Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MAI: Ada Potensi Besar dari Pengembangan Tambak Udang, Asal Tak Diganggu Narasi LSM

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Komisi IV DPR RI melakukan audiensi dengan Ketua Perwakilan Tambak Udang/Paguyuban Petambak Mulyo Karimunjawa, Ketua Umum Shrimp Club Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia, Ketua Umum Forum Udang Indonesia, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI  pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN
Komisi IV DPR RI melakukan audiensi dengan Ketua Perwakilan Tambak Udang/Paguyuban Petambak Mulyo Karimunjawa, Ketua Umum Shrimp Club Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia, Ketua Umum Forum Udang Indonesia, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Rokhmin Dahuri mengatakan, tahun ini, produksi udang di Indonesia hanya 550 ribu ton saja. Angka tesebut menurut Rokhmin menempatkan Indonesia di posisi kelima produsen udang budidaya terbesar di dunia.

Hal tersebut jadi ironi, lantaran menurutnya, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua dunia setelah Kanada. Sehingga, seharusnya Indonesia memiliki potensi menjadi produsen udah nomor satu di dunia. “Ekuador yang (garis pantainya) hanya 2 ribuan km, produksinya terbesar di dunia 1 juta ton. Kita hanya ranking lima,” katanya di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, pada Senin, 24 Juni 2024.

Menurut Rokhmin, jika pemerintah bisa lebih serius mengoptimalkan potensi dari budidaya udang, Indonesia bisa mengatasi pengangguran, kemiskinan, gizi buruk. Rokhmin mengklaim, satu optimalisasi dari komoditas udang ini menurutnya bisa menyumbang sekitar dua persen terhadap pendapatan negara tiap tahunnya.

Rokhmin menghitung potensinya dari kisaran area yang bisa dijadikan kawasan budidaya udang. Indonesia memiliki sekitar tiga juta hektar lahan pesisir yang cocok untuk dijadikan tambak udang. Jika pemerintah bisa membuat 500 ribu tambak baru, dan 100 ribu tambak baru tiap tahunnya, dia mengklaim, dalam satu tahun, komoditas tersebut  bisa menyumbang dua persen ekonomi per tahun. “Ini potensi, Pak. Ya,” katanya.

Jika langkah tersebut dilakukan, menurutnya tak menutup kemungkinan, janji kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyebut ekonomi Indonesia bakal naik delapan persen itu lebih mudah terwujud. “Juragan udang ini, si bongkok ini, bisa menyumbangkan dua persen ekonomi per tahun,” katanya. Namun menurutnya, hal tersebut bisa terwujud, asal tidak diganggu narasi sejumlah LSM seperti Greenpeace. “Yang seolah-olah kita mencemari,” ucapnya.

Sebelumnya, seorang aktivis lingkungan, Daniel Frits Maurits Tangkilisan mengunggah video berdurasi 6:03 menit di akun Facebook-nya pada 12 November 2022. Video tersebut memperlihatkan kondisi pesisir Karimunjawa yang diduga terdampak limbah tambak udang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah akun kemudian mengomentari unggahan itu, baik pro maupun kontra. Daniel membalas salah satu komentar dengan kalimat, "Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan." Pernyataan Daniel Frits tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Jepara bernomor laporan LP/B/17/II/SPKT/POLRES JEPARA/POLDA JATENG tertanggal 8 Februari 2023. Dia dilaporkan memakai pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Daniel ditetapkan tersangka pada 31 Mei 2023.

Sebanyak 30 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Masyarakat Menolak Kriminalisasi Aktivis Lingkungan dan Perlindungan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional Karimunjawa dari Tambak Udang Ilegal menyampaikan dukungan kepada Daniel Frits Maurits Tangkilisan. Mereka yang tergabung dalam koalisi tersebut, antara lain Safenet, Greenpeace Indonesia, YLBHI-LBH Semarang, Institute for Criminal Justice Reform, Walhi Jawa Tengah, Kontras, dan Save Karimunjawa.

Pilihan editor: Budidaya Udang Masih Mandek, Pemerintah Harus Permudah Izin Tambak

MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Presiden Jokowi Dianggap Berbohong soal IKN, Satgas Sita Kosmetik Ilegal Senilai Rp 11,4 Miliar

6 hari lalu

Presiden Jokowi (tengah) menyampaikan pidato didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Agung (ketiga kiri) Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (keempat kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (keempat kiri), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni (kedua kanan), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kiri), Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil (kiri), Perancang Istana Garuda IKN Nyoman Nuarta (kanan) saat peresmian Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Agustus 2024. Taman Kusuma Bangsa dirancang sebagai tempat renungan suci dan penghormatan kepada para pahlawan bangsa. ANTARA/Fauzan
Terkini: Presiden Jokowi Dianggap Berbohong soal IKN, Satgas Sita Kosmetik Ilegal Senilai Rp 11,4 Miliar

Pernyataan Presiden Jokowi proyek IKN telah disetujui seluruh rakyat Indonesia melalui perwakilan di DPR, disebut Greenpeace Indonesia tidak benar.


IKN: Kritik hingga Kedatangan Investor Asing

7 hari lalu

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara untuk umum. Masyarakat yang hendak berkunjung harus lebih dulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Foto: Dok. Humas Otorita IKN.
IKN: Kritik hingga Kedatangan Investor Asing

Jokowi mengeklaim bahwa proyek IKN telah mendapat persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia


Pernyataan Jokowi IKN Didukung Seluruh Rakyat Dibantah Greenpeace, Ini Kronologi Kepindahan Ibu Kota

7 hari lalu

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara untuk umum. Masyarakat yang hendak berkunjung harus lebih dulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Foto: Dok. Humas Otorita IKN.
Pernyataan Jokowi IKN Didukung Seluruh Rakyat Dibantah Greenpeace, Ini Kronologi Kepindahan Ibu Kota

Pernyataan Presiden Jokowi bahwa proyek IKN telah disetujui seluruh rakyat Indonesia melalui perwakilan di DPR, disebut Greenpeace tidak benar.


Jokowi Disebut Bohong tentang Klaim Proyek IKN Disetujui Seluruh Rakyat

7 hari lalu

Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Jumat, 13 September 2024. Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden
Jokowi Disebut Bohong tentang Klaim Proyek IKN Disetujui Seluruh Rakyat

Menurut Koordinator Pokja 30 di Kalimantan Timur, Buyung Marajo menuturkan pernyataan Jokowi bertolak belakang dengan kenyataan.


Jokowi Bilang Proyek IKN Disetujui Rakyat, Greenpeace: Pernyataan Politis Saja

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa, 24 September 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi Bilang Proyek IKN Disetujui Rakyat, Greenpeace: Pernyataan Politis Saja

Jokowi menyampaikan pernyataannya dalam sambutan di Rakornas Baznas Tahun 2024, Istana Negara IKN, pada Rabu, 25 September 2024.


KKP Minta Gakkum KLHK Tindak Aktivitas Tambak Udang yang Masih Aktif di Karimunjawa

10 hari lalu

Ketua komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa Bambang Zakariya menyaksikan hutan mangrove yang mati akibat tercemar sisa limbah tambak udang vaname intensif di tepi pantai Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Senin, 18 September 2023. Menurut data yang dihimpun komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa sebanyak 33 titik tambak udang intensif tak berizin di wilayah Karimunjawa telah merusak ekosistem lingkungan hidup, mengganggu sektor ekonomi masyarakat nelayan, petani rumput laut serta pariwisata akibat pencemaran sisa limbah dan deforestasi. ANTARA FOTO/Aji Styawan
KKP Minta Gakkum KLHK Tindak Aktivitas Tambak Udang yang Masih Aktif di Karimunjawa

KKP meminta agar aktivitas tambak udang yang masih aktif dan merusak lingkungan ditindak.


Kontroversi Keran Ekspor Pasir Laut Indonesia yang Kembali Dibuka Jokowi

12 hari lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Freepik
Kontroversi Keran Ekspor Pasir Laut Indonesia yang Kembali Dibuka Jokowi

Di ujung periodenya, pemerintahan Jokowi menambah "dosa ekologis" dengan membuka lagi ekspor pasir laut. Bagaimana analisa organisasi lingkungan hidup


Sidang Kasus Petambak Udang Karimunjawa Mencemari Lingkungan Segera Masuki Tahap Tuntutan

21 hari lalu

Foto udara tambak udang vaname intensif di sekitar area hutan mangrove tepi pantai Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Senin, 18 September 2023. Menurut data yang dihimpun komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa sebanyak 33 titik tambak udang intensif tak berizin di wilayah Karimunjawa telah merusak ekosistem lingkungan hidup, mengganggu sektor ekonomi masyarakat nelayan, petani rumput laut serta pariwisata akibat pencemaran sisa limbah dan deforestasi. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Sidang Kasus Petambak Udang Karimunjawa Mencemari Lingkungan Segera Masuki Tahap Tuntutan

KLHK menetapkan 4 petambak udang sebagai tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa.


Greenpeace Soroti Aturan Baru KLHK soal Perlindungan Pejuang Lingkungan

26 hari lalu

Logo Greenpeace. Shutterstock
Greenpeace Soroti Aturan Baru KLHK soal Perlindungan Pejuang Lingkungan

Greenpeace menilai peraturan ini belum menjangkau pembungkaman terhadap pejuang lingkungan hidup dengan cara kekerasan.


KKP Sebut 46 Ribu Petambak Udang Terancam Kehilangan Mata Pencaharian

34 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono. TEMPO/Imam Sukamto
KKP Sebut 46 Ribu Petambak Udang Terancam Kehilangan Mata Pencaharian

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan sebanyak 46 ribu petambak udang terancam kehilangan pekerjaan karena persoalan antidumping udang.