TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 68 triliun pada APBN 2025. Menurut dia, anggaran yang ada saat ini tidak cukup untuk mencapai swasembada pangan seperti yang diimpikan presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Kalau mau swasembada, tambah Rp 68 triliun, kalau enggak, tidak mungkin (tercapai). Itu namanya direncanakan untuk impor," kata Amran ditemui usai rapat di gedung DPR, Senin, 26 Agustus 2024.
Menteri Pertanian mengatakan anggaran tersebut bakal digunakan untuk mencetak sawah baru 1 juta hektare. Anggaran yang ada saat ini dianggap masih terbatas untuk mewujudkan peningkatan produksi pangan pada 2025.
"Kegunaaannya untuk support, cetak sawah, irigasi, alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) dan benih padi, ini semua harus kita persiapkan dari sekarang," ujarnya.
Adapun pagu anggaran Kementerian Pertanian untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp 7,91 triliun. Angka ini jauh jika dibanding total anggaran ketahanan pangan yang disebutkan Presiden Joko Widodo dalam pembacaan nota keuangan RAPBN 2024.
Untuk total anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 124,4 triliun akan diarahkan guna mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan distribusi hasil pertanian serta meningkatkan akses pembiayaan bagi para petani.
Amran mengatakan jumlah anggaran tambahan yang diajukan Kementeriannya perlu untuk mendukung dari sisi hulu, yakni infrastruktur dan cetak sawah baru. Ia mengklaim kementerian saat ini sudah berhasil pelan-pelan menaikkan produksi dari opetimalisasi lahan. "Sekarang sudah berjalan 40 ribu optimalisasi lahan, kami kejar 100 ribu sampai akhir tahun, itu sudah 1 per 10 (dari 1 juta)."
Tahun depan pemerintah juga menargetkan produksi 32 juta ton beras. Produksi musim kering pada Agustus, September dan Oktober menurut dia naik. Ada peningkatan hingga 1 juta ton beras yang diklaim Amran berhasil hanya dengan refocusing anggaran, sehingga penambahan tentunya diharapkan akan membantu mencapai target tersebut.
Dana tambahan itu diperlukan untuk antisipasi kekeringan dan kekurangan beras akibat perubahan iklim dan beberapa negara yang mulai menyetop ekspornya. Sekaligus pula menjamin ketersediaan bagi program makan bergizi yang dicanangkan jadi salah satu prioritas di era Prabowo.
Terkait makan bergizi, Mentan mengatakan bakal mendukung dari sektor pertanian. Sementara itu, pemerintah juga menurut dia akan mengoptimalkan produksi peternakan seperti ketersediaan kambing, ayam dan sapi, namun pada penerapannya bakal melibatkan pengusaha. "Kalau untuk sektor pertanian, anggarannya dari APBN," kata dia.
Pilihan Editor: Zulhas Sebut Swasembada Beras dan Gula di Jawa Mustahil: Cuma Bisa di Kalimantan dan Papua
