Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan

image-gnews
Suasana pelaksanaan Reforma Agraria Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Acara yang digelar di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, ini akan dihelat pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Suasana pelaksanaan Reforma Agraria Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Acara yang digelar di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, ini akan dihelat pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Para petani anggota Organisasi Tani Jawa Tengah atau Ortaja mengungkapkan ada lima konflik agraria yang hingga kini belum tuntas menyikapi Reforma Agraria Summit yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Jumat, 14 Juni 2024. Ratusan petani terus berjuang mempertahankan tanahnya yang dikuasai korporasi.

Pertama, konflik agraria antara petani Desa Pundenrejo Kabupaten Pati dengan PT Laju Perdana Indah. Pabrik gula tersebut menguasai lahan garapan 143 kaum tani di Pundenrejo seluas 7,3 hectare. Kemudian, petani di Simbangdesa Kabupaten Batang menghadapi PT Ambarawa Maju yang merampas lahan garapan 50 petani seluas 5 hektare.

Petani di Karangsari Kabupaten Pati melawan Mafia Tanah. Selanjutnya, petani di Karangrayung Kabupaten Grobogan dengan Perhutani. "Kondisi ini membuat para petani justru menjadi buruh perkebunan  Perhutani di atas tanah garapannya, petani diwajibkan untuk memberi hasil panennya kepada Perhutani," ujar perwakilan Ortaja, Joko.

Terakhir, petani di tepi Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang yang tengah was-was karena tanah mereka tiba-tiba dipatok oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Bersama Tentara Nasional Indonesia. Tanah warga berstatus hak milik di 14 desa yang berupa lahan pertanian dan tempat tinggal kini telah dipatok.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut mereka, klaim pemerintah tentang reforma agraria berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Program-program pemerintah juga kerap menyebabkan terjadinya perampasan tanah milik warga.

Para petani menuntut, dilibatkan langsung dalam program reforma agraria. "Mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas oleh korporasi sesegera mungkin," ujar dia. "Hentikan perampasan lahan dengan dalih apapun, termasuk Proyek Strategis Nasional."

Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Memahami Konsep Lazy Farming, Ini Maknanya yang Jelas Bukan Petani Malas

1 hari lalu

Ilustrasi - Agribisnis. Strategi Pengembangan Pertanian Agribisnis. dok/agribisnis.ac.id KOMUNIKA ONLINE
Memahami Konsep Lazy Farming, Ini Maknanya yang Jelas Bukan Petani Malas

Apa itu Lazy Farming? Berikut prinsip-prinsip dan manfaat lazy farming.


Jokowi Puji Harga Cabai hingga Bawang Merah di Sulsel Lebih Murah dari Jawa

9 hari lalu

Ibu Negara Iriana membagi-bagikan tas saat mendampingi Presiden Jokowi blusukan ke Pasar Sentral Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 4 Juli 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Puji Harga Cabai hingga Bawang Merah di Sulsel Lebih Murah dari Jawa

Kepala negara, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menyoroti produksi petani lokal di Sulawesi Selatan sangat baik.


KontraS: Kekerasan oleh Polisi di Sekor SDA dan Agraria Naik Dua Kali Lipat

12 hari lalu

Ilustrasi Penyiksaan oleh Polisi atau Kekerasan oleh Polisi. shutterstock.com
KontraS: Kekerasan oleh Polisi di Sekor SDA dan Agraria Naik Dua Kali Lipat

KontraS mencatat setidaknya terdapat 52 peristiwa kekerasan dalam sektor SDA dan agraria yang dilakukan oleh pihak kepolisian


Pemerintah Bakal Dorong Hilirisasi Rumput Laut, Bappenas Klaim Ada Investor Tertarik

16 hari lalu

Panen rumput laut di pesisir Pantai Nuruwe, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, pada Senin, 9 November 2020. Tempo/Linda Trianita
Pemerintah Bakal Dorong Hilirisasi Rumput Laut, Bappenas Klaim Ada Investor Tertarik

Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia A. Widyasanti mengatakan hilirisasi rumput laut bakal menjadi salah satu fokus pemerintah pada 2025.


Petani Kecil Dibuatkan Panduan Bebas Deforestasi untuk Tembus Pasar Global

19 hari lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Petani Kecil Dibuatkan Panduan Bebas Deforestasi untuk Tembus Pasar Global

Panduan dibuat Greenpeace dkk. Telah lewati serangkaian uji coba lapangan bersama petani kecil di Kalimantan Barat selama 4 tahun.


Pemerintah akan Salurkan Pupuk Organik Bersubsidi Mulai Agustus

24 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Pemerintah akan Salurkan Pupuk Organik Bersubsidi Mulai Agustus

Penyaluran pupuk organik bersubsidi akan dimulai pada Agustus dan bisa digunakan petani untuk musim tanam Oktober. Total penyaluran tahun ini sebesar 500 ribu ton.


Anggaran Pupuk Subsidi Rp 53,3 Triliun, Dirut PT Pupuk Indonesia Beberkan Alasan Penyaluran Masih Lamban

24 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Anggaran Pupuk Subsidi Rp 53,3 Triliun, Dirut PT Pupuk Indonesia Beberkan Alasan Penyaluran Masih Lamban

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia memaparkan penyaluran pupuk bersubsidi masih lambat. Realisasi pupuk subsidi hingga 15 Juni 2024 baru 29 persen.


Cara Buat Sertifikat Tanah Gratis dengan PTSL dan Syaratnya

25 hari lalu

Sertifikat tanah. Rumah.com
Cara Buat Sertifikat Tanah Gratis dengan PTSL dan Syaratnya

Berikut ini informasi mengenai cara membuat sertifikat tanah gratis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan syarat lengkapnya.


AHY Akui Tumpang Tindih Kebijakan dengan KLHK Hambat Reforma Agraria

26 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, tiba di lokasi Reforma Agraria Summit 2024. Acara ini diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
AHY Akui Tumpang Tindih Kebijakan dengan KLHK Hambat Reforma Agraria

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akui tumpang tindih kebijakan jadi salah satu hambatan pelaksanaan program Reforma Agraria


Capaian dan Evaluasi 1 Dekade Reforma Agraria, Menteri AHY Bicara Tumpang-Tindih Regulasi hingga Penyelesaian Konflik

27 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat berpidato dalam Reforma Agraria Summit pada Sabtu, 15 Juni 2024. Acara ini berlangsung pada 14-15 Juni 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Bali. Tempo/Adil Al Hasan
Capaian dan Evaluasi 1 Dekade Reforma Agraria, Menteri AHY Bicara Tumpang-Tindih Regulasi hingga Penyelesaian Konflik

AHY mengatakan reforma agraria yang dijalankan melalui penataan aset tanah telah melampaui target dalam RPJMN 2014-2024.