TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR) dan pemerintah menyepakati sejumlah asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Salah satu asumsi makro yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 hingga 5,5 persen pada tahun depan. Tahun 2025 adalah tahun pertama yang dijalani oleh pemerintah baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumin Raka.
Kesepakatan itu diraih dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik di Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024.
Rentang target pertumbuhan ekonomi ini sebelumnya telah dibahas dalam panitia kerja atau Panja Komisi XI. "Sudah kita susun bersama, apakah hasil Panja kita setujui?" kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam Raker. Komisi XI pun menyetujui rentang angka tersebut.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny menyatakan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan dinamika terkini dan prospek perekonomian ke depan dalam menyusun asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 pada dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Termasuk mempertimbangkan potensi dan faktor risiko.
Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan menjadi landasan dalam menyusun APBN 2025 yang merupakan masa transisi, di mana pelaksanaan APBN dijalankan oleh pemerintah mendatang. Kebijakan fiskal 2025, kata Jefry diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"(Pertumbuhan ekonomi 2025) diperkirakan berkisar 5,1 persen hingga 5,5 persen pada tahun 2025," tutur Jefry.
Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan fiskal didesain tetap ekspansif, terarah dan terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan. Caranya dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan memperhatikan kebutuhan fiskal pemerintah baru dalam menjalankan APBN 2025.
Dalam hal ini, Jefry mengatakan pemerintah akan mempersiapkan sejumlah strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tercapainya target pertumbuhan tersebut. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu merinci proyeksi persentase pertumbuhan sejumlah sektor pada 2025.
Pertama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5 sampai 5,2 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Dari sisi konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar bagi ekonomi, kata Jefry pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat.
"Antara lain dengan melanjutkan program bantuan sosial (Bansos), bantuan subsidi tepat sasaran dan program stimulus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Daya beli masyarakat kelas menengah juga perlu dijaga melalui sejumlah insentif dunia usaha, program padat karya dan sekolah gratis."
Lalu, investasi infrastruktur dijalankan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sama halnya penguatan dukungan untuk UMKM akan terus didorong.
Kemudian, konsumsi pemerintah berkisar 4,7 hingga 5,2 persen yoy. Pengeluaran konsumsi pemerintah akan didorong melalui sejumlah langkah. Mulai dari belanja yang produktif dan berkualitas, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, juga melalui belanja yang memperkuat UMKM pemerintah melakukan efisiensi belanja non-prioritas, memperkuat lapangan usaha rakyat serta penghasilan rakyat meningkat.
Sementara itu, pertumbuhan investasi diperkirakan berada pada kisaran 5,2 hingga 5,9 persen yoy. "Kebijakan fiskal diarahkan untuk menarik investasi pada sektor bernilai tambah tinggi, menunjang akselerasi pertumbuhan, memperkuat desain usaha dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat," kata Jefry.
Sedangkan pertumbuhan ekspor sebesar 5 hingga 5,7 persen dan impor berkisar 4,3 hingga 4,9 persen yoy. Dari aspek ekspor-impor, tuturnya, pemerintah akan mendorong akselerasi investasi berorientasi ekspor, meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk menciptakan produk ekspor baru dan memperluas program penghiliran secara lebih menyeluruh.
"Tidak hanya terbatas pada komoditas pertambangan untuk mendorong kinerja ekspor. Kebijakan impor ditujukan untuk mendukung aktivitas produksi di dalam negeri dan menciptakan nilai tambah."
Dari sisi produksi, target pertumbuhan ekonomi 2025 terbesar dibidik dari sektor konstruksi, yakni 6,4 sampai 6,8 persen. Disusul industri pengolahan pada kisaran 5,5 hingga 6,2 persen, dari perdagangan besar dan eceran serta reparasi sebesar 5,1 hingga 5,4 persen.
Kemudian, dari pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pada rentang 5 sampai 5,3 persen. Pertumbuhan dari pengadaan listrik, gas dan air ditargetkan sebesar 4,8 hingga 4,9 persen. Lalu dari sektor pertambangan dan penggalian dibidik sebesar 3,8 hingga 4,1 persen. Sementara dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkisar 3,2 hingga 3,4 persen.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Yakin Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Ini Alasannya
