Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah dan Komisi XI Sepakati Asumsi Makro Ekonomi APBN 2025 di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

image-gnews
Suasana rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Desember 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Desember 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR) dan pemerintah menyepakati sejumlah asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Salah satu asumsi makro yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 hingga 5,5 persen pada tahun depan. Tahun 2025 adalah tahun pertama yang dijalani oleh pemerintah baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumin Raka. 

Kesepakatan itu diraih dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik di Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. 

Rentang target pertumbuhan ekonomi ini sebelumnya telah dibahas dalam panitia kerja atau Panja Komisi XI. "Sudah kita susun bersama, apakah hasil Panja kita setujui?" kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam Raker. Komisi XI pun menyetujui rentang angka tersebut. 

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny menyatakan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan dinamika terkini dan prospek perekonomian ke depan dalam menyusun asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 pada dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Termasuk mempertimbangkan potensi dan faktor risiko.

Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan menjadi landasan dalam menyusun APBN 2025 yang merupakan masa transisi, di mana pelaksanaan APBN dijalankan oleh pemerintah mendatang. Kebijakan fiskal 2025, kata Jefry diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

"(Pertumbuhan ekonomi 2025) diperkirakan berkisar 5,1 persen hingga 5,5 persen pada tahun 2025," tutur Jefry. 

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan fiskal didesain tetap ekspansif, terarah dan terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan. Caranya dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan memperhatikan kebutuhan fiskal pemerintah baru dalam menjalankan APBN 2025.

Dalam hal ini, Jefry mengatakan pemerintah akan mempersiapkan sejumlah strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tercapainya target pertumbuhan tersebut. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu merinci proyeksi persentase pertumbuhan sejumlah sektor pada 2025.

Pertama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5 sampai 5,2 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Dari sisi konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar bagi ekonomi, kata Jefry pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Antara lain dengan melanjutkan program bantuan sosial (Bansos), bantuan subsidi tepat sasaran dan program stimulus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Daya beli masyarakat kelas menengah juga perlu dijaga melalui sejumlah insentif dunia usaha, program padat karya dan sekolah gratis."

Lalu, investasi infrastruktur dijalankan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sama halnya penguatan dukungan untuk UMKM akan terus didorong. 

Kemudian, konsumsi pemerintah berkisar 4,7 hingga 5,2 persen yoy. Pengeluaran konsumsi pemerintah akan didorong melalui sejumlah langkah. Mulai dari belanja yang produktif dan berkualitas, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, juga melalui belanja yang memperkuat UMKM pemerintah melakukan efisiensi belanja non-prioritas, memperkuat lapangan usaha rakyat serta penghasilan rakyat meningkat.

Sementara itu, pertumbuhan investasi diperkirakan berada pada kisaran 5,2 hingga 5,9 persen yoy. "Kebijakan fiskal diarahkan untuk menarik investasi pada sektor bernilai tambah tinggi, menunjang akselerasi pertumbuhan, memperkuat desain usaha dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat," kata Jefry.

Sedangkan pertumbuhan ekspor sebesar 5 hingga 5,7 persen dan impor berkisar 4,3 hingga 4,9 persen yoy. Dari aspek ekspor-impor, tuturnya, pemerintah akan mendorong akselerasi investasi berorientasi ekspor, meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk menciptakan produk ekspor baru dan memperluas program penghiliran secara lebih menyeluruh. 

"Tidak hanya terbatas pada komoditas pertambangan untuk mendorong kinerja ekspor. Kebijakan impor ditujukan untuk mendukung aktivitas produksi di dalam negeri dan menciptakan nilai tambah."

Dari sisi produksi, target pertumbuhan ekonomi 2025 terbesar dibidik dari sektor konstruksi, yakni 6,4 sampai 6,8 persen. Disusul industri pengolahan pada kisaran 5,5 hingga 6,2 persen, dari perdagangan besar dan eceran serta reparasi sebesar 5,1 hingga 5,4 persen. 

Kemudian, dari pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pada rentang 5 sampai 5,3 persen. Pertumbuhan dari pengadaan listrik, gas dan air ditargetkan sebesar 4,8 hingga 4,9 persen. Lalu dari sektor pertambangan dan penggalian dibidik sebesar 3,8 hingga 4,1 persen. Sementara dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkisar 3,2 hingga 3,4 persen. 

Pilihan Editor: Sri Mulyani Yakin Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Ini Alasannya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Jokowi Soal Peluangnya Jadi Bagian DPA di Pemerintahan Prabowo

6 jam lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Peluangnya Jadi Bagian DPA di Pemerintahan Prabowo

Jokowi akan tetap pada rencananya pulang ke Kota Solo setelah purnatugas sebagai Presiden RI.


Usai Resmi Mundur Jadi Wali Kota Solo, Gibran Klaim Kader PDIP Langsung Minta Bertemu Dengannya

11 jam lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka disambut ratusan relawan dan warga saat hendak hadir dalam rapat paripurna persetujuan pengunduran diri Walo Kota Solo dan pengusulan Wali Kota Solo di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Resmi Mundur Jadi Wali Kota Solo, Gibran Klaim Kader PDIP Langsung Minta Bertemu Dengannya

Gibran Rakabuming Raka memastikan masih akan tetap di Solo meskipun per Selasa, 16 Juli 2024, telah resmi mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo.


Gibran Tinjau Rumah Tidak Layak Huni di Solo sebelum Pindah ke Jakarta

13 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Gibran Tinjau Rumah Tidak Layak Huni di Solo sebelum Pindah ke Jakarta

Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi rumah tidak layak huni di Solo. Kegiatan itu dilakukan menjelang rencana pindahan Gibran ke Jakarta.


Anggaran Per Porsi Makan Bergizi Gratis Akan Dikurangi dari Rp15 Ribu Jadi Rp9 Ribu? Ini kata Airlangga

15 jam lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Anggaran Per Porsi Makan Bergizi Gratis Akan Dikurangi dari Rp15 Ribu Jadi Rp9 Ribu? Ini kata Airlangga

Biaya makanan dalam program makan bergizi gratis presiden terpilih Prabowo dikabarkan akan dikurangi sehingga jumlah siswa terlibat lebih banyak


Terkini: Daftar Bisnis Donald Trump di RI, Kerugian BUMN akibat Whoosh Bisa jadi Bom Waktu Pemerintahan Prabowo

16 jam lalu

Terkini: Daftar Bisnis Donald Trump di RI, Kerugian BUMN akibat Whoosh Bisa jadi Bom Waktu Pemerintahan Prabowo

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang ini dimulai dari daftar aset mantan presiden AS Donald Trump di Indonesia.


Kandidat Pengganti Sri Mulyani Disebut Cari Solusi Rasio Utang, Ini Respons Tim Prabowo-Gibran

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Annisa Febiola.
Kandidat Pengganti Sri Mulyani Disebut Cari Solusi Rasio Utang, Ini Respons Tim Prabowo-Gibran

Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan klaim berkomunikasi dengan calon pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini tanggapan tim Prabowo-Gibran.


Benarkah Pidato Prabowo saat Beri Pembekalan Capaja TNI-Polri 2024 Sindir Proyek Pemerintahan Jokowi?

18 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Benarkah Pidato Prabowo saat Beri Pembekalan Capaja TNI-Polri 2024 Sindir Proyek Pemerintahan Jokowi?

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi menyebut pidato Prabowo bukan menyesali beragam proyek pembangunan pemerintah.


Kata Golkar Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

18 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Kata Golkar Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

Golkar berharap Gibran bisa lebih fokus mempersiapkan diri mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto.


Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid Sedang Rampungkan White Paper untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Itu White Paper?

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid saat Peresmian Pembukaan ASEAN Business Investment Summit 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 1 September 2023. TEMPO/Subekti.
Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid Sedang Rampungkan White Paper untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Itu White Paper?

Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid sedang merampungkan white paper untuk legislatif dan eksekutif pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Apakah itu?


Prabowo Sempat Ramai Dikabarkan akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen dari PDB, Faisal Basri: Jangan Main-Main

18 jam lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.  Ke depan, Prabowo menyatakan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK, agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. TEMPO/Subekti.
Prabowo Sempat Ramai Dikabarkan akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen dari PDB, Faisal Basri: Jangan Main-Main

Faisal Basri mengkritik Prabowo Subianto yang sempat ramai dikabarkan bakal menaikkan rasio utang pemerintah dari 39 menjadi 50 persen dari PDB.