Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BP Tapera Bantah Dana Iuran Tapera untuk Biayai Proyek Pemerintah

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyanggah dana kewajiban iuran Tapera akan dipakai untuk biayai proyek pemerintah. Heru mengatakan penempatan dana dalam Surat Berharga Negara (SBN) karena instrumen tersebut dinilai lebih aman dan menguntungkan. “Kami tidak berpikir ke sana, penggunaan SBN (Surat Berharga Negara) sebagai instrumen terbesar karena Undang-undangnya mengatur itu,” ujar Heru di Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin 10 Juni 2024.

Dana Tapera menurut Heru akan diletakkan di sejumlah instrumen SBN seperti obligasi negara, obligasi daerah, deposito, serta obligasi sektor perumahan dan kawasan perumahan. Hal itu dilakukan karena menurut dia, BP Tapera memiliki tanggung jawab menjaga dana simpanan peserta. “Tujuannya lebih kepada keamanan peserta dan keuntungan yang optimal,” ujarnya.

Sebelumnya publikasi analisis kebijakan berjudul ‘Tapera untuk Siapa?’ yang diterbitkan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada Juni 2024, memaparkan ada indikasi dana Tapera juga akan digunakan untuk pembiayaan program melalui APBN.

Menurut Celios, pemerintah selaku pengelola APBN memang mempunyai kepentingan dalam pengelolaan dana Tapera untuk pembelian SBN di mana proporsinya mencapai 45 persen. “SBN merupakan instrumen investasi yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk memenuhi pembiayaan APBN,” demikian ditulis dalam laporan tersebut.

Merujuk pada rencana Tapera, seluruh pegawai, baik PNS dan swasta, serta pekerja mandiri yang mendapatkan penghasilan sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1. Artinya, dana yang dapat dikelola oleh Tapera jauh lebih besar dibandingkan dengan dana yang dikelola sebelumnya atau Taperum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah disebut tengah mendorong pembelian SBN di pasar keuangan. Berbagai lembaga pengelolaan investasi plat merah diminta untuk lebih banyak menanamkan porsi investasi di SBN, termasuk Tapera.

Analis Celios memaparkan ada potensi legit dari pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat. Dana untuk SBN bisa mencapai Rp 61 triliun. Dengan target dana dari penerbitan SBN pada 2024 sebesar Rp 160 triliun, maka 37 persen bisa dipenuhi hanya dari BP Tapera.

Pilihan editor: Apindo DKI Rinci Persentase Pungutan yang Ditanggung Perusahaan, Belum Termasuk Iuran Tapera

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

12 hari lalu

Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

Para mahasiswa dalam aliansi BEM Solo Raya itu juga menyampaikan tuntutan berkaitan beberapa rancangan undang-undang atau RUU yang problematis


Puan Maharani Desak Pemerintah Selesaikan Polemik Tapera hingga Starlink

12 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani, mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia, Senin 17 Juni 2024.
Puan Maharani Desak Pemerintah Selesaikan Polemik Tapera hingga Starlink

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti sejumlah polemik yang terjadi di masyarakat mulai dari penyelenggaraan haji, Tapera, hingga judi online.


Iuran Pariwisata Lewat Tiket Pesawat Dibatalkan

13 hari lalu

ilustrasi tiket pesawat (pixabay.com)
Iuran Pariwisata Lewat Tiket Pesawat Dibatalkan

Ada arahan Presiden Jokowi agar sektor pariwisata di Indonesia tidak membebani wisatawan, termasuk lewat tiket pesawat.


Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan Online via BRImo, Livin Mandiri hingga myBCA

19 hari lalu

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan Online via BRImo, Livin Mandiri hingga myBCA

Peserta program JKN-KIS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dapat membayar iuran bulanan secara daring (online).


40 Organisasi Buruh Berdemo Desak Pemerintah Cabut PP Tapera

26 hari lalu

Kelompok buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, berbaris di depan pelataran kantor Kementerian Keuangan, dalam unjuk rasa meminta pencabutan Peraturan Pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
40 Organisasi Buruh Berdemo Desak Pemerintah Cabut PP Tapera

Kaum buruh mendesak pemerintah segera mencabut peraturan tentang tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Desakan ini disampaikan buruh di pelataran kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, siang ini, Kamis, 27 Juni 2024.


Terkini Ekbis: BPK Sebut OJK Rugikan Negara 400 miliar, IKN Sudah Habiskan 72 triliun, dan Dua Perusahaan Tambang Batalkan Investasi Nikel

26 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara di acara BUNDAKU (Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan) yang diadakan OJK Indonesia di Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Foto: Instagram/@smindrawati.
Terkini Ekbis: BPK Sebut OJK Rugikan Negara 400 miliar, IKN Sudah Habiskan 72 triliun, dan Dua Perusahaan Tambang Batalkan Investasi Nikel

Terkini Ekonomi dan Bisnis: temuan BPK soal OJK yang merugikan Negara Rp 400 miliar lalu, Sri Mulyani membeberkan IKN sudah habiskan anggaran Rp 72,5


Buruh Demo Tolak Tapera ke Kemenkeu, Ini Deretan Tuntutannya

26 hari lalu

Sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi melakukan unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kediri, Jawa Timur, Rabu, 19 Juni 2024. Aksi lintas organisasi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap revisi UU TNI, UU Polri, UU Penyiaran, dan tolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dinilai merugikan rakyat sekaligus menciderai demokrasi. ANTARA/Prasetia Fauzani
Buruh Demo Tolak Tapera ke Kemenkeu, Ini Deretan Tuntutannya

Sejumlah massa aksi akan berunjuk rasa menolak kebijakan Tapera di Kemenkeu siang ini. zApa saja tuntutan mereka?


UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal yang Dimasalahkan dan Detail Gugatannya

30 hari lalu

Sejumlah pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh membentangkan poster saat unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 13 Juni 2024. Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi di antaranya menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). ANTARA/Didik Suhartono
UU Tapera Digugat ke MK, Begini Bunyi Pasal yang Dimasalahkan dan Detail Gugatannya

Kebijakan soal seluruh pekerja wajib membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang menuai polemik akhirnya digugat ke MK.


Menaker Ida Fauziyah akan Sosialisasi Tapera, Federasi Serikat Pekerja Logam Sebut Pemerintah Tak Dengar Kemarahan Buruh

34 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Menaker Ida Fauziyah akan Sosialisasi Tapera, Federasi Serikat Pekerja Logam Sebut Pemerintah Tak Dengar Kemarahan Buruh

Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat mengecam pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang akan menyosialisasikan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera melalui Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).


Cawe-cawe Jokowi di Pilkada Jakarta

37 hari lalu

Cawe-cawe Jokowi di Pilkada Jakarta

Cawe-cawe Jokowi bisa membahayakan demokrasi. Setelah "sukses" membawa anak sulungnya menjadi wakil presiden, kini ia hendak membawa anak bungsunya.