TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengungkapkan 20 persen industri kecil dan menengah (IKM) anggotanya kini telah gulung tikar. Hal ini disebabkan mereka masih kesulitan mendapatkan pesanan meski pemerintah telah berupaya memberantas impor ilegal. “Belum ada kenaikan (setelah pemberantasan impor ilegal), malah ada yang 20 persen udah pada tutup,” kata Nandi saat dihubungi Tempo, Senin, 26 Agustus 2024.
Penutupan usaha ini melanjutkan tren senjakala industri tekstil dan produk tekstil yng telah terjadi beberapa waktu belakangan. Nandi mengatakan, sebelumnya 70 persen pelaku usaha anggota IPKB telah mengurangu produksi imbas kebijakan relaksasi impor. Asosiasi itu sendiri beranggotakan sekitar 600 pelaku usaha.
Nandi menuturkan, IKM yang paling utama menutup usahanya adalah industri ritel. Hal ini disebabkan nasib mereka tak kunjung membaik seiring upaya pemerintah memberantas impor ilegal. Yang masih berjalan, kata dia, sejumlah 30 persen adalan industri yang mengerjakan pesanan seragam.
Akibat penutupan itu, kini jumlah para pekerja yang dirumahkan bertambah. Di dunia konveksi, kata Nandi, tak ada PHK, yang ada dirumahkan. Menurut dia, setiap usaha yang tutup itu rata-rata beranggotakan 60 sampai dengan 80 pekerja. “Teman-teman untuk dapat order masih tetap sulit,” kata dia.
Sejak dibentuk satu bulan silam, Satgas telah tiga kali mengadakan ekspose. Satgas pertama kali mengekspose temuan barang impor ilegal di Cengkareng, Jakarta Utara. Ekspose kedua dilakukan di Tempat Penimbunan Pabean Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ketiga kalinya, Satgas memusnahkan temuan barang impor ilegal di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya mengumpamakan impor ilegal yang masuk dalam underground economy atau ekonomi bawah tanah seperti kuman. Musababnya, setelah Satgas Impor Ilegal memberantasnya, ekonomi bawah tanah itu justru menjadi semakin kuat. “Selesai Satgas tambah kuat dia, tambah canggih. Bukan hilang. Dimatikan tambah kuat lagi,” kata Zulhas saat membuka Forum Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan Pusat dan Daerah di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2024.
Zulhas menjelaskan, modus importasi ilegal terus berkembang menjadi semakin canggih. Dia mencontohkan ketika gerai-gerai tutup akibat penindakan Satgas, para importir ilegal membuka gerai secara online. Barang-barang impor ilegal itu mereka simpan di dalam warehouse. Namun, warehouse itu beroperasi tanpa membayar pajak.
Menurut Zulhas, mereka bermarkas di sejumlah pertokoan besar, seperti di Tanah Abang dan Mangga Dua. Dia mengatakan peningkatan kapasitas penting untuk memberantas modus-modus importasi ilegal yang terus berkembang ini. “Sambil kita membenahi sistemnya. Diperbaiki, dibenahi, tetapi ada penegak hukum yang tegas,” kata Zulhas.
Untuk menyelidiki hal yang sebetulnya terjadi, Zulhas menyatakan pihaknya tengah mengkaji perkembangan modus impor ilegal ini melalui riset. Dalam pekerjaan itu, dia menggandeng para akademisi dari Universitas Indonesia. Setelah riset itu selesai, dia berharap ada terobosan untuk menertibkan underground economy.
Pilihan editor: Penjelasan Lengkap Bos Vale soal Tuduhan Praktik Dirty Nickel di RI
