Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman: Iuran Tapera Seharusnya Tidak Melibatkan Pengusaha

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Aggota Ombusdman RI, Yeka Hendra Fatika, beberkan kemungkinan potongan dana Tapera sebesar 3 persen tidak melibatkan pengusaha dan akan dibebankan sepenuhnya kepada pekerja. Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. TEMPO/Ilona
Aggota Ombusdman RI, Yeka Hendra Fatika, beberkan kemungkinan potongan dana Tapera sebesar 3 persen tidak melibatkan pengusaha dan akan dibebankan sepenuhnya kepada pekerja. Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. TEMPO/Ilona
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika menilai pemotongan dana untuk perumahan lewat Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera, semestinya tidak membebankan pengusaha. “Seyogianya iuran hanya melibatkan pekerja sebagai kesadaran untuk masuk dalam kepesertaan,” ujarnya di kantor BP Tapera, Jakarta, Senin 10 Juni 2024.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera, disebutkan potongan bagi pekerja untuk iuran perumahan sebesar 2,5 persen dari gaji dan pemberi kerja atau pengusaha sebesar 0,5 persen.

Yeka mengatakan potongan total 3 persen saat ini masih disimulasikan, apakah akan tetap melibatkan pengusaha. Menurut dia, pemerintah harus mengecek kembali kondisi perusahaan. “Jika mengganggu cash flow, tentu kewajiban iuran kepada perusahaan tidak dipaksakan,” ujarnya.

Dengan demikian, Yeka membenarkan ada kemungkinan 3 persen iuran nantinya akan dibebankan sepenuhnya kepada pekerja. Saat ini penerapan Tapera harus terus disosialisasikan, jika konsepnya baik, ia yakin tidak akan ada yang meragukan kewajiban pemotongan iuran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menyatakan penolakan terhadap kewajiban iuran Tapera. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, mengatakan pihaknya konsisten menolak kewajiban iuran bagi sektor swasta dan beberapa kali menyampaikan keberatan. “Kalau memang mau menjalankan buat ASN, TNI, Polri yang memang di bawah kontrol pemerintah, ya silakan,” ujarnya.

Menurut dia, masalah perumahan bisa ditangani lewat APBN juga Manfaat Layanan Tambahan (MLT) atau fasilitas pembiayaan perumahan dan manfaat lain yang diberikan lewat BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT).

Pilihan editor: BP Tapera Bantah Dana Iuran Tapera untuk Biayai Proyek Pemerintah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

5 jam lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

Jumlah siswa siluman adalah selisih antara daya tampung yang diumumkan saat PPDB dengan realisasi di Dapodik 2023/2024.


Terkini Bisnis: Tanggapan Apindo Thomas Djiwandono Jabat Wamenkeu, Anggaran Makan Siang Gratis per Porsinya

1 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kiri) bersama Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi (kanan) berjalan memasuki Gedung Djuanda di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas akan bertugas di masa transisi dari pemerintahan sekarang ke selanjutnya.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Tanggapan Apindo Thomas Djiwandono Jabat Wamenkeu, Anggaran Makan Siang Gratis per Porsinya

Thomas Djiwandono telah dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024 sebagai Wakil Menteri Keuangan II.


Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

1 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

Kuasa hukum I Wayan Suparta secara maraton melaporkan dugaan penyiksaan oleh 10 polisi Polres Klungkung ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM.


Polda NTT Bantah Palsukan Dokumen Agar Anak Kapolda Lolos Catar Akpol 2024

2 hari lalu

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy. Foto: ANTARA/Ho-Humas Polda NTT
Polda NTT Bantah Palsukan Dokumen Agar Anak Kapolda Lolos Catar Akpol 2024

Anak Kapolda NTT Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga menjadi salah satu yang lolos seleksi calon taruna Akpol 2024


Ombudsman Berharap Polri Tinjau Ulang Hasil Seleksi 11 Catar Akpol di NTT

3 hari lalu

Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menunjukan barang bukti kasus penyalahgunaan distribusi garam saat konferensi pers di Bareskrim Poliri, Jakarta, 28 Mei 2018. Polisi menetapkan Direktur PT. GSA berinisial MA sebagai tersangka karena terbukti memperdagangkan garam industri untuk kebutuhan konsumsi yang ber-merk Gadjah Tunggal, dengan jumlah barang bukti mencapai 40 ribu ton garam yang ditemukan di gudang PT. GSA di Gresik, Surabaya. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ombudsman Berharap Polri Tinjau Ulang Hasil Seleksi 11 Catar Akpol di NTT

Ombudsman NTT berharap Polri dapat meninjau hasil seleksi Catar Akpol 2024 di provinsi tersebut.


Ombudsman Soroti Domisili Catar Akpol dari NTT yang Didominasi Anak Pejabat Polri

4 hari lalu

Penampilan Drum Corps Taruna Taruni Akpol membawakan sejumlah lagu, mulai dari Koyo Jogja Istimewa hingga Maju Tak Gentar di upacara HUT Bhayangkara ke-78, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Ombudsman Soroti Domisili Catar Akpol dari NTT yang Didominasi Anak Pejabat Polri

Seperti syarat soal domisili dalam seleksi calon taruna Akademi Kepolisian atau catar Akpol? Ombudsman NTT menduga ada maladministrasi.


Catar Akpol dari NTT Mayoritas Anak Pejabat Polri, Ombudsman Duga Ada Maladministrasi Proses Seleksi

4 hari lalu

Penampilan Drum Corps Taruna Taruni Akpol membawakan sejumlah lagu, mulai dari Koyo Jogja Istimewa hingga Maju Tak Gentar di upacara HUT Bhayangkara ke-78, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Catar Akpol dari NTT Mayoritas Anak Pejabat Polri, Ombudsman Duga Ada Maladministrasi Proses Seleksi

Ombudsman NTT mengungkap 8 dari 11 catar Akpol yang proses seleksi adalah anak pejabat Polri. Duga ada maladministrasi.


Mayoritas Anak Polisi Lolos Seleksi Catar Akpol di NTT, Ombudsman Curigai Konflik Kepentingan

5 hari lalu

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton. Foto: ANTARA/Bernadus Tokan/am
Mayoritas Anak Polisi Lolos Seleksi Catar Akpol di NTT, Ombudsman Curigai Konflik Kepentingan

Delapan dari sebelasa peserta yang lolos calon taruna Akpol di NTT merupakan anak polisi


Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

5 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

Sholikhah meminta Dinas Pendidikan DKI mengevaluasi PPDB tahun 2024 setelah adanya laporan wali murid soal dugaan maladministrasi ke Ombudsman


Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

9 hari lalu

Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

Para mahasiswa dalam aliansi BEM Solo Raya itu juga menyampaikan tuntutan berkaitan beberapa rancangan undang-undang atau RUU yang problematis