Sri Mulyani mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan sebesar Rp 84,2 triliun. Angka ini, kata dia, juga belum seluruhnya terserap.
Menkeu mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp 84,2 triliun, namun belum semuanya terserap.
“Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay. Ada perjanjian kontraknya per termin,” kata dia.
Sri Mulyani merincikan realisasi anggaran IKN ini untuk membangun gedung di kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko, dan kementerian lain, dan gedung Otorita IKN. Selain itu, anggaran ini juga untuk membangun tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.
Tak hanya itu, dia mengatakan Kementerian Keuangan juga memberikan anggaran untuk belanja VVIP, jalan tol IKN, dan jembatan IKN. “Jembatan IKN yang kemarin beberapa mulai berfungsi, tapi beberapa perlu disempurnakan. Kemudian fasilitas air. Akan ada 22 embung sebagai tampungan air dan akan dinaikkan menjadi 30, bahkan jadi 60,” kata dia.
Sementara itu, anggaran noninfrastruktur telah terealisasi Rp 2,2 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 3,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan menyiapkan pemindahan, promosi, dan sosialisasi IKN.
Pilihan Editor: IMF Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Stagnan 5,1 Persen, Prabowo Yakin Tumbuh 8 Persen
