Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MAI: Ada Potensi Besar dari Pengembangan Tambak Udang, Asal Tak Diganggu Narasi LSM

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Komisi IV DPR RI melakukan audiensi dengan Ketua Perwakilan Tambak Udang/Paguyuban Petambak Mulyo Karimunjawa, Ketua Umum Shrimp Club Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia, Ketua Umum Forum Udang Indonesia, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI  pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN
Komisi IV DPR RI melakukan audiensi dengan Ketua Perwakilan Tambak Udang/Paguyuban Petambak Mulyo Karimunjawa, Ketua Umum Shrimp Club Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia, Ketua Umum Forum Udang Indonesia, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Rokhmin Dahuri mengatakan, tahun ini, produksi udang di Indonesia hanya 550 ribu ton saja. Angka tesebut menurut Rokhmin menempatkan Indonesia di posisi kelima produsen udang budidaya terbesar di dunia.

Hal tersebut jadi ironi, lantaran menurutnya, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua dunia setelah Kanada. Sehingga, seharusnya Indonesia memiliki potensi menjadi produsen udah nomor satu di dunia. “Ekuador yang (garis pantainya) hanya 2 ribuan km, produksinya terbesar di dunia 1 juta ton. Kita hanya ranking lima,” katanya di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, pada Senin, 24 Juni 2024.

Menurut Rokhmin, jika pemerintah bisa lebih serius mengoptimalkan potensi dari budidaya udang, Indonesia bisa mengatasi pengangguran, kemiskinan, gizi buruk. Rokhmin mengklaim, satu optimalisasi dari komoditas udang ini menurutnya bisa menyumbang sekitar dua persen terhadap pendapatan negara tiap tahunnya.

Rokhmin menghitung potensinya dari kisaran area yang bisa dijadikan kawasan budidaya udang. Indonesia memiliki sekitar tiga juta hektar lahan pesisir yang cocok untuk dijadikan tambak udang. Jika pemerintah bisa membuat 500 ribu tambak baru, dan 100 ribu tambak baru tiap tahunnya, dia mengklaim, dalam satu tahun, komoditas tersebut  bisa menyumbang dua persen ekonomi per tahun. “Ini potensi, Pak. Ya,” katanya.

Jika langkah tersebut dilakukan, menurutnya tak menutup kemungkinan, janji kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyebut ekonomi Indonesia bakal naik delapan persen itu lebih mudah terwujud. “Juragan udang ini, si bongkok ini, bisa menyumbangkan dua persen ekonomi per tahun,” katanya. Namun menurutnya, hal tersebut bisa terwujud, asal tidak diganggu narasi sejumlah LSM seperti Greenpeace. “Yang seolah-olah kita mencemari,” ucapnya.

Sebelumnya, seorang aktivis lingkungan, Daniel Frits Maurits Tangkilisan mengunggah video berdurasi 6:03 menit di akun Facebook-nya pada 12 November 2022. Video tersebut memperlihatkan kondisi pesisir Karimunjawa yang diduga terdampak limbah tambak udang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah akun kemudian mengomentari unggahan itu, baik pro maupun kontra. Daniel membalas salah satu komentar dengan kalimat, "Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan." Pernyataan Daniel Frits tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Jepara bernomor laporan LP/B/17/II/SPKT/POLRES JEPARA/POLDA JATENG tertanggal 8 Februari 2023. Dia dilaporkan memakai pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Daniel ditetapkan tersangka pada 31 Mei 2023.

Sebanyak 30 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Masyarakat Menolak Kriminalisasi Aktivis Lingkungan dan Perlindungan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional Karimunjawa dari Tambak Udang Ilegal menyampaikan dukungan kepada Daniel Frits Maurits Tangkilisan. Mereka yang tergabung dalam koalisi tersebut, antara lain Safenet, Greenpeace Indonesia, YLBHI-LBH Semarang, Institute for Criminal Justice Reform, Walhi Jawa Tengah, Kontras, dan Save Karimunjawa.

Pilihan editor: Budidaya Udang Masih Mandek, Pemerintah Harus Permudah Izin Tambak

MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Paparkan Hasil Kajian Dampak Tambang untuk Pendidikan, Greenpeace Harapkan Ini dari Prabowo

2 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Paparkan Hasil Kajian Dampak Tambang untuk Pendidikan, Greenpeace Harapkan Ini dari Prabowo

Greenpeace Indonesia bersama lembaga riset Celios meluncurkan hasil kajian dampak industri tambang terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.


Utilitas Eksportir Udang Susut di Bawah 60 Persen: Ini Penyebabnya

2 hari lalu

Ketua Forum Udang Indonesia (FUI), Budhi Wibowo, usai menghadiri audiensi dengan Komisi IV DPR RI. Audiensi tersebut membahas prospek pertambakan udang dan persoalan tambak udang di Karimunjawa, Jawa Tengah, Senin 24 Juni 2024. TEMPO/Nandito Putra
Utilitas Eksportir Udang Susut di Bawah 60 Persen: Ini Penyebabnya

Ketua Umum Forum Udang Indonesia Budhi Wibowo mengatakan sudah dua tahun terakhir kondisi eksportir udang di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.


Petani Kecil Dibuatkan Panduan Bebas Deforestasi untuk Tembus Pasar Global

3 hari lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Petani Kecil Dibuatkan Panduan Bebas Deforestasi untuk Tembus Pasar Global

Panduan dibuat Greenpeace dkk. Telah lewati serangkaian uji coba lapangan bersama petani kecil di Kalimantan Barat selama 4 tahun.


Terkini Ekbis: Banjir Lagi di Kawasan IKN, Tim Prabowo Jamin Tidak Akan Naikkan Rasio Utang hingga Anggaran Makan Bergizi Gratis Masuk Pos Cadangan

3 hari lalu

Banjir merendam Kampung Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 24 Juni 2024. (Foto: Istimewa)
Terkini Ekbis: Banjir Lagi di Kawasan IKN, Tim Prabowo Jamin Tidak Akan Naikkan Rasio Utang hingga Anggaran Makan Bergizi Gratis Masuk Pos Cadangan

Terkini berita Ekonomi dan Bisnis hingga Senin malam, 24 Juni 2024 dimulai dari banjir kembali muncul di kawasan Ibu Kota Nusantara pada Ahad malam


Tiga Juta Hektar Lahan Pesisir Indonesia Potensial Dijadikan Tambak Udang

3 hari lalu

Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah. (ANTARA/HO-Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Tiga Juta Hektar Lahan Pesisir Indonesia Potensial Dijadikan Tambak Udang

Tiga juta hektar wilayah pesisir di Indonesia potensial untuk dibuka jadi tambak udang.


Budidaya Udang Masih Mandek, Pemerintah Harus Permudah Izin Tambak

4 hari lalu

Foto udara tambak udang vaname intensif di sekitar area hutan mangrove tepi pantai Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Senin, 18 September 2023. Menurut data yang dihimpun komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa sebanyak 33 titik tambak udang intensif tak berizin di wilayah Karimunjawa telah merusak ekosistem lingkungan hidup, mengganggu sektor ekonomi masyarakat nelayan, petani rumput laut serta pariwisata akibat pencemaran sisa limbah dan deforestasi. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Budidaya Udang Masih Mandek, Pemerintah Harus Permudah Izin Tambak

Sejumlah asosiasi petambak udang menilai potensi hasil udang Indonesia masih tertinggal jauh. Pemerintah diminta mempermudah izin tambak udang


Puluhan Negara Anggota PBB Tuntut Pembebasan Staf dari Tahanan Houthi Yaman

14 hari lalu

Anggota militan Houthi membawa roket saat parade solidaritas Palestina di Sanaa, Yaman 29 Januari , 2024. Militan Houthi melakukan serangan ke kapal-kapal koalisi Israel di Laut Merah dan Teluk Aden sebagai dukungannya ke Palestina. REUTERS/Khaled Abdullah
Puluhan Negara Anggota PBB Tuntut Pembebasan Staf dari Tahanan Houthi Yaman

Utusan Inggris untuk PBB mengatakan negaranya dan 39 negara anggota lainnya menuntut pembebasan staf PBB yang ditahan Houthi Yaman


KLHK Limpahkan Empat Pengusaha Tambak Udang Tersangka Perusakan Lingkungan Karimunjawa ke Kejaksaan

14 hari lalu

Foto udara tambak udang vaname intensif di sekitar area hutan mangrove tepi pantai Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Senin, 18 September 2023. Menurut data yang dihimpun komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa sebanyak 33 titik tambak udang intensif tak berizin di wilayah Karimunjawa telah merusak ekosistem lingkungan hidup, mengganggu sektor ekonomi masyarakat nelayan, petani rumput laut serta pariwisata akibat pencemaran sisa limbah dan deforestasi. ANTARA FOTO/Aji Styawan
KLHK Limpahkan Empat Pengusaha Tambak Udang Tersangka Perusakan Lingkungan Karimunjawa ke Kejaksaan

Limbah tambak udang dinilai merusak perairan Karimunjawa sehingga berdampak pada aktivitas wisata dan terumbu karang.


Ketua Pansel dan Pimpinan KPK Bertemu Bahas Kriteria Pimpinan KPK Baru

15 hari lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
Ketua Pansel dan Pimpinan KPK Bertemu Bahas Kriteria Pimpinan KPK Baru

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan Ketua Panitian Seleksi Pimpinan KPK Yusuf Ateh


Jokowi Beri Izin Usaha Pertambangan Ormas Keagamaan, Siapa Menolak?

24 hari lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Jokowi Beri Izin Usaha Pertambangan Ormas Keagamaan, Siapa Menolak?

Jokowi menandatangani aturan soal izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan. Berbagai pihak beri kritikan untuk kebijakan inim termasuk JATAM.