Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menko Luhut Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Sudah Disiapkan untuk Tahap Awal, Hitungannya?

image-gnews
Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan dilakukan secara bertahap bertahap. Ia menyebut, untuk tahap pertama, dimulai dari Rp 20 triliun.

Luhut mengungkapkan, program makan siang gratis tengah dibahas secara teknis bersama dengan tim Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meskipun, kata dia, banyak pihak yang khawatir bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mampu menanggung biaya program ini. Namun hal ini tidak masalah karena program makan siang gratis dilaksanakan secara bertahap.

"Orang takut nanti anggaran belanja kita tidak kuat, sebenarnya bertahap. Gak ada masalahnya. Mereka (tim) membuat skenario ekonomi," kata dia. 

Bagaimana Hitungannya?

Berdasarkan skenario yang ada, Luhut bilang, Indonesia tetap bisa mengalokasikan anggaran sebesar Rp 612 triliun dengan defisit anggaran 2,5 persen. Dengan itu, pemerintah bisa membangun Jalan Tol Trans Sumatera, juga untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Dengan budget defisit 2,5 persen, kita bisa dapat Rp 612 triliun. Kita bisa menyelesaikan Tol Sumatera, bisa menyelesaikan makan bergizi, juga bisa meneruskan pembangunan di Ibu Kota. So, what's the problem? Kita exercise itu," ujarnya.

Luhut menerangkan program serupa telah berjalan di 93 negara. Maka dari itu, dia menyebut program yang diusung Prabowo-Gibran dengan anggaran jumbo ini bukanlah hal aneh.

"Saya kira sangat bagus. Banyak anak-anak kita yang tidak pernah makan daging atau telur, dengan program ini jadi dapat. Di situ barcode-nya, bisa tiap hari berganti. Misalnya today, your meal consists of eggs, rice, ini bahasa Inggris." 

Untuk itu, dia meminta masyarakat agar tidak khawatir. "Menurut saya, kita tidak perlu khawatir. Asal kita kelola dengan baik, asal kita kurangi tadi kebocoran-kebocoran. Dengan digitalisasi, kita akan bisa kurangi secara signifikan, mengenai kebocoran tadi itu."

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Disiapkan Rp 71 Triliun pada 2025

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan telah mengalokasikan anggaran untuk program makan siang gratis senilai Rp71 triliun untuk tahun 2025. Untuk sementara, anggaran tersebut masuk pos cadangan yang akan dikelola oleh bendahara umum negara (BUN).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Senin, 24 Juni 2024, Sri Mulyani telah melakukan komunikasi dengan Tim Presiden Terpilih Prabowo Subianto, untuk memastikan program prioritasnya tercakup dalam Rancangan APBN 2025, termasuk program makan bergizi gratis. 

Sri Mulyani belum memastikan badan dan Kementerian yang ditunjuk untuk mengelola anggaran tersebut. “Eksekusi alokasi anggaran nantinya akan ditetapkan oleh Prabowo dan timnya,” ujarnya dalam konfrensi pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin 24 Juni 2024.

Ia menerangkan anggaran untuk program makan siang gratis tersebut telah ditetapkan dalam postur anggaran tahun depan, namun belum ditetapkan pengelolanya karena masih dalam proses sinkronisasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 dan penyesuaian nota keuangan APBN tahun ini.

Penyusunan RUU akan selesai pada pertengahan Agustus dan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 16 Agustus 2024. Selama penyusunan pemerintah akan memantau dan terus berkoordinasi dengan presiden terpilih dan timnya yang menyusun program tersebut.

“Apakah sudah menetapkan dalam bentuk program mana eksekutornya siapa, kalau belum ya berarti dicadangkan dalam BUN,” ujar Sri Mulyani.

Ia mengatakan Rp 71 triliun yang telah ditetapkan dalam postur APBN 2025 sudah mencakup keseluruhan selama setahun program makan siang gratis akan berjalan. Ia memastikan tidak akan ada kelebihan anggaran.

KAKAK INDRA PURNAMA | ANNISA FEBIOLA | ILONA ESTHERINA | ANTARA
Pilihan editor: Luhut: Soal One China Policy hingga Komentar Tentang Anggaran Makan Siang Gratis

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi: Ini 3 Perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92

1 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi: Ini 3 Perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92

PT Pertamina bakal mengganti bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dengan Pertamax Green 92. Inikah jalan tak langsung pembatasan BBM bersubsidi?


Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

1 hari lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

Para menteri Kabinet Presiden Jokowi tidak satu suara tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024


Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

2 hari lalu

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 24 Juli 2023. Pemeriksaan Airlangga terkait dengan penggalian informasi lebih lanjut pascapenetapan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka korporasi perkara dugaan korupsi minyak goreng pada 15 Juni 2023 lalu. TEMPO/Subekti.
Menko Perekonomian Bantah Sinyal Pembatasan BBM Bersubsidi dari Luhut, Ini Profil Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah sinyal yang diberikan Luhut soal adanya pembatasan BBM bersubsidi dalam waktu dekat.


Prabowo Berpotensi Tambah Kementerian, Ganjar Pranowo Singgung Politik Akomodasi Koalisi Gemuk

2 hari lalu

Prabowo Berpotensi Tambah Kementerian, Ganjar Pranowo Singgung Politik Akomodasi Koalisi Gemuk

Ganjar Pranowo menilai wacana revisi UU Kementerian tidak bisa dilepaskan dari adanya koalisi gemuk dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.


Saling Silang Menko Kabinet Jokowi Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Apa Kata Luhut dan Airlangga Hartarto?

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo berjalan didampingi Menko Perekonmian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) dan Ketua KADIN yang juga ketua ASEAN Business Advisory Council (ABAC) Arsjad Rasjid saat acara pembukaan ASEAN Business Investment Summit (ABIS) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 1 September 2023. ABIS 2023 mengangkat tema ASEAN Centralilty: Inovating Toward Greater Inclusivity. ANTARA FOTO/Media Center KTT ASEAN 2023/Akbar Nugroho Gumay
Saling Silang Menko Kabinet Jokowi Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Apa Kata Luhut dan Airlangga Hartarto?

Dua pernyataan Menko kabinet Jokowi yang saling bertolak belakang soal pembatasan BBM mulai 17 Agustus. Apa kata Airlangga dan Luhut?


Serba-serbi BBM Bersubsidi dan Aturannya

2 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Serba-serbi BBM Bersubsidi dan Aturannya

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Luhut menyatakan pemerintah akan memulai pembatasan BBM bersubsidi ini 17 Agustus 2024.


Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

2 hari lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. ReforMiner Institute mencatat pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan harga minyak Indonesia (ICP) berpotensi memberi dampak negatif terhadap kondisi fiskal Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

Daftar mobil dan motor yang terancam tak bisa isi pertalite karena pembatasan BBM bersubsidi


Skema Pembatasan BBM Bersubsidi: Mulai dari RFID Hingga XStar

2 hari lalu

Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
Skema Pembatasan BBM Bersubsidi: Mulai dari RFID Hingga XStar

Inilah kronologi perjalanan pembatasan BBM bersubsidi mulai dari RFID, MyPertamina, hingga XStar.


Pengamat Sarankan Prabowo-Gibran Tak Eksekusi Pembentukkan Badan Penerimaan Negara

2 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Pengamat Sarankan Prabowo-Gibran Tak Eksekusi Pembentukkan Badan Penerimaan Negara

Ekonom menyarankan pemerintahan baru Prabowo-Gibran undur pembentukkan Badan Penerimaan Negara (BPN) hingga terciptanya stabilitas ekonomi dan politik


Fakta-fakta Sinyal Luhut Mau Batasi BBM Subsidi Mulai 17 Agustus

2 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Fakta-fakta Sinyal Luhut Mau Batasi BBM Subsidi Mulai 17 Agustus

Menurut Luhut pemborosan anggaran mesti disetop karena pemerintah harus menjaga stabilitas dan keseimbangan anggaran negara.