Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menaker Ida Fauziyah akan Sosialisasi Tapera, Federasi Serikat Pekerja Logam Sebut Pemerintah Tak Dengar Kemarahan Buruh

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  (FSP LEM SPSI) Jawa Barat mengecam pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang akan menyosialisasikan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera melalui Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera berencana memungut 3 persen dari penghasilan pekerja untuk Tapera. 

“Bikin kami marah. Pemerintah bukannya mendengar kegelisahan dan kemarahan buruh malah ngebet sosialisasi Tapera,” kata Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta saat dihubungi pada Rabu, 19 Juni 2024. 

Sidarta, yang juga Wakil Ketua Umum FSP LEM SPSI, menyebut pungutan untuk Tapera ini akan membebani buruh karena sudah banyak terpotong penghasilan mereka.  Dia menyebut penghasilan buruh saat ini telah dipotong untuk BPJS Kesehatan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan aneka potongan lainnya. 

Oleh karena itu, Sidarta menyebut potongan Tapera ini hanya modus bagi pemerintah untuk memungut pendapatan dari masyarakat. “Saya tahu pemerintah banyak utang jatuh tempo atas kesalahannya sendiri dalam mengelola pemerintahan, pas butuh dana segar untuk bayar utang masak harus dibebankan kepada pekerja dan buruh,” kata dia. 

Selanjutnya: Tak hanya itu, Sidarta menyebut organisasinya juga akan berunjuk rasa.... 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cara Ubah Faskes BPJS Kesehatan secara Online

1 hari lalu

Menjalani operasi menggunakan jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Pramesti Kun Hardini (26) dimudahkan secara administrasi
Cara Ubah Faskes BPJS Kesehatan secara Online

Peserta BPJS Kesehatan bisa memilih fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama dan disarankan memilih faskes yang dekat dengan tempat tinggal.


Cara Ubah Pembayaran BPJS Kesehatan dari Pekerja Penerima Upah Menjadi Mandiri

1 hari lalu

Seorang pengguna BPJS Kesehatan memanfaatkan aplikasi mobile JKN, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara online di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 19 Agustus 2021. Selain itu dimasa pandemi, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan kartu BPJS Kesehatan digital, yang dapat diunduh melalui aplikasi Mobile JKN. Tempo/Jati Mahatmaji
Cara Ubah Pembayaran BPJS Kesehatan dari Pekerja Penerima Upah Menjadi Mandiri

Selama bekerja, BPJS akan dibayar perusahaan dan diberhentikan saat karyawan berhenti dari perusahaan. Bagaimana cara menjadi BPJS Kesehatan Mandiri


Unjuk Rasa di Bangladesh, Kementerian Luar Negeri Pastikan WNI Aman

1 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Unjuk Rasa di Bangladesh, Kementerian Luar Negeri Pastikan WNI Aman

Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Dhaka terus memonitor situasi dan menjalin komunikasi dengan para WNI di Bangladesh.


Cara Login PCare BPJS Kesehatan Lewat HP yang Mudah

2 hari lalu

Cara Login PCare BPJS Kesehatan Lewat HP yang Mudah

Ketahui cara login PCare BPJS Kesehatan. Bisa lewat HP dengan mengunduh aplikasi PCare. Ini fitur dan manfaatnya.


Kementerian Luar Negeri Pantau Situasi Keamanan di Bangladesh

3 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri Pantau Situasi Keamanan di Bangladesh

Kementerian Luar Negeri RI memastikan memantau situasi keamanan di Bangladesh selama berlangsungnya demonstrasi


Korban Tewas dalam Unjuk Rasa Mahasiswa di Bangladesh Bertambah

4 hari lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Korban Tewas dalam Unjuk Rasa Mahasiswa di Bangladesh Bertambah

Setidaknya sudah 10 orang tewas dalam unjuk rasa mahasiswa yang berujung bentrok dengan aparat kepolisian pada pekan ini.


Unjuk Rasa Mahasiswa, Perdana Menteri Bangladesh Janji Bentuk Komisi Yudisial

4 hari lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Unjuk Rasa Mahasiswa, Perdana Menteri Bangladesh Janji Bentuk Komisi Yudisial

Perdana Menteri Bangladesh meyakinkan akan membentuk komisi yudisial untuk menegakkan keadilan pada korban tewas unjuk rasa menentang sistem kuota


Unjuk Rasa mahasiswa, Seluruh Universitas di Bangladesh Tutup Sementara

5 hari lalu

Gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak sistem quota memakan korban jiwa, seluruh universitas diminta tutup sementara demi keamanan pada 16 Juli 2024. Sumber: Reuters
Unjuk Rasa mahasiswa, Seluruh Universitas di Bangladesh Tutup Sementara

Gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak sistem quota memakan korban jiwa, seluruh universitas diminta tutup sementara demi keamanan


Bioetanol Jadi Alternatif Pengganti BBM Bersubsidi, Disebut Rendah Sulfur Mampu Kurangi Polusi Udara

6 hari lalu

PT Pertamina (Persero) telah resmi memasarkan Pertamax Green 95 sejak Senin, 24 Juli 2023. Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru itu merupakan hasil pencampuran Pertamax dengan Bioetanol sebesar 5 persen (E5). Perpaduan ini menghasilkan produk baru yang diklaim memiliki Research Octane Number (RON) sebesar 95. TEMPO/Tony Hartawan
Bioetanol Jadi Alternatif Pengganti BBM Bersubsidi, Disebut Rendah Sulfur Mampu Kurangi Polusi Udara

Pemerintah berencana lakukan pembatasan BBM bersubsidi serta mendorong penggunaan bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin.


Penjelasan Rektor UPNVJ Soal Surat Edaran yang Larang Mahasiswa Baru Demonstrasi

11 hari lalu

Rektor di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) periode tahun 2022-2026 Dr. Anter Venus, MA, Comm. ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti
Penjelasan Rektor UPNVJ Soal Surat Edaran yang Larang Mahasiswa Baru Demonstrasi

Beredar surat pernyataan dari UPNVJ yang harus ditandatangani oleh mahasiswa baru agar tidak melakukan demontrasi yang menghakimi, merendahkan, dan menghina.