TEMPO.CO, Jakarta - Masuknya Burhanuddin Abdullah Harahap dan Andi Arief sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menambah daftar belasan orang dekat Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto yang mendapat jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau posisi strategis di pemerintahan. Burhanuddin ialah Dewan Pakar Tim Kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, sementara Andi merupakan Politikus Partai Demokrat yang juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, kumpulan partai politik pengusung Prabowo-Gibran.
Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengatakan pengangkatan kedua orang itu melanggar aturan. Herry berpendapat, pengangkatan politisi pengurus partai ini bertentangan dengan aturan main yang dibuat Menteri BUMN Erick Thohir yakni, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. “Menurut saya, pengangkatan Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief mengabaikan soal etis, bahkan cenderung nyerempet pelanggaran terhadap peraturan,” ujar dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.
Bersama Burhanuddin Abdullah, saat ini ada lima pengurus Partai Gerindra yang menjadi komisaris BUMN. Di antaranya ada Fauzi Baadila di PT Pos Indonesia (Persero), Fuad Bawazir di PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, Simon Aloysius Mantiri di PT Pertamina (Persero), dan Felicitas Tallulembang di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Fauzi merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Sementara Fuad, Simon, dan Felicitas menjabat anggota Dewan Pembina di partai berlambang kepala burung garuda itu. Seperti Burhanuddin, keanggotaan mereka disahkan Menkumham Yasonna Laoly melalui Keputusan Menkumham Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020.
Pertengahan Juli lalu, Presiden Joko Widodo melantik tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, tepatnya pada Kamis, 18 Juli 2024. Dua wakil menteri itu adalah keponakan dan mantan ajudan Prabowo, yaitu Thomas Djiwandono dan Sudaryono. Jokowi melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, sedangkan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian.
Sejumlah Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mendapat kue jabatan ini. Grace Natalie, misalnya, pada 10 Juni 2024 masuk jajaran komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID). Pengangkatan Grace ini tak lama setelah ia didapuk menjadi Staf Khusus Presiden.
Eks kader PSI sekaligus staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Tsamara Amany, juga menjadi komisaris independen Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sejak akhir 2023 lalu. Selain itu, ada juga Dini Shanti Purwono. Dini adalah politikus PSI yang ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN. Penunjukkan Dini terjadi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PGN untuk tahun buku 2020 yang digelar pada Senin, 3 Mei 2021.
Selain itu, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Condro Kirono juga diangkat sebagai Komisaris Independen Pertamina. Condro adalah purnawirawan Polri yang membantu Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
PT Pertamina (Persero) juga mengangkat Prabu Revolusi, salah satu anggota TKN Prabowo-Gibran sebagai Komisaris Independen di subholding-nya, PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI.
Tak hanya itu, istri Komandan TKN Pemilih Muda (TKN Fanta) Arief Rosyid Hasan, Siti Zahra Aghnia, juga diangkat sebagai Komisaris Independen di PT Pertamina Patra Niaga. TKN Fanta adalah salah satu tim kampanye Prabowo-Gibran yang bertugas untuk menggaet pemilih muda.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika angkat bicara ihwal maraknya kerabat Jokowi dan Prabowo yang diangkat menjadi komisaris BUMN. Menurut dia, komisaris hendaknya merupakan orang berkompeten yang diuji melalui proses seleksi.
Yeka menjelaskan, pengelolaan BUMN telah diatur melalui undang-undang. Dia meminta perseroan mengikuti regulasi itu dalam pengangkatan komisaris. “Harusnya yang jadi komisaris itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di sana,” ujar dia saat ditemui di kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2024.
Yeka kemudian mempertanyakan apakah penunjukan Grace dan Tsamara telah diuji melalui proses seleksi. Bila tidak diuji, kata dia, berarti ada regulasi pemilihan yang dilanggar. Namun bila ternyata telah diuji dan ternyata keduanya berkompeten, menurut dia tidak ada masalah. “Kita lihat saja nanti performance perseroannya apkah lebih baik atau lebih buruk. Kalau lebih buruk, berarti ini cerminan tata kelolanya yang tidak lebih baik,” kata dia.
Andika Dwi dan Han Revanda berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Tak Kunjung Usung Bakal Calon Gubernur di Pilkada, PDIP Sebut Prioritaskan Calon Bupati dan Wali Kota
