Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bos BSI Buka Suara soal Kondisi Likuiditas Usai Muhammadiyah Tarik Dananya dari Bank BUMN Tersebut

image-gnews
Direktur Utama BSI Hery Gunardi saat mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Kantor Pusat BSI, Jakarta, Senin, 22 Mei 2023. BSI merombak susunan direksi bidang teknologi informasi dan manajemen risiko dalam RUPS ini tak lama setelah adanya serangan ransomware yang berlangsung berhari-hari. TEMPO/Tony Hartawan
Direktur Utama BSI Hery Gunardi saat mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Kantor Pusat BSI, Jakarta, Senin, 22 Mei 2023. BSI merombak susunan direksi bidang teknologi informasi dan manajemen risiko dalam RUPS ini tak lama setelah adanya serangan ransomware yang berlangsung berhari-hari. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI, Hery Gunardi, blak-blakan bicara soal kondisi perusahaan usai ramai pemberitaan penarikan dana Muhammadiyah dari bank pelat merah tersebut. 

“Likuiditas kita ample, ya, cukup solid. Solid,” kata Hery saat dijumpai media usai konferensi pers “BSI International Expo” di Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Pada Senin lalu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae juga telah memastikan bahwa BSI saat ini masih sangat likuid. Dengan begitu, otoritas bisa memastikan tidak ada isu yang perlu dikhawatirkan terkait dengan masalah penarikan dana Muhammadiyah.

Dari sisi normatif, menurut Dian, penarikan dana dari bank sebetulnya peristiwa yang biasa terjadi selama bank memenuhi kecukupan dana apabila pihak ketiga sewaktu-waktu ingin menarik dananya.

Perihal hubungan antara BSI dan Muhammadiyah, Dian mengatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan tugas manajemen dan pemegang saham pengendali untuk menyampaikan komunikasi yang lebih baik kepada publik.

Ia pun berharap, isu penarikan dana Muhammadiyah dari BSI dapat diselesaikan oleh pihak terkait dengan segera sehingga tidak banyak menimbulkan spekulasi yang tidak perlu di masyarakat.

Penarikan dana Muhammadiyah dari bank syarian tersebut berangkat dari keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mengalihkan dananya setelah konsolidasi keuangan pada 26 Mei 2024 di Yogyakarta. Hal ini terungkap melalui sebuah memo dari Muhammadiyah bernomor 320/I.0/A/2024 mengenai konsolidasi dana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Memo tersebut ditujukan kepada Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum PP Muhammadiyah, pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah, pimpinan Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah, hingga pimpinan Badan Usaha Milik Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

"Dengan ini kami minta dilakukan rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan di BSI dengan pengalihan ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, bank-bank syariah daerah, dan bank-bank lain yang selama ini bekerja sama baik dengan Muhammadiyah," demikian tertulis dalam memo tersebut. 

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas,  menyebutkan porsi penempatan dana Muhammadiyah terlalu banyak di BSI, sementara penempatan dana di bank-bank syariah lain masih sedikit. Hal itu secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk).

Muhammadiyah, menurut Anwar, memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung perbankan syariah. Oleh sebab itu, organisasi Islam itu terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya.

Pilihan Editor: Apresiasi PP Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI, Analis Sebut Bisa Bantu Bank Kecil di Daerah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Akhirnya Muhammadiyah Terima Izin Konsesi Tambang, Sebelumnya DPD IMM DIY Sarankan Menolak

2 jam lalu

Produksi batu bara Indonesia masih sesuai rencana kerja pemegang izin pertambangan minerba. Data Ditjen Minerba pada 2018 mencatat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba Rp 50 triliun, melampaui target Rp 32,1 triliun.
Akhirnya Muhammadiyah Terima Izin Konsesi Tambang, Sebelumnya DPD IMM DIY Sarankan Menolak

Muhammadiyah terima IUP. Sebelumnya, DPD IMM DIY desak PP Muhammadiyah segera menyatakan sikap menolak tawaran konsesi izin tambang dari pemerintah.


Sempat Gamang, Muhammadiyah Akhirnya Ikuti Langkah PBNU Terima Izin Usaha Pertambangan

3 jam lalu

Anwar Abbas. muhammadiyah.or.id
Sempat Gamang, Muhammadiyah Akhirnya Ikuti Langkah PBNU Terima Izin Usaha Pertambangan

Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengatakan keputusan menerima izin pertambangan (IUP) diambil saat rapat pleno.


Anwar Abbas Blak-blakan soal Alasan Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Tambang

3 jam lalu

Anwar Abbas. mui.or.id
Anwar Abbas Blak-blakan soal Alasan Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Tambang

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya akhirnya memutuskan menerima izin tambang.


Cucu Pendiri Muhammadiyah Kantongi Surat Tugas Golkar Maju Calon Walikota Yogyakarta

6 jam lalu

Partai Golkar resmi memberikan surat tugas kepada Afnan Hadikusumo (kanan) sebagai calon Wali Kota Yogyakarta untuk berlaga di Pilkada Kota Yogyakarta 2024. Dok.istimewa
Cucu Pendiri Muhammadiyah Kantongi Surat Tugas Golkar Maju Calon Walikota Yogyakarta

Afnan, cucu pendiri Muhammadiyah, sebelumnya bersaing ketat dengan sejumlah kandidat dalam memperebutkan rekomendasi Golkar.


Terkini Bisnis: Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Nasib Roti Okko setelah Temuan Dugaan Bahan Pengawet Kosmetik

6 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri), Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (kedua kanan) dan para pimpinan ormas Islam lainnya memberi keterangan pers usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. ANTARA
Terkini Bisnis: Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Nasib Roti Okko setelah Temuan Dugaan Bahan Pengawet Kosmetik

Anwar Abbas mengatakan PP Muhammadiyah yang menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah.


Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

8 jam lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

UU Minerba yang memungkinkan bagi-bagi IUPK ke ormas keagamaan digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menjurus ke SARA.


Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief jadi Komisaris PLN, Pengamat: Melanggar Permen BUMN

9 jam lalu

Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, dalam rapat konsultasi Panitia Khusus Hak Angket Century, di Gedung MPR/DPR, Jakarta (21/12). TEMPO/Imam Sukamto
Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief jadi Komisaris PLN, Pengamat: Melanggar Permen BUMN

Pengamat menilai pengangkatan Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief di jajaran komisaris LN mengabaikan soal etis.


Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

11 jam lalu

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas hadir dan memberikan pernyataan dukungan dalam acara konsolidasi Garda Matahari di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Desember 2023.
Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Pengurus PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan persetujuan menerima Izin Usaha Pertambangan untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan.


Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas

12 jam lalu

Anwar Abbas. TEMPO/Eka Yudha Saputra
Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas

Anwar Abbas bercerita tentang pertemuan pengurus Muhammadiyah dengan pengusaha tambang sebelum memutuskan menerima IUP tambang.


PP Muhammadiyah Kembali Gelar Pleno Akhir Pekan Ini, Bahas Konsesi Tambang?

14 jam lalu

Suasana Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, saat menggelar rapat pleno tertutup membahas izin usaha pertambangan (IUP), Sabtu, 13 Juli 2024. Sumber Tempo menyebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, hadir dalam rapat ini. TEMPO/Han Revanda Putra.
PP Muhammadiyah Kembali Gelar Pleno Akhir Pekan Ini, Bahas Konsesi Tambang?

PP Muhammadiyah akan kembali menggelar rapat pleno pada 27-28 Juli 2024 di Yogyakarta. Akan bahas konsesi tambang?