TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti bidang politik The Indonesian Institute (TII) Center For Public Policy Research, Felia Primaresti, menyoroti langkah pemerintah yang menyewa seribu mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP) pada perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia mempertanyakan dua hal mengenai urgensi dari penyewaan tersebut.
"Ada beberapa poin yang sebenarnya perlu dijadikan perhatian kita bersama. Pertama, analisis kebutuhan apakah seribu mobil ini memang diperlukan?," kata Felia berdasarkan siaran pers yang diterima, Selasa, 6 Agustus 2024.
Perihal poin pertama, kata Felia, seribu mobil yang disewa tersebut kemungkinan akan menganggu mobilitas masyarakat umum. Seribu mobil ini juga akan menimbulkan polusi.
Ia merekomendasikan pilihan lain yang lebih baik daripada penyewaan tersebut. Pemerintah bisa menggunakan bus yang layak dan nyaman untuk para pejabat. Pilihan lain ialah setiap mobil dapat memuat dua hingga tiga orang pejabat.
Kedua, Felia mempertanyakan apakah proses pengadaan kendaraan sewaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. "Di sini peran pengawasan DPR, BPK, bahkan KPK juga harus didorong,” ujarnya.
Selain itu, Ia juga menyebut inkonsistensi pernyataan pemerintah mengenai IKN. “Kemarin Presiden Jokowi sendiri menyampaikan bahwa IKN belum siap dan pemerintah tidak akan buru-buru untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI di sana,".
Sebaiknya, Felia meneruskan, pemerintah jangan memaksakan keinginan untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI di IKN apabila infrastrukturnya belum siap. Pelaksanaan perayaaan tersebut hanya berujung pada pemborosan anggaran dan pencemaran lingkungan.
Ia mengatakan jika perayaan HUT Kemerdekaan RI tetap harus dirayakan di IKN, harus dipastikan penggunaan anggaran yang efisien. Proses pengadaan, termasuk sewa kendaraan, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta sesuai prioritas dan urgensi kebutuhan.
Selanjutnya: Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 tahun ini digelar di IKN dan Jakarta....
