobil yang telah menunggu di apron bandara. Petugas tampak membawa sejumlah tas-tas belanjaan mewah tanpa melewati pemeriksaan Bea Cukai. (Sumber: Twitter)
Bea Cukai Sebut Akan Periksa Bawaan Kaesang-Erina Gudono, Berikut Kasus-kasus Kontroversi Bea Masuk dan Cukai

DJBC sebut masih menyelidiki dugaan soal barang-barang belanjaan Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono. Ini kasus-kasus kontroversi bea cukai.


Masalah Ekonomi Diduga jadi Penyebab ASN Ditjen Pajak Lakukan KDRT ke Istrinya

14 hari lalu

Ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Shutterstock
Masalah Ekonomi Diduga jadi Penyebab ASN Ditjen Pajak Lakukan KDRT ke Istrinya

Terduga pelaku KDRT merupakan ASN di Ditjen Pajak, sementara korban merupakan pegawai di salah satu kementerian.


Daftar Lengkap Barang yang Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025

15 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Daftar Lengkap Barang yang Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025

Pemerintah telah mengatur kenaikan tarif PPN yang tadinya 11 persen menjadi 12 persen pada tahun depan. Berikut daftar lengkap barang terdampak.


Ramai soal RUU Pilkada, Rektor Universitas Paramadina Sebut Rakyat Berhak Balik Membangkang dan Tak Bayar Pajak

16 hari lalu

Ramai soal RUU Pilkada, Rektor Universitas Paramadina Sebut Rakyat Berhak Balik Membangkang dan Tak Bayar Pajak

Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini menyatakan rakyat sah-sah saja balik membangkang atas pembahasan kilat revisi RUU Pilkada. Kenapa?


Cara Menonaktifkan NPWP Secara Online

16 hari lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Cara Menonaktifkan NPWP Secara Online

Menonaktifkan NPWP secara online bisa dilakukan dengan mengisi formulir penghapusan NPWP yang berbentuk elektronik.