Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Interpid Setuju Lepas Tambang Emas Banyuwangi  

Editor

Abdul Malik

image-gnews
TEMPO/Arie Basuki
TEMPO/Arie Basuki
Iklan

TEMPO.CO, Melbourne - Perusahaan tambang asal Australia, Interpid Mines Ltd, pada 19 Februari 2014, mengumumkan telah mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa kepemilikan saham di tambang emas dan tembaga Tujuh Bukit, Tumpang Pitu, Banyuwangi. Interpid bersedia melepas 80 persen pemilikan sahamnya, dan sebagai gantinya mendapatkan US$ 80 juta dalam bentuk uang tunai. (Baca juga: Sengketa Tambang Emas Banyuwangi Mulai Disidangkan)

Chairman Interpid Ian McMaster mengatakan, dalam perjanjian penyelesaian itu, Interpid sepakat untuk mengakhiri semua proses gugatan dan sengketa atas proyek Tujuh Bukit yang saat ini diajukan perusahaan. Kesepakatan itu dimediasi oleh Provident Capital dan Saratoga Capital atas nama para pihak yang bersengketa. “Kesepakatan penyelesaian ini akan kami mintakan persetujuan dalam rapat pemegang saham pada April mendatang,” ujarnya dalam keterangan tertulis seperti dilansir lama web resmi Interpid.

Interpid menjalankan bisnisnya di Tumpang Pitu, bermitra dengan PT Indo Multi Niaga sejak 2007. Kedua perusahaan sepakat bekerja sama mengelola tambang tersebut. Namun kemudian pemilikan konsesi yang sebelumya dimiliki Indo Multi dijual ke perusahaan lain sehingga menimbulkan sengketa. Tambang Tumpang Pitu diperkirakan memiliki kandungan cadangan emas 25 juta ounce dan 15 miliar pound tembaga. (Lihat juga: Bupati Banyuwangi Enggan Tanggapi Gugatan Intrepid)

Interpid menyatakan telah menghabiskan biaya eksplorasi di tambang Tujuh Bukit sebesar US$ 106 juta pada Desember 2012.

Interpid sedianya sudah mulai mengajukan gugatan arbitrase di Pusat Arbitrase Internasional Singapura melawan Bupati Banyuwangi. Interpid bulan lalu juga mengajukan banding setelah kalah melawan Bupati Banyuwangi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. (Berita terkait: Intrepid Gugat Bupati Banyuwangi)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, “Aspirasi dari para pemegang saham meminta agar kasus sengketa ini segera diselesaikan dan segera lakukan pemulihan atas kerugian investasi yang sudah kami tanamkan,” kata McMaster.

AUSTRALIAN MINING | ABDUL MALIK | IKA NINGTYAS (BANYUWANGI)


Terpopuler:
Kasus Panen Mas, Ini Tip Hindari Investasi Bodong
BKPM Yakin Realisasi Investasi Smelter Tepat Waktu 
Nestle: Pasokan Air Bersih Turun 35 Persen 
Bandara Solo Tutup, Maskapai Rugi Miliaran  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bahas IEU-CEPA, Mendag: Uni Eropa Harus Siap Fleksibel dalam Perundingan

26 Agustus 2023

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan menandatangani Protokol Perubahan Kedua Persetujuan Pendirian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area/AANZFTA) di Semarang, Jawa Tengah, Senin 21 Agustus 2023.
Bahas IEU-CEPA, Mendag: Uni Eropa Harus Siap Fleksibel dalam Perundingan

Mendag menegaskan Indonesia mau mempercepat penyelesaian Perundingan IEU-CEPA.


Ada Sengketa Bisnis tapi Tak Ingin ke Pengadilan? Bawalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia

23 Oktober 2022

Penyelesaian Sengketa Bisnis di Arbitrase Jadi Primadona Pelaku Bisnis Internasional.
Ada Sengketa Bisnis tapi Tak Ingin ke Pengadilan? Bawalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia

BANI menyediakan pilihan jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan bentuk alternatifnya.


Pengadilan Niaga Didirikan karena Krisis Moneter 1998

9 September 2022

Sidang pertama penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Modern Sevel Indonesia digelar di Pengadilan Niaga, Jakarta, 28 Agustus 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi
Pengadilan Niaga Didirikan karena Krisis Moneter 1998

Melansir laman Pengadilan Negeri Kota Medan, pada awal pembentukannya, pengadilan niaga terbatas hanya mengadili perkara kepailitan.


Pengadilan Niaga Unggul Tangani Sengketa Bisnis, Tak Cuma Kepailitan

9 September 2022

Suasana sidang PKPU kasus biro umrah PT Solusi Balad Lumampah (SBL) di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat pada 11 Maret 2019
Pengadilan Niaga Unggul Tangani Sengketa Bisnis, Tak Cuma Kepailitan

Tahapan-tahapan dalam persidangan Pengadilan Niaga berbeda dengan tahap persidangan pengadilan lainnya.


Kaleidoskop 2020: 10 Sengketa Bisnis, Diskriminasi Grab sampai Monopoli Lobster

30 Desember 2020

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). TEMPO/Tony Hartawan
Kaleidoskop 2020: 10 Sengketa Bisnis, Diskriminasi Grab sampai Monopoli Lobster

Seperti apa potret sengketa bisnis sepanjang 2020? Berikut ini sepuluh isu menonjol yang dirangkum Tempo.


Bersengketa dengan Mantan Presdir, Ini Penjelasan Sushi Tei

6 September 2019

Sushi sebagai alternatif kue ulang tahun. (instagram.com/sushi_sundays)
Bersengketa dengan Mantan Presdir, Ini Penjelasan Sushi Tei

Kuasa Hukum Sushi Tei Indonesia, James Purba membeberkan kronologis sengketa dengan mantan Presiden Direkturnya, Kusnadi Rahardja.


Tiga Kasus Sengketa Dagang Indonesia yang Berakhir di Meja WTO

7 Agustus 2018

Logo WTO. Ekonomski.net
Tiga Kasus Sengketa Dagang Indonesia yang Berakhir di Meja WTO

Indonesia digugat AS ke WTO atas kasus sengketa dagang.


Cakupan SNI, Pemerintah Perluas ke Produk Ban Vulkanisir  

27 Maret 2017

TEMPO/Nita Dian
Cakupan SNI, Pemerintah Perluas ke Produk Ban Vulkanisir  

Pemerintah akan memperluas cakupan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk ban vulkanisir.


Pemerintah akan Serius Hadapi Sengketa Geo Dipa-Bumigas Energi

13 Maret 2017

Presiden Joko Widodo, didampingi Menko bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Unit 5 & 6 PT Pertamina Geothermal Energy Lahendong disela-sela peresmian di Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara, 27 Desember 2016. ANTARA/Puspa Perwitasari
Pemerintah akan Serius Hadapi Sengketa Geo Dipa-Bumigas Energi

Bumigas dinilai tidak melakukan pembangunan fisik sesuai kesepakatan
kontrak.


Kalla Minta Persoalan Hukum Geo Dipa Tidak Rugikan Negara

13 Maret 2017

Sudaryono, karyawan PT. Geo Dipa Dieng, sedang mengukur kadar uap air di salah satu sumur penyalur uap air Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal, Dieng, Selasa (8/5). TEMPO/Aris Andrianto
Kalla Minta Persoalan Hukum Geo Dipa Tidak Rugikan Negara

Dalam perjalanannya, Bumigas tidak melakukan pembangunan fisik
sesuai kesepakatan kontrak.