TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto menyatakan, hingga Oktober lalu, ditemukan 551 kasus penyimpangan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi. Data menunjukkan, penyimpangan banyak terjadi di daerah yang dekat wilayah industri, pertambangan, dan perkebunan.
"Totalnya mencapai 1,7 juta liter. Dari total itu, paling banyak penyimpangan terjadi pada distribusi solar mencapai 1,3 juta liter," kata Djoko ketika dihubungi, Selasa, 27 November 2012.
Penyimpangan paling tinggi terjadi di wilayah Sumatera Selatan sebanyak 365 ribu liter, disusul Kalimantan Timur sebanyak 100 ribu liter, dan wilayah lainnya seperti Jambi, Batam, Surabaya, Lampung, serta wilayah-wilayah di Sulawesi.
Menurut dia, angka itu yang berhasil diungkap petugas dan BPH Migas. Ia yakin, masih banyak jumlah BBM subsidi yang diselewengkan selain temuan tersebut. "Ini seperti gunung es saja, yang tampak hanya segitu, tapi sebenarnya lebih banyak."
Djoko heran melihat fenomena ini. Sebab, daerah-daerah dengan penyimpangan yang tinggi bisa dikatakan lebih sedikit jumlah kendaraannya dibanding kendaraan yang ada di Ibu Kota. Penyimpangan lebih banyak terjadi di daerah yang banyak industri, pertambangan, dan perkebunan.
Daerah dengan angka penyimpangan tinggi, menurut dia, sudah ditandai oleh BPH Migas untuk dijadikan catatan bagi pemerintah pusat atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Itu akan dipertimbangkan jika daerah tersebut mengaku kekurangan BBM subsidi dan meminta tambahan jatah pada pemerintah.
BPH Migas, kata Djoko, tidak bisa memutuskan untuk memberi tambahan atau melarang memberikan tambahan kuota BBM subsidi pada suatu daerah. Sebab, alokasi BBM subsidi sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah pusat. BPH dalam hal ini hanya bertugas mengawasi distribusi untuk menekan jumlah penyimpangan.
Ia berjanji, operasi untuk memberantas penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi ini masih terus digencarkan hingga akhir tahun. Djoko meminta aparat pemerintah daerah dalam hal ini bersinergi dengan BPH Migas serta Pertamina agar BBM subsidi didistribusikan hanya pada masyarakat yang berhak.
"Sebab, kapasitas kami terbatas. Pemda dalam hal ini seharusnya bersinergi dengan kami agar pengendalian BBM subsidi bisa berjalan efektif," ujarnya.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Berita lain:
Citilink Pastikan Tiada Lagi Penerbangan Tertunda
Pertamina Stop Pengendalian Pasokan BBM Bersubsidi
Selasa, Kereta Bogor-Jakarta Beroperasi Normal
Rupiah Berpeluang Mendekat ke 9.600
Pengganti BP Migas Berlogo Baru, Berapa Biayanya?
