TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto meyakini industri hulu migas belum menghadapi sunset alias belum redup. Meskipun, saat ini ada energi baru dan energi terbarukan sehingga kontribusi migas ke bauran energi nasional diperkirakan berkurang.
Dwi optimistis kebutuhan akan migas masih meningkat secara volume. “Migas masih sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk energi tapi untuk bahan baku industri petrokomia,” kata Dwi dalam dalam pidatonya di acara 22 Tahun Mengelola Hulu Migas yang disiarkan melalui kanal YouTube SKK Migas, Selasa, 16 Juli 2024.
Selain itu, menurut dia, produksi gas masih akan dominan di masa depan. “Ini mengingat gas merupakan sumber energi transisi yang penting menuju era energi baru dan terbarukan,” tutur Dwi Soetjipto. Karena itu, ia masih percaya diri akan kelanjutan industri hulu migas.
Dalam kesempatan ini, Dwi juga membeberkan kontribusi sektor industri hulu migas bagi negara selama dua puluh tahun terakhir. Ia berujar, hulu migas telah menyumbang Rp 5.045 triliun kepada negara dalam rentang dua dekade.
Adapun pada 2023, pihaknya mencatat kontribusi sektor hulu migas bagi penerimaan negara senilai Rp 219 triliun. Kemudian, sepanjang semester I atau Januari-Juni 2024, jumlah yang dicatat telah mencapai Rp 114 triliun. “Industri hulu migas terus menunjukkan peran strategis dengan kontribusi signifikan.”
Tak cuma itu, Dwi menyebut sektor industri hulu migas turut berkontribusi bagi terciptanya lapangan kerja untuk 150 ribu pekerja. Bagi sektor industri juga mencipatakan efek multiplier melalui penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), yakni Rp 76,5 triliun pada 2023 dan Rp 34,5 triliun pada semester I tahun ini. “Studi terbaru (studi dari Universitas Indonesia) menunjukkan bahwa setiap US$ 1 dari investasi di industri hulu migas menghasilkan nilai tambah hingga 5,4 kali,” kata dia.
Pilihan editor: Dua Dekade Berkontribusi Rp 5.000 Triliun untuk Negara, SKK Migas Sebut Hulu Migas Jadi Penyumbang Terbesar Setelah Pajak
