TEMPO.CO, Jakarta - Terkini Ekbis hingga Selasa siang, 10 Juli 2024 dimulai dari Presiden Jokowi mempertimbangkan menunda kepindahan ke IKN karena infrastruktur belum siap. Lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2023.
Setelah itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan memutuskan sikap soal izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah pada rapat pleno yang akan digelar Sabtu, 13 Juli 2024. PT Pos Indonesia (Persero) angkat bicara soal isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan seiring dengan program robotisasi yang tengah digencarkan perseroan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut energi nuklir masuk dalam rencana bauran energi terbarukan di Indonesia. Berikut ringkasan beritanya:
1. Jokowi Tunda Kepindahan, Upacara HUT Kemerdekaan RI Tetap di IKN?
Presiden Jokowi mempertimbangkan menunda kepindahan ke IKN karena infrastruktur belum siap, Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia siap digelar di sana pada 17 Agustus 2024. "Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
Menurut dia, air dan listrik belum sepenuhnya siap, sehingga lebih baik menunda rencana berkantor di sana yang semula akan dilakukan Juli 2024. Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, optimistis pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 bisa berjalan dengan baik. Lengkapnya baca di sini.
2. Pengamat: Opini WTP BPK Bukan Jaminan Pengelolaan Anggaran yang Bersih
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2023. Menurut pengajar Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Beni Kurnia Ilahi, opini WTP tersebut tidak menjamin kementerian atau lembaga bersih dalam hal pengelolaan keuangan negara.
BPK menggunakan empat indikator dalam memberikan opini WTP terhadap suatu laporan keuangan. Empat indikator tersebut yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Dalam praktiknya, menurut Beni, penilaian BPK atas laporan keuangan terkesan sebagai justifikasi pengelolaan keuangan negara. Beni menyebut opini WTP tidak jadi jaminan pengelolaan keuangan negara secara bersih sesuai indikator tersebut. Selengkapnya di sini.
3. PP Muhammadiyah akan Putuskan Sikap soal IUP Ormas Keagamaan Sabtu Pekan Ini
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan memutuskan sikap soal izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah pada rapat pleno yang akan digelar Sabtu, 13 Juli 2024. “Dijadwalkan tanggal 13 yang akan datang, jika tidak mundur,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Hikmah, Busyro Muqoddas, saat dihubungi Tempo pada Selasa, 9 Juli 2024.
Sampai saat ini, PP Muhammadiyah belum memutuskan sikap terhadap tawaran IUP dari pemerintah. Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ihsan Tanjung, mengatakan Muhammadiyah belum menentukan menerima atau menolak wilayah izin usaha pertambangan khusus itu.
“Tak ada kami menolak, belum pernah Muhammadiyah menolak. Karena kami belum menyatakan sikap apapun. Jadi kalau ada yang menolak itu personal bukan Muhammadiyah. Yang resmi dari Ketua Umum Muhammadiyah,” katanya usai diskusi di ruang rapat Komisi IX di Senayan, Rabu, 26 Juni 2024. Baca di sini.
4. PT Pos Indonesia Bantah PHK Karyawan karena Robotisasi, Begini Penjelasan Lengkapnya
PT Pos Indonesia (Persero) angkat bicara soal isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan seiring dengan program robotisasi yang tengah digencarkan perseroan.
"Pos Indonesia memastikan bahwa tidak ada hubungan antara digitalisasi yang dilakukan oleh Pos Indonesia dengan isu PHK di lingkup karyawan," ujar Corporate Secretary Pos Indonesia Tata Sugiarta, dalam keterangan tertulis pada Tempo, Senin malam, 8 Juli 2024.
Tata menjelaskan, robotisasi pada bagian logistik menggunakan mesin sortir robotic Radio Frequency Identification (RFID) untuk penyortiran barang diterapkan guna mempercepat transformasi digital perusahaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Untuk memperkuat bisnis dengan program transformasi digital, Pos Indonesia telah meluncurkan platform digital, antara lain PosAja!, Pospay dan GLID. Ketiganya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan Pos Indonesia," tulis Tata. Baca selengkapnya di sini.
5. Pemerintah Bakal Kembangkan Nuklir sebagai Energi Terbarukan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut energi nuklir masuk dalam rencana bauran energi terbarukan di Indonesia. Ia juga mengatakan nuklir tidak menjadi opsi terakhir. Sebab, energi ini tersedia dan berpotensi mempercepat capaian target Nationally Determined Contributions (NDC) atau target penurunan emisi gas rumah kaca.
"Tentu saja ada kajian-kajian teknisnya lagi. Harus secara teknis itu reliable, aman, dan kompetitif," ujar Arifin ketika ditemui usai rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 8 Juli 2024.
Nuklir juga sudah dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut nuklir tercantum dalam pasal 9. "Sudah masuk dalam perencanaan," kata dia.
Ihwal pemanfaatan nuklir, saat ini Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN. Indonesia mendapat pembiayaan perjanjian hibah sebesar USS 2,3 juta atau Rp 34 miliar untuk pengembangan program.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi mengatakan salah satu teknologi nuklir yang akan dimanfaatkan adalah reactor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR). Pengembangan pembiayaan akan dilaksanakan di Pantai Gasong, Provinsi Kalimantan Barat. "Kita perlu ada tambahan sumber energi yang bisa lebih cepat dan lebih tahan lama,” ujar Edi di Kantor Kemenko Perekonomian, kamis 30 Mei 2024. Baca di sini.
