TEMPO.CO, Yogyakarta - Pembangunan fisik Bandar Udara (Bandara) Internasional Yogyakarta segera dimulai pada 2013. Kementerian Perhubungan mendesak investor untuk segera merealisasikan pembangunan itu. Sebab, Bandara Adi Sutjipto saat ini sudah tidak memadai untuk kebutuhan penerbangan komersial. Apalagi bandara itu merupakan bandara militer.
"Pembangunan bandara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta sepenuhnya ditangani swasta, pemerintah tidak memiliki banyak kewenangan dalam mencampuri urusan ini," kata Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Sutantono, Sabtu, 5 Mei, 2012.
Pemerintah, kata dia, hanya bisa membantu dari sisi regulasi dan kebijakan pendukung lainnya. Selebihnya menjadi kewenangan PT Angkasa pura I, dengan beberapa investor asing yang menjadi mitra kerja.
Saat ini investor telah menyelesaikan proses studi kelayakan. Dalam hasil penelitian yang ada sudah ada dua lokasi di Bantul dan Kulonprogo yang menjadi prioritas. Lokasi di Paliyan, Temon, Kulonprogo, bakal menjadi lokasi paling ideal karena menempati ranking pertama.
"Anda sudah tahu, saya tak perlu memerinci di mana lokasinya," kata Bambang menjawab lokasi yang dipilih antara Bantul dan Kulonprogo.
Dari hasil penelitian tersebut juga sudah ditindaklanjuti dengan penyusunan detail desain. Desain bandara akan mengampu kebutuhan yang harus disediakan dalam mendukung bandara bertaraf internasional.
Desain sudah harus selesai pada 2012 karena pembangunan fisik bandara mulai 2013. Termasuk tata ruang dan kawasan di sekitar lokasi. Bambang menambahkan, bandara ini akan diarahkan sebagai konsep city airport, bukan airport city. Jadi banyak akses yang dibangun untuk mendukung bandara baru tersebut. "Termasuk akses transportasi kereta api dan jalan raya," kata dia.
Ditemui terpisah Ketua Jogja Invesment Forum (JIF), Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwinoto, menyatakan pembangunan bandara ini akan banyak melibatkan investor nasional bersama dengan asing. "Tapi kami berharap investor lokal diutamakan. Kami akan menjembatani para investor," kata dia.
Sayangnya, kata dia, rencana pembangunan bandara baru ini sudah menimbulkan gejolak harga tanah. Meskipun mayoritas tanah yang digunakan merupakan Pakualaman ground, ada sebagian yang milik masyarakat.
Para spekulan tanah sudah mulai gerilya di wilayah yang akan digunakan sebagai lokasi bandara. Hal tersebut harus ditekan untuk mendukung iklim investasi.
MUH SYAIFULLAH
