TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengambil utang baru sebesar Rp 775,9 triliun pada tahun 2025. Rencana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias RAPBN 2025.
Pembiayaan utang ini sebagian besar akan dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 642,6 triliun, sementara sisanya sebesar Rp 133,3 triliun berasal dari pinjaman neto, yang terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 128,1 triliun.
Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa utang ini akan digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBN.
Jumlah total pembiayaan utang pada tahun depan meningkat sebesar Rp 222,8 triliun dibandingkan dengan perkiraan pembiayaan utang tahun ini sebesar Rp 553,1 triliun. Peningkatan ini diperlukan untuk menutupi defisit APBN 2025 yang diperkirakan mencapai Rp 616,2 triliun atau sekitar 2,53% dari produk domestik bruto (PDB).
"Di samping untuk memenuhi pembiayaan APBN, pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," bunyi Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.
Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada 2025 ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 13,4%. Pembayaran ini terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp 497,62 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp 55,23 triliun.
Perhitungan pembayaran bunga utang ini didasarkan pada beberapa asumsi, termasuk nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan euro, serta tingkat bunga SBN tenor 10 tahun, referensi suku bunga pinjaman, diskon penerbitan SBN, dan perkiraan biaya pengadaan utang baru.
Perhitungan ini mencakup pembayaran bunga atas utang yang telah ada dari tahun-tahun sebelumnya, rencana pembiayaan utang untuk 2024 dan 2025, serta program pengelolaan portofolio utang yang direncanakan.
"Perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun anggaran 2025 secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas outstanding utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya; rencana pembiayaan utang tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025; dan rencana program pengelolaan portofolio utang (liabilities management)," bebernya.
Pinjaman baru tersebut akan terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 128,1 triliun. Sebagai perbandingan, menurut perkiraan untuk tahun 2024, pinjaman dalam negeri diproyeksikan sebesar Rp 20,1 triliun, sementara pinjaman luar negeri diperkirakan mencapai Rp 81,2 triliun.
Selain itu, menurut perhitungan Kementerian Keuangan hingga akhir Mei lalu, pemerintah memiliki utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2025 sebesar Rp 800,33 triliun. Kemudian pada 2026, utang yang jatuh tempo diperkirakan mencapai Rp 803,19 triliun.
Pada 2027, jumlah utang yang jatuh tempo diperkirakan sebesar Rp 802,61 triliun, dan pada 2028, jumlah ini diprediksi akan turun menjadi Rp 719,81 triliun. Menjelang akhir masa jabatan Prabowo-Gibran pada tahun 2029, utang jatuh tempo diperkirakan mencapai Rp 622,3 triliun.
Secara keseluruhan, total utang yang akan jatuh tempo selama masa jabatan Prabowo-Gibran diperkirakan mencapai Rp 3.748,24 triliun, yang setara dengan sekitar 44% dari total utang pemerintah per akhir Mei yang tercatat sebesar Rp 8.338,43 triliun.
KEMENKEU
Pilihan editor: Badan Gizi Nasional Kelola Rp 71 Triliun dari APBN untuk Program Makan Bergizi Gratis, Ini Rinciannya
