Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penerimaan Pajak Merosot 5,8 Persen, Sektor Manufaktur dan Pertambangan Tumbuh Negatif

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  menyampaikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa 13 Agustus 2024. Menteri Keuangan mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Juli 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa 13 Agustus 2024. Menteri Keuangan mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Juli 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan penerimaan pajak RI hingga Juli telah mencapai Rp 1.045,3 triliun atau 52,6 persen dari target APBN. Angka ini menurun 5,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Bendahara negara memaparkan secara sektoral penerimaan dari beberapa industri tumbuh positif. Namun pajak dari industri pengolahan atau manufaktur dan pertambangan masih negatif. Industri pengolahan, Ia menambahkan, kontribusinya paling besar bagi pajak yaitu 25,3 persen, saat ini sudah terkumpul Rp 252 triliun. 

“Secara neto negatifnya 13,8 persen secara bruto (negatif) 1,7 persen,” kata dia dalam konfrensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian, Selasa 13 Agustus 2024 . 

Industri manufaktur dalam negeri menurut Sri Mulyani masih berjuang. Kontribusinya besar dengan banyak varian industri seperti, tekstil, alas kaki, mesin, kelapa sawit, logam dan pupuk. “Beberapa industri seperti kimia dan farmasi masih cukup baik, tapi belum bisa meng-offset beberapa yang buruk tadi,” kata dia.

Sektor lain penyumbang anjloknya penerimaan adalah industri pertambangan. Pajak dari pertambangan hingga Juli mencapai Rp 57,59 triliun. Secara bruto turun 53,9 persen dan secara neto merosot 38,1 persen. 

Penyebabnya adalah penurunan harga-harga komoditas. Menteri Keuangan mengatakan harga sawit mentah atau crude palm oil (CPO) anjlok hingga 30 persen secara tahunan atau year year (yoy). Kontribusi komoditas ini cukup besar bagi penerimaan. Kontraksi juga terjadi pada komoditas mineral lain seperti nikel dan batu bara. “Ini karena permintaan EV (kendaraan listrik) dan batrai memang sekarang sedang stagnan di RRT dan destinasi ekspor dia baik di eropa maupun AS,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Secara keseluruhan, penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) non migas mencapai Rp 593,76 triliun atau turun 3,04 persen. Hal ini sesuai dengan kontraksi harga komoditas yang menyebabkan turunnya kinerja perusahaan. Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan penurunan saat ini mulai melandai.

Sementara pajak pertambahan nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM, hingga Juli nilainya telah mencapai Rp 402,16 triliun, tumbuh 7,34 persen. Pajak bumi dan bangunan atau PBB dan pajak lainnya Rp 10,67 triliun, naik 4,14 persen. Perimaan dari dari PPh Migas Rp 39,32 triliun atau merosot 13,21 persen. Hal ini sejalan dengan penurunan lifting minyak bumi. 

Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak memang mengalami naik turun sesuai siklus bisnis dan ekonomi. Hal ini akan terus dipantau. “Sehingga kita dapat merespons policy, basisnya data dan bisa fokus pada bagian yang kita bisa perbaiki,” ujarnya.

Pilihan editor: Bank BTPN Gandeng Syailendra Capital Jadi Manajer Investasi Lewat Aplikasi Jenius

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Buku Biografi Sri Mulyani Diluncurkan Menjelang Akhir Jabatan, Ini Alasannya

20 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat tiba di acara peluncuran buku Authorized Biography Sri Mulyani Indrawati berjudul NO LIMITS: Reformasi dengan Hati, di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jumat, 20 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Buku Biografi Sri Mulyani Diluncurkan Menjelang Akhir Jabatan, Ini Alasannya

Buku biografi Menteri Keuangan Sri Mulyani diluncurkan menjelang akhir jabatannya. Sebagai dokumentasi berbagai pemikiran mereformasi Kemenkeu.


Sri Mulyani Teken Instrumen Multilateral OECD untuk Hindari Penggerusan Basis Pajak

49 menit lalu

Sri Mulyani berbicara dalam Rapat Badan Anggaran terakhir dengan DPR, Selasa, 17 September 2024. Foto: Instagram/@smindrawati.
Sri Mulyani Teken Instrumen Multilateral OECD untuk Hindari Penggerusan Basis Pajak

Sri Mulyanimenandatangani instrumen multilateral Subject to Tax Rule (STTR) bersama Sekjen OECD guna menghindari penggerusan basis pajak.


PPN Tahun Depan Naik 12 Persen? Ketua Banggar DPR Sarankan Prabowo Membahasnya Lebih Dulu

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono saat melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Senin, 9 September 2024 lewat unggahan di Instagram (Sumber: IG @smindrawati).
PPN Tahun Depan Naik 12 Persen? Ketua Banggar DPR Sarankan Prabowo Membahasnya Lebih Dulu

PPN mulai 1 Januari 2015 naik 12 persen, sehingga Ketua Banggar DPR menyarankan pemerintahan Prabowo membahasnya karena pelemahan daya beli masyarakat


Menkeu Pangkas Tarif Ekspor Kelapa Sawit, Pengusaha Berharap Industri Bisa Bangkit

15 jam lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Menkeu Pangkas Tarif Ekspor Kelapa Sawit, Pengusaha Berharap Industri Bisa Bangkit

Gapki berharap ekspor kelapa sawit dan produk turunannya bisa segera naik setelah pemerintah memangkas pungutan ekspor.


Mumpung Pajak Gratis sampai Desember 2024 dan PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun Depan, Waktunya Beli Rumah?

16 jam lalu

Expo Investasi Properti 2024 di Hall Malang Town Square, Jawa Timur, Jumat (31/5/2024).  Antara Jatim/Ari Bowo Sucipto/mas.
Mumpung Pajak Gratis sampai Desember 2024 dan PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun Depan, Waktunya Beli Rumah?

Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai untuk pembelian rumah atau PPN DTP hingga 31 Desember 2024, sebelum PPN naik jadi 12 persen tahun depan


Jokowi Bongkar Penyebab Kebocoran Data NPWP: Karena Keteledoran Password

18 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi Bongkar Penyebab Kebocoran Data NPWP: Karena Keteledoran Password

Jokowi buka suara terkait penyebab kebocoran data NPWP. Sebut karena ada keteledoran password.


Terkini Bisnis: Kadin Munaslub Ungkit Penyelenggaraan Munas di Kendari, Jokowi Sebut Data NPWP Bocor karena Keteledoran

19 jam lalu

Kadin Indonesia kubu Anindya Bakrie melakukan konferensi pers ihwal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Ahad, 15 September 2024. Turut hadir Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Terkini Bisnis: Kadin Munaslub Ungkit Penyelenggaraan Munas di Kendari, Jokowi Sebut Data NPWP Bocor karena Keteledoran

Kadin Indonesia versi Munaslub mengungkit keterlibatan Presiden Jokowi dan BIN saat Munas Kadin 2021 silam.


Menkeu Pangkas Besaran Pungutan Ekspor Produk Sawit, Malaysia Ketar-ketir

21 jam lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Menkeu Pangkas Besaran Pungutan Ekspor Produk Sawit, Malaysia Ketar-ketir

Pemerintah Indonesia akan memangkas besaran pungutan ekspor produk sawit untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional.


Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengevaluasi

23 jam lalu

Presiden Jokowi pondok pesantren Gus Miftah di Sleman Yogyakarta di sela kunjungan kerja meresmikan tol Jogja-Solo, di Jawa Tengah Kamis 19 September 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengevaluasi

Tak tanggung-tanggung, di antara 6 juta data NPWP yang diretas, termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Sri Mulyani sampai Menko Airlangga.


The Fed Pangkas Suku Bunga, Sri Mulyani: Dampaknya Terhadap Ekonomi Diharapkan Positif

1 hari lalu

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat pada Kamis, 19 September 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
The Fed Pangkas Suku Bunga, Sri Mulyani: Dampaknya Terhadap Ekonomi Diharapkan Positif

Sri Mulyani menanggapi langkah bank sentral Amerika Serikat atau The Fed untuk memangkas suku bunga sebanyak 50 basis poin.