TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan akan berunjuk rasa pada Rabu, 3 Juli 2024. Unjuk rasa ini merespons berbagai kasus terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh di sejumlah industri tekstil.
“Selain di industri tekstil, buruh di industri kurir dan logistik juga terancam PHK besar-besaran,” kata Said dalam keterangan tertulis, pada Selasa, 2 Juli 2025. Menurut dia, PHK ini dipicu dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan berisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu menyatakan, ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi di depan Istana Negara. Setelah itu demonstrasi buruh dilanjutkan ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada siang harinya.
Dia mengatakan, dalam unjuk rasa tersebut, buruh membawa tujuh tuntutan, yakni meminta supaya perusahaan tekstil berhenti PHK buruh, mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024, melindungi industri dalam negeri, khususnya industri tekstil, kurir, logistik, serta baja.
Berikutnya buruh akan mendesak pemerintah membatalkan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang membolehkan aplikator/platform online asing membuka usaha jasa kurir dan logistik. Mendesak agar stop persaingan tidak sehat usaha jasa kurir dan logistik asing yang dimiliki platform seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, dan lainnya dengan jasa kurir dalam negeri seperti J&T, Pos Indonesia, dan lainnya.
Meminta pemerintah mencegah ancaman PHK puluhan ribu buruh di industri kurir dan logistik. "Termasuk di Pos Indonesia," katanya. Selanjutnya mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memanggil Shopee, Blibli, Tokopedia, dan lainnya untuk melarang platform asing ikut bermain di usaha jasa kurir dan logistik.
Said mengatakan aksi yang membawa tujuh tuntutan buruh itu akan dimulai dengan titik kumpul di Patung Kuda Indosat pada pukul 09.30 WIB. Menurit dia, ribuan buruh dari Jabodetabek akan bergerak bersama-sama menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.
Pilihan Editor: 40 Organisasi Buruh Berdemo Desak Pemerintah Cabut PP Tapera
