TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin mengatakan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 menghambat layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
“Ya memang kan sumber pemasukannya dari situ, penerbitan SBU dan SKK sama sekali mati. Kerugiannya cukup besar,” katanya ditemui di Graha Gapensi, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juli 2024.
Andi mengatakan, sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024, tercatat ada 780 badan usaha yang tidak bisa diproses dalam penerbitan SBU dan SKK. Ia menyayangkan kelalaian pemerintah, sebab melumpuhkan operasional kerja Gapensi dan lembaga lainnya.
“Mudah-mudahan PDNS ini sudah bisa benar-benar pulih ya tanggal 24 (Juli) itu, semua sistem ini normal kembali. Bukan sekadar janji-janji,“ ujarnya.
Andi enggan menyebut besaran kerugian yang dialami Gapensi selama serangan siber ke server PDNS 2 berlangsung. Ia hanya mengatakan, agar kejadian itu tak terulang lagi. “Ini jadi pengalaman bagaimana membuat backup data. Hampir di semua penjuru sektor ini harus benar-benar membuat backup data, supaya ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Diketahui, serangan ransomware ke server PDNS 2 mengganggu berjalannya proses lelang proyek konstruksi Kementerian PUPR.
Namun PUPR memastikan memiliki backup data dengan menyimpan data di internal kementerian sebelum dioper ke PDNS. PUPR terus memastikan berasa besar dampak serangan ransomware terhadap keamanan data di internal kementerian mereka.
Pilihan Editor: KPK akan Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara
