TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan dilakukan secara bertahap bertahap. Ia menyebut, untuk tahap pertama, dimulai dari Rp 20 triliun.
Luhut mengungkapkan, program makan siang gratis tengah dibahas secara teknis bersama dengan tim Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meskipun, kata dia, banyak pihak yang khawatir bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mampu menanggung biaya program ini. Namun hal ini tidak masalah karena program makan siang gratis dilaksanakan secara bertahap.
"Orang takut nanti anggaran belanja kita tidak kuat, sebenarnya bertahap. Gak ada masalahnya. Mereka (tim) membuat skenario ekonomi," kata dia.
Bagaimana Hitungannya?
Berdasarkan skenario yang ada, Luhut bilang, Indonesia tetap bisa mengalokasikan anggaran sebesar Rp 612 triliun dengan defisit anggaran 2,5 persen. Dengan itu, pemerintah bisa membangun Jalan Tol Trans Sumatera, juga untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
"Dengan budget defisit 2,5 persen, kita bisa dapat Rp 612 triliun. Kita bisa menyelesaikan Tol Sumatera, bisa menyelesaikan makan bergizi, juga bisa meneruskan pembangunan di Ibu Kota. So, what's the problem? Kita exercise itu," ujarnya.
Luhut menerangkan program serupa telah berjalan di 93 negara. Maka dari itu, dia menyebut program yang diusung Prabowo-Gibran dengan anggaran jumbo ini bukanlah hal aneh.
"Saya kira sangat bagus. Banyak anak-anak kita yang tidak pernah makan daging atau telur, dengan program ini jadi dapat. Di situ barcode-nya, bisa tiap hari berganti. Misalnya today, your meal consists of eggs, rice, ini bahasa Inggris."
Untuk itu, dia meminta masyarakat agar tidak khawatir. "Menurut saya, kita tidak perlu khawatir. Asal kita kelola dengan baik, asal kita kurangi tadi kebocoran-kebocoran. Dengan digitalisasi, kita akan bisa kurangi secara signifikan, mengenai kebocoran tadi itu."
Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Disiapkan Rp 71 Triliun pada 2025
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan telah mengalokasikan anggaran untuk program makan siang gratis senilai Rp71 triliun untuk tahun 2025. Untuk sementara, anggaran tersebut masuk pos cadangan yang akan dikelola oleh bendahara umum negara (BUN).
Dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Senin, 24 Juni 2024, Sri Mulyani telah melakukan komunikasi dengan Tim Presiden Terpilih Prabowo Subianto, untuk memastikan program prioritasnya tercakup dalam Rancangan APBN 2025, termasuk program makan bergizi gratis.
Sri Mulyani belum memastikan badan dan Kementerian yang ditunjuk untuk mengelola anggaran tersebut. “Eksekusi alokasi anggaran nantinya akan ditetapkan oleh Prabowo dan timnya,” ujarnya dalam konfrensi pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin 24 Juni 2024.
Ia menerangkan anggaran untuk program makan siang gratis tersebut telah ditetapkan dalam postur anggaran tahun depan, namun belum ditetapkan pengelolanya karena masih dalam proses sinkronisasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 dan penyesuaian nota keuangan APBN tahun ini.
Penyusunan RUU akan selesai pada pertengahan Agustus dan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 16 Agustus 2024. Selama penyusunan pemerintah akan memantau dan terus berkoordinasi dengan presiden terpilih dan timnya yang menyusun program tersebut.
“Apakah sudah menetapkan dalam bentuk program mana eksekutornya siapa, kalau belum ya berarti dicadangkan dalam BUN,” ujar Sri Mulyani.
Ia mengatakan Rp 71 triliun yang telah ditetapkan dalam postur APBN 2025 sudah mencakup keseluruhan selama setahun program makan siang gratis akan berjalan. Ia memastikan tidak akan ada kelebihan anggaran.
KAKAK INDRA PURNAMA | ANNISA FEBIOLA | ILONA ESTHERINA | ANTARA
Pilihan editor: Luhut: Soal One China Policy hingga Komentar Tentang Anggaran Makan Siang Gratis
