TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan berkomentar mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025. Utamanya mengenai pertimbangan rasio utang di era Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya memberikan senyuman. "Kalau RAPBN nanti aja ya," katanya sambil menutup pintu mobilnya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2024.
Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelumnya disebut-sebut akan menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen. Asalkan pemerintahannya dapat meningkatkan pendapatan pajak. Hal ini dilaporkan Financial Times, 11 Juli 2024, mengutip adik sekaligus salah satu penasihat terdekatnya, Hashim Djojohadikusumo.
Utang pemerintah pada era Presiden Joko Widodo kembali melonjak hingga tembus Rp8.444,87 triliun per Juni 2024. mengacu APBN Kita edisi Juli 2024. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) otomatis mengalami kenaikan sepanjang semester I/2024 atau periode Januari hingga Juni 2024. Dari posisi akhir Desember 2023 sebesar 38,59 persen kini menjadi 39,13 persen.
Meski hampir menyentuh level 40 persen, Kementerian Keuangan mengatakan rasio utang tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Kemenkeu mencatat mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,85 persen.
Para ekonom telah memperingatkan bahwa rasio utang sebesar 50 persen akan mendorong defisit anggaran melampaui batas 3 persen. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto misalnya, mewanti-wanti defisit RAPBN harus diatur dalam level moderat. Eko menyarankan Prabowo harus tetap mengedepankan disiplin fiskal alih-alih melebarkan defisit ke atas 3 persen.
“Itu bisa membuat masalah baru, dan warisan utang dari Presiden Joko Widodo justru akan memburuk kalau tidak kita atasi dengan baik saat ini,” ucap Eko dikutip Tempo pada Jumat, 12 Juli 2024.
Ketua tim sinkronisasi Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, pemerintahan mendatang akan mempertahankan status quo pada rasio utang terhadap PDB. Dasco juga mengatakan pemerintahan baru akan menjaga defisit fiskal di bawah batas 3 persen PDB. “Kebijakan fiskal akan digunakan sebagai alat untuk mendongkrak investasi swasta,” kata Dasco kepada Reuters.
Pilihan Editor: Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN
