TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menolak memproses rencana penerbitan obligasi daerah. “Obligasi daerah selama saya menjabat tidak perlu, karena saya tidak mau," kata dia dalam keterangannya, Jumat, 21 Juni 2024.
Bey meminta rencana tersebut diputuskan saat gubernur Jawa Barat terpilih. "Jadi saya bilang obligasi jangan pada periode saya, silakan pada Gubernur definitif," kata dia.
Ia mengatakan obligasi daerah yang merupakan pinjaman daerah jangka menengah dan panjang yang bersumber dari masyarakat sehingga perlu diperhatikan peruntukkannya.
Obligasi daerah harus dipakai sebesar-besarnya untuk membiayai kegiatan sektor publik. Obligasi daerah juga harus memberikan pemanfaatan bagi masyarakat yang menjadi urusan pemerintah provinsi Jawa Barat.
Ia berharap agar obligasi daerah dipertimbangkan dengan matang agar tidak membebani anggaran pemerintah provinsi. Biaya yang menjadi beban penerbitan obligasi daerah tersebut di antaranya biaya bunga, biaya penjualan, serta biaya administrasi.
"Saya bilang mohon diperhatikan betul jangan sampai membebani Pemerintah Provinsi ke depan, dan peruntukkannya untuk apa itu harus sangat (secara) keekonomiannya harus betul," kata dia.
Catatan Tempo, pemerintah provinsi Jawa Barat menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang dinilai pemerintah paling siap menerbitkan obligasi daerah. Rencananya penerbitan obligasi daerah tersebut sudah menjadi rencana lama pemerintah provinsi Jawa Barat.
Di zaman Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, obligasi daerah diproyeksikan menjadi salah satu rencana sumber pendanaan pemerintah provinsi. Jawa Barat juga menjadi pilot project penerbitan obligasi daerah.
“Jabar dianggap manajemen keuangannya sangat baik maka akan dijadikan pilot project untuk mempercepat pembangunan melalui sumber pendanaan obligasi daerah konvensional atau syariah yaitu sukuk," kata Ridwan Kamil, pada 3 Juli 2023.
Saat itu Ridwan Kamil beralasan APBD hanya mampu membiayai 10 persen dari kebutuhan pembangunan Jawa Barat.
Ia menyebut Jabar membutuhkan dana sebesar Rp800 triliun untuk mengejar mimpi infrastruktur yang sangat paripurna. Sedangkan dalam 5 tahun pembangunan infrastruktur hanya sanggup Rp50 triliun.
"Kebutuhan pembangunan Jabar itu Rp800 triliun, dalam 5 tahun infrastruktur kita hanya sanggup Rp 50 triliun. Jadi butuh 80 tahun untuk mengejar sebuah mimpi infrastrukturnya menjadi sangat paripurna," tuturnya.
Pilihan Editor: BP Tapera Sebut 80 Persen Dana Pengelolaan Ditempatkan di Obligasi Negara Termasuk SUN, Ini Artinya
