Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Yakin Badan Anggaran DPR Tak 'Ngambek' Lagi  

image-gnews
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang bersama DPR - DPD, di Ruang Paripurna I, Jakarta, Selasa (16/8). Sidang bersama tersebut untuk mendengarkan pidato kenegaraan menyambut HUT RI ke 66 dan pidato penyampaian tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 beserta nota keuangan. TEMPO/Imam Sukamto
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang bersama DPR - DPD, di Ruang Paripurna I, Jakarta, Selasa (16/8). Sidang bersama tersebut untuk mendengarkan pidato kenegaraan menyambut HUT RI ke 66 dan pidato penyampaian tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 beserta nota keuangan. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah memastikan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rkyat segera membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012. DPR menunda pembahasan RAPBN 2012 karena tak terima pimpinannya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya sudah berbicara dengan semua fraksi dan semangatnya ingin menyelesaikan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Senin, 26 September 2011.

Menteri Hatta tidak memerinci kapan Badan Anggaran dan pemerintah akan kembali membahas RAPBN 2012. Dalam jadwalnya, Panitia Kerja Badan Anggaran akan melakukan rapat asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan anggaran dengan pemerintah mulai 21 sampai dengan 26 September 2011 di Ruang Rapat Griya, Cikopo, Bogor, Jawa Barat.

Badan Anggaran sendiri memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan sampai ada kejelasan dari KPK soal sah atau tidaknya Dewan melaksanakan pembahasan anggaran. DPR pun sudah merencanakan pemanggilan pimpinan KPK pada pekan ini untuk segera menghentikan mogok kerja Badan Anggaran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hatta mengingatkan pembahasan APBN adalah kewajiban konstitusi pemerintah dan Dewan. Hal tersebut harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda. "APBN ini penting untuk pembangunan, untuk rakyat," katanya.

ALWAN RIDHA RAMDANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


RUU Pajak Disetujui, Sri Mulyani: Nanti Saja, Paripurna Minggu Depan

30 September 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
RUU Pajak Disetujui, Sri Mulyani: Nanti Saja, Paripurna Minggu Depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan RUU KUP sudah disetujui di pembicaraan tingkat I di Komisi Keuangan DPR.


Ada Kasus Jiwasraya, Komisi Keuangan DPR Bentuk Panitia Kerja

21 Januari 2020

Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya. TEMPO/Tony Hartawan
Ada Kasus Jiwasraya, Komisi Keuangan DPR Bentuk Panitia Kerja

Komisi Keuangan DPR membentu Panitia Kerja untuk nenvagas industri jasa keuangan termasuk Jiwasraya.


Ingatkan Rini Soemarno, DPR: Super Holding BUMN Harus Pakai UU

13 Agustus 2019

Kalla: Holding BUMN Terwujud Tahun Ini
Ingatkan Rini Soemarno, DPR: Super Holding BUMN Harus Pakai UU

Komisi Keuangan DPR mengingatkan, pembentukan super holding BUMN membutuhkan payung hukum setingkat Undang-Undang.


Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

15 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu dengan Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, 20 April 2017. Humas Pemprov DKI
Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan ide proyek skybridge di Tanah Abang sudah ada sejak zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.


Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

4 Oktober 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lungana saat menghadiri Coffe morning di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta, 6 November 2017. Tempo/Ilham Fikri
Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

Haji Lulung berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPRD DKI, untuk selanjutnya penguasa Tanah Abang itu mencadi caleg RI.


Sri Mulyani Jelaskan Laporan Keuangan Kementerian di DPR

19 Juli 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Januari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Sri Mulyani Jelaskan Laporan Keuangan Kementerian di DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akan menjelaskan laporan keuangan kementerian dan lembaga di DPR.


DPR Minta Sri Mulyani Jelaskan Skema Rancangan Holding BUMN

12 Februari 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Wimboh Santoso menggelar rapat kerja di Gedung DPR RI, 6 Februari 2018. TEMPO/Andita Rahma
DPR Minta Sri Mulyani Jelaskan Skema Rancangan Holding BUMN

Komisi Keuangan semestinya menggelar rapat dengan Sri Mulyani, tapi batal.


Muncul Kabar 8 Penyakit Tak Ditanggung, Ini Penjelasan BPJS

27 November 2017

Defisit BPJS Kesehatan Mungkin Melebar
Muncul Kabar 8 Penyakit Tak Ditanggung, Ini Penjelasan BPJS

BPJS Kesehatan menegaskan tetap menjamin biaya penyakit katastropik sesuai dengan ketentuan pemerintah.


Cost Sharing Baru Wacana, BPJS Tetap Jamin 8 Penyakit Katastropik

27 November 2017

Defisit, BPJS Kesehatan Korbankan Aset dan Laba
Cost Sharing Baru Wacana, BPJS Tetap Jamin 8 Penyakit Katastropik

Sesuai keputusan Presiden, 8 penyakit katastropik.tetap dijamin BPJS Kesehatan.


DPR Sahkan RUU APBN 2018

25 Oktober 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggantikan Menteri BUMN didampingi Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro (kiri) saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 30 Agustus 2017. Rapat ini membahas setoran dividen dari BUMN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018 sebesar 6,5 persen menjadi Rp 43,69 triliun, dari target setoran tahun ini sebesar Rp 41 triliun. TEMPO/Dhemas Reviyanto
DPR Sahkan RUU APBN 2018

DPR mengesahkan RUU APBN tahun depan melalui sidang paripurna siang ini.