Batavia Airlines Ditolak Jadi Maskapai Haji  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Batavia Air

    Batavia Air

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Batavia Airlines batal menjadi salah satu maskapai yang mengangkut jemaah muslim untuk naik haji tahun 2011 ini. “Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, kami sedih tidak mendapat izin,” kata Direktur Komersial Batavia Air Sukirno Sukarna saat dihubungi Tempo, Rabu malam, 3 Agustus 2011.

    Padahal untuk melayani penerbangan jemaah haji ke Arab Saudi, pihak Batavia Airlines telah menandatangani kontrak penggunaan tiga pesawat baru, yaitu dua pesawat tipe Airbus 330-200 dan sebuah pesawat tipe Boeing 777. Selain itu, pihak Batavia Airlines juga telah melakukan pembinaan dan pelatihan khusus kepada para kru yang akan bertugas di tiga pesawat tersebut. “Ada potensi kerugian yang disebabkan keputusan Kementerian Agama ini,” kata Sukirno. Namun ketika ditanya mengenai jumlah kerugian, Sukirno enggan menyebutkan jumlahnya.

    "Kementerian Agama memutuskan Batavia Airlines batal mengangkut jemaah haji tahun ini," kata Sukirno. Ia juga menyatakan Kementerian Agama menetapkan untuk tidak menambah maskapai pengangkut haji tahun ini. Pihak Batavia Airlines belum mengetahui secara pasti alasan penolakan Kementerian Agama. “Mungkin belum layak,” kata Sukirno.

    Pihak Batavia Airlines mengaku telah menyerahkan dokumen secara lengkap kepada Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan. Berdasarkan keputusan ini, Kementerian Agama berarti hanya mengizinkan Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines untuk mengangkut jemaah haji.

    Sebelumnya, Kementerian Agama menyatakan ada sejumlah 33 persyaratan yang ditentukan untuk sebuah maskapai agar dapat menjadi maskapai pengangkut jemaah haji. Kementerian Agama juga menyatakan bahwa pihak Batavia Airlines baru dapat memenuhi 25 persyaratan dari 33 persyaratan yang harus dilengkapi.

    FRANSISCO ROSARIANS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.