Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KRIS: Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit hingga Sosialisasi Mencegah Kegaduhan

Reporter

Editor

Bram Setiawan

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Kementerian Keuangan mengkaji besaran iuran program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang tidak memberatkan masyarakat.

"Iuran terus terang sedang dalam kajian dari Kementerian Keuangan, DJSN, BPJS Kesehatan, dan Kemenkes untuk nanti menentukan berapa yang paling pas. Yang bisa diterima oleh masyarakat, yang paling adil untuk masyarakat, dan tidak memberatkan masyarakat," kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus sistem kelas 1,2, dan 3 BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Melalui Perpres yang ditetapkan pada 8 Mei 2024, pemerintah mengganti sistem kelas BPJS Kesehatan menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Pada Perpres tersebut, pemerintah akan mulai memberlakukan KRIS pada 30 Juni 2025. 

1. Tempat Tidur Rumah Sakit

Dante Saksono Harbuwono menepis kekhawatiran adanya KRIS yang akan mengurangi kapasitas tempat tidur rumah sakit secara signifikan. "Kami mengidentifikasi bahwa estimasi kehilangan tempat tidur itu sama sekali sedikit," kata Dante saat rapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024 dikutip dari Antara.

Dante juga melaporkan terdapat 609 rumah sakit yang tidak kehilangan tempat tidur. Ada 292 rumah sakit yang diperkirakan kehilangan satu hingga 10 tempat tidur.

2. Berhati-hati Menetapkan KRIS

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menetapkan KRIS agar publik tetap memperoleh layanan kesehatan yang manusiawi. "KRIS ini mendapat sorotan banyak pihak karena diduga akan menurunkan akses ke layanan kesehatan bagi masyarakat," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024 dikutip dari Antara.

Edy juga mengatakan patut melibatkan masyarakat dalam penerapan KRIS. Sebab, ujarnya, mereka yang akan membayar iuran sekaligus menikmati fasilitasnya. 

3. Rumah Sakit Kriteria KRIS

Dante Saksono Harbuwono menyampaikan 2.316 rumah sakit telah memenuhi 12 atau seluruh kriteria KRIS. "Implementasi KRIS per 20 Mei 2024, ternyata yang sudah memenuhi 12 kriteria KRIS itu sebanyak 79,05 persen (2.316 rumah sakit)," kata Dante dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024 dikutip Antara.

Kata Dante, terdapat 363 rumah sakit yang memenuhi 11 kriteria kelas KRIS. Ada sekitar 43 rumah sakit memenuhi 10 kriteria, 272 rumah sakit memenuhi 9 kriteria, dan 63 rumah sakit yang belum memenuhi kriteria. Diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan menetapkan 12 kriteria standar bagi layanan rawat inap KRIS.

4. Penerapan KRIS

BPJS Kesehatan, DJSN, dan Kemenkes beserta para pemangku kepentingan lainnya membentuk Kelompok Kerja (Pokja) penerapan KRIS. "Kami sudah empat kali (mengadakan) pertemuan untuk ini dan sepakat akan membuat pokja antara BPJS, DJSN, kemudian Dewas (BPJS Kesehatan), dan Kemenkes serta beberapa stakeholder, untuk membuat pokja tentang bagaimana penerapan KRIS," kata Ketua DJSN Agus Suprapto, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Kamis, 6 Juni 2024 dikutip dari Antara.

5. Sosialisasi KRIS

Dewan Pengawas menyarankan BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi secara masif mengenai KRIS. "Perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh peserta agar mereka memahami filosofi adanya KRIS," kata Ketua Dewas BPJS Kesehatan Abdul Kadir dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024 dikutip dari Antara.

Ia mengatakan sosialisasi tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya kegaduhan dan komplain dari masyarakat. Dewan Pengawas juga menyarankan BPJS Kesehatan dan para pihak lainnya melakukan evaluasi menyeluruh. Ini memperhatikan persoalan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang besar.

ANTARA | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Tarif Iuran KRIS BPJS Kesehatan Ditetapkan Paling Lambat 1 Juli 2025, Wamenkes: Belum Ada Keputusan Final

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Hal yang Perlu Dilakukan untuk Tingkatkan Ranking Kesehatan Indonesia

1 hari lalu

Ilustrasi dokter kulit memeriksa pasien. Foto: Freepik.com/Kroshka_Nastya
5 Hal yang Perlu Dilakukan untuk Tingkatkan Ranking Kesehatan Indonesia

Untuk tingkatkan ranking kesehatan Indonesia, ahli menyarankan untuk fokus perbaikan layanan promotif preventif.


10 Negara dengan Fasilitas Kesehatan Terbaik, Korea Selatan Termasuk

1 hari lalu

Negara dengan fasilitas kesehatan terbaik. Foto: Canva
10 Negara dengan Fasilitas Kesehatan Terbaik, Korea Selatan Termasuk

Ada 10 negara di dunia yang memiliki fasilitas kesehatan terbaik sehingga bisa menunjang keselamatan dan kesejahteraan warga negaranya.


Jaksa Agung Ukraina Ingin ICC Mengadili Serangan Rumah Sakit di Kyiv

2 hari lalu

Pemandangan menunjukkan bangsal rumah sakit bersalin rusak akibat serangan rudal Rusia, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di Dnipro, Ukraina 29 Desember 2023. REUTERS/Vitaliy Hnidyi
Jaksa Agung Ukraina Ingin ICC Mengadili Serangan Rumah Sakit di Kyiv

Jaksa Agung Ukraina telah meminta ICC untuk mengadili Rusia atas serangan rudal terhadap rumah sakit anak-anak di Kyiv awal pekan ini.


2 Rumah Sakit di Gaza Beroperasi Kembali Setelah Tutup 2 Hari

2 hari lalu

Ghaneyma Joma asal Palestina menggendong anaknya Younis Joma yang mengalami kekuarangan gizi di Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza, 8 Juli 2024. REUTERS/Mohammed Salem
2 Rumah Sakit di Gaza Beroperasi Kembali Setelah Tutup 2 Hari

Rumah sakit Al-Ahli Baptist dan Public Aid terpaksa berhenti sementara pada Selasa, 9 Juli 2024, menyusul perintah evakuasi oleh militer Israel


Dua Rumah Sakit di Gaza Kembali Beroperasi Setelah Perintah Evakuasi Israel

2 hari lalu

Tangkapan layar dari sebuah video menunjukkan para dokter di Rumah Sakit al-Shifa membuat pernyataan pers di antara mayat-mayat setelah korban luka dan tewas dibawa ke sana menyusul serangan Israel di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli Gaza, di Kota Gaza, Gaza pada 17 Oktober 2023. aa.com.tr
Dua Rumah Sakit di Gaza Kembali Beroperasi Setelah Perintah Evakuasi Israel

Dua rumah sakit melanjutkan operasinya di Kota Gaza pada Kamis setelah terpaksa berhenti beroperasi akibat serangan Israel


Indonesia Mengecam Serangan Rusia terhadap Rumah Sakit Anak di Ukraina

3 hari lalu

Pemandangan menunjukkan bangsal rumah sakit bersalin rusak akibat serangan rudal Rusia, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di Dnipro, Ukraina 29 Desember 2023. REUTERS/Vitaliy Hnidyi
Indonesia Mengecam Serangan Rusia terhadap Rumah Sakit Anak di Ukraina

Kementerian Luar Negeri RI mengecam serangan terbaru Rusia terhadap fasilitas sipil Ukraina, termasuk rumah sakit anak-anak terbesar di negara itu.


Usai Kosongkan Kantor PKBI, Ini Rencana Kemenkes

3 hari lalu

Penggusuran paksa kantor PKBI di Jalan Hang Jebat Jaksel (Sumber: Eko Maryadi, Direktur Eksekutif PKBI)
Usai Kosongkan Kantor PKBI, Ini Rencana Kemenkes

Direktur Eksekutif PKBI Eko Maryadi minta pihak Kemenkes membawa surat keputusan eksekusi dari pengadilan, baru PKBI akan pindah dengan sukarela.


Rusia Tuai Kecaman di PBB atas Gelombang Serangan di Ukraina

4 hari lalu

Seorang wanita berdiri saat konferensi pers usai pertemuan Dewan Keamanan tentang konflik antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas di markas besar PBB di New York, AS, 24 Oktober 2023. REUTERS/Shannon Stapleton
Rusia Tuai Kecaman di PBB atas Gelombang Serangan di Ukraina

Rusia menuai kecaman di Dewan Keamanan PBB pada Selasa setelah sekutu Ukraina menyerukan pertemuan darurat menyusul serangan mematikan oleh Moskow.


10 Manfaat Utama BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Indonesia

4 hari lalu

10 Manfaat Utama BPJS Kesehatan untuk Masyarakat Indonesia

Ketahui manfaat utama BPJS Kesehatan untuk masyarakat. Di antaranya iuran terjangkau, layanan kesehatan lengkap, hingga mengcover penyakit kronis.


Tegur Putin, Modi: Hati Saya Berdarah atas Kematian Anak-anak dalam Perang

4 hari lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghadiri pertemuan di kediaman negara Novo-Ogaryovo dekat Moskow, Rusia 8 Juli 2024. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
Tegur Putin, Modi: Hati Saya Berdarah atas Kematian Anak-anak dalam Perang

PM India Narendra Modi mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa kematian anak-anak yang tidak bersalah adalah hal yang menyakitkan