TEMPO.CO, Jakarta - Agenda Presiden Jokowi hari ini, Kamis, 29 Agustus 2024, meresmikan sejumlah proyek infrastruktur jalan, jembatan hingga pelayanan kesehatan di Jawa Barat, ketika ribuan pengemudi ojol dan kurir online berencana menggelar demo di depan Istana Merdeka.
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana melanjutkan kegiatan kunjungan kerja hari kedua pada Kamis dengan bertolak menuju Provinsi Jawa Barat dari Pangkalan TNI AU Adi Sutjipto, Yogyakarta dengan menggunakan Pesawat RJ-85 sekitar pukul 07.40 WIB.
Setibanya di Bandar Udara Wiriadinata, Kota Tasikmalaya, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Banjar dengan menggunakan mobil. Di Kota Banjar, Presiden diagendakan untuk meresmikan sejumlah infrastruktur.
"Presiden akan meresmikan penggantian Jembatan Callender Hamilton (CH), Jembatan Ciloseh hingga pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provisi Jawa Barat. Peresmian tersebut dipusatkan di Jembatan Citanduy, Kota Banjar," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.
Selanjutnya, Presiden dan rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tasikmalaya. Di sana, Presiden akan meresmikan Bendungan Leuwikeris serta modernisasi dan rehabilitasi Daerah Irigasi Manganti Kabupaten Tasikmalaya.
"Presiden kemudian diagendakan untuk menuju Kota Bandung dengan menggunakan Pesawat RJ-85 melalui Bandara Wiriadinata, Kota Tasikmalaya. Di Kota Bandung, Presiden akan melakukan peresmian Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sebelum bertolak kembali ke Jakarta," ucap Yusuf .
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kota Tasikmalaya, yaitu Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana serta Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto.
Asosiasi Pengemudi: Jangan Pesan Ojol di Sekitar Istana
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Garda Indonesia Igun Wicaksono mengimbau pengguna ojek online (ojol) untuk menghindari kawasan sekitar Medan Merdeka Jakarta Pusat terkait aksi ojol dan kurir se-Jabodetabek yang akan digelar Kamis siang ini.
"Pelaksanaan aksi sekitar jam 12.00 WIB hingga selesai atau jam 17.00 WIB, mohon para pengguna layanan ojol dan kurir sekitar lokasi aksi di daerah Jalan Medan Merdeka dan sekitarnya sementara tidak lakukan pemesanan dahulu," katanya dihubungi di Jakarta, Kamis.
Igun mengatakan imbauan itu disampaikan guna menghindari hal yang tidak diinginkan, baik bagi pengemudi maupun pelanggan.
Ia menambahkan, aksi yang akan dilakukan di tiga titik yaitu Istana Merdeka, kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan, kemungkinan akan membuat pengguna layanan kesulitan melakukan pesanan (order). Terlebih saat aksi dimulai Kamis siang di Istana Merdeka.
Oleh karena itu, Igun mengimbau para pengguna layanan untuk melakukan pemesanan dua jam sebelum aksi atau maksimal pukul 10.00 WIB.
"Mohon apabila ingin ada pesanan menggunakan jasa ojol agar dilakukan dua jam sebelum aksi yaitu maksimal jam 10.00 WIB," katanya.
Adapun lokasi aksi lain di sekitaran Jakarta, pemesanan layanan diprediksi bisa tetap berjalan normal seperti biasa.
Komunitas ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek akan menggelar aksi dengan rute aksi Istana Merdeka, kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis (29/8).
Aksi akan diikuti sekitar 500-1.000 pengemudi ojol dari berbagai komunitas di Jabodetabek. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kesejahteraan nasib para pengemudi ojol yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi sekaligus meminta pemerintah memberikan perhatian kepada pengemudi ojol dan kurir. Pasalnya, para mitra perusahaan aplikasi transportasi online itu saat ini masih berstatus ilegal tanpa adanya legal standing berupa Undang-Undang.
Pengemudi ojol menilai dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol, maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah.
Pilihan editor: Kepala Pusat Studi Agraria IPB Dorong BPN Kabupaten Bogor Tak Berikan HGU ke PT Hevea Indonesia
