TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, menyambut baik rencana pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal. Dengan itu, dia menilai tak perlu lagi ada Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).
“Yang diperlukan bukan lagi naikin bea masuk, tapi yang lebih penting pengawasannya,” kata dia, ditemui di Balai Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024.
Budiansjah menuturkan, pemerintah telah memberlakukan safeguard sejak tiga tahun silam. Namun, menurut dia, tarif itu tak mampu membendung impor yang membanjiri pasar dalam negeri. Karena itu, dia menilai pengenaan bea masuk tak efektif. “Obatnya bukan itu. (Obatnya) ini satgas, asalkan konsisten dan benar,” kata Budiansjah.
Sebagai importir resmi, Budiansjah mengaku kesulitan memasukkan barang-barang dari luar negeri. Menurut dia, izin yang diberikan pemerintah selalu lebih kecil dari permintaan. Padahal, dia mengaku telah membayar pajak. “Artinya negara juga diuntungkan,” kata dia.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan impor ilegal. Kebijakan ini muncul setelah dia menerima kedatangan sejumlah asosiasi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.
Hippindo termasuk salah satu asosiasi yang menemui Zulhas untuk meminta pembentukan satgas. Selain Hippindo, ada antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Mereka menyampaikan masukan tentang maraknya impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Apindo menyambangi Kemendag pada pagi hari. Siangnya, giliran Hippindo yang menyampaikan keluhan mereka.
“Nanti mungkin kita akan bentuk satgas bersama asosiasi, kita ajak teman-teman DPR sama lembaga konsumen untuk lihat ke pasar,” ujar Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.
Pilihan Editor: Terpopuler: Alasan Prabowo Lanjutkan IKN, Dampak Penembakan Donald Trump pada Harga Emas
